Forum Komunikasi Pimpinan DPRD Terbentuk, Silangen: Jadi Wadah Koordinasi untuk Kepentingan Rakyat

MANADOPOST.ID— Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD se-Sulawesi Utara (Sulut) menggelar pertemuan perdana di Hotel Luwansa, Manado, Selasa (12/10). Forum yang diprakarsai Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD ini, dihadiri pimpinan dan anggota DPRD provinsi serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulut serta sekretaris DPRD.

Dijelaskan Silangen, sesuai UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah penyelenggara pemerintahan yang sejajar dengan gubernur dan wagub yang dibantu perangkat daerah. “Dalam pembangunan daerah kita perlu sinergitas. Ini adalah salah satu tujuan dibentuknya Forum Pimpinan DPRD se-Sulut ini,” sebutnya.

Diapun menguraikan tujuan Forum Pimpinan DPRD se-Sulut dengan singkatan KISS. “Pertama koordinasi yakni penyatuan tujuan dari masing-masing organisasi. Sekarang terkesan kabupaten/kota jalan sendiri-sendiri. Lewat koordinasi ini harus ada koordinator. Maka koordinator itu kita ambil inisiatif,” tuturnya. Kemudian integration. “Yaitu penyempurnaan. Kita melakukan suatu kegiatan, menyatukan. Tujuannya sama kan. Acuannya RPJMD Sulut, menjadikan Sulut pintu gerbang di Asia Pasifik. Nah ini kita satukan supaya bisa teitnegrasi program dan kegiatan,” tukasnya.

Lanjutnya sinkronisasi. “Sekarang banyak yang berdiri sendiri. Contoh penanggulangan kemiskinan. Ada program dari Kemensos tentang program keluarga harapan (PKH). Menurut Peraturan Menteri Sosial harus ada alokasi anggaran 5 persen dari jumlah dana yang ditransfer dari pusat kepada program ini,” urainya. Ini kata Silangen, terkadang menjadi masalah. “Sistem informasi pemerintah daerah itu disusun oleh Kemendagri. Waktu kita mau masukkan ke APBD tak ada nomenklatur di sana. Sehingga kita perlu memperbaiki ini,” tambahnya.

  Kemudian simplicity. “Kita sudah hidup di era digital. Membuat pekerjaan menjadi simple lewat IT. Kita bisa buat grup diskusi misalnya lewat WA. Jadi ini tujuannya koordinasi sehingga program daerah itu tepat sasaran dan tujuan bisa cepat dicapai. Forum ini jadi wadah koordinasi untuk penetingan rakyat,” jelasnya.

Reses pun, lanjut Silangen, sudah diatur disesuaikan provinsi, dan kabupaten/kota. “Selesai reses kita bertemu dengan pimpinan kabupaten/kota dan langsung petakan kewenangan.  Forum ini akan terus berlanjut. Akan ada pertemuan selanjutnya. Setahun sekali atau enam bulan sekali. Jadi ada satu garis koordinasi,” tandasnya.

Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dalam laporan mengungkapkan, Forum Pimpinan DPRD ini merupakan gelaran yang pertama kali diselenggarakan se-Sulut. "Ini untuk pertama kalinya semua pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut bertemu dalam suatu forum. Untuk itu lewat forum ini, para pimpinan dewan diharapkan dapat melakukan komunikasi dan interaksi dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi pimpinan serta mensinergikan program kegiatan DPRD provinsi dan kabupaten/kota," tuturnya.

Dalam kesempatan Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Asisten II Pemprov Sulut Praseno Hadi menyampaikan, apresiasi Pemprov Sulut kepada pimpinan maupun anggota DPRD Sulut selaku inisiator penyelenggaraan forum. "Forum ini diharapkan dapat benar-benar menyatukan wawasan dan persepsi dalam rangka memajukan pembangunan baik yang berskala nasional maupun daerah. Mudah-mudahan forum ini bisa di tingkatkan lagi agar supaya komunikasi dan koordinasi bisa lebih efektif dengan tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat Sulut," ujarnya.

Lebih lanjut, Asisten II dalam sambutan Gubernur OD mengatakan, Pemprov Sulut mengharapkan adanya kerjasama yang kondusif dari seluruh komponen DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengingat dalam Undang-Undang (UU) disebutkan bahwa pimpinan pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. "Untuk itu kedepannya mari kita terus jalin sinergitas dalam mendukung capaian sasaran dari visi dan misi pembangunan daerah dalam mewujudkan Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik," pungkasnya. Adapun pemateri yang dihadirkan adalah Ahmad Edwin dari Ditjen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(*) Editor : Tanya Rompas