MANADOPOST.ID—DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar paripurna pergantian antar waktu dari Fraksi Partai Golkar atas nama Raski Mokodompit, Jumat (25/7).
Pelantikan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD dan dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, jajaran Pemprov Sulut, Forkompinda, serta pimpinan dan anggota DPRD Sulut.
Silangen memandu pengucapan sumpah serra melakukan penyematan tanda anggota DPRD Sulut. Raski Mokodompit menggantikan I Ketut Sukadi yang meninggal dunia pada Februari 2025 lalu. Ini menjadi periode keempat politikus Golkar dari Dapil Bolmong Raya ini.
Kesempatan itu, gubernur selain mengucapkan selamat atas pelantikan, dia memberi pesan pada legislator asal Bolmong Raya itu. “Semoga, posisi yang diemban saat ini dapat dimakani dengan bijak, karena ini merupakan amanah tanggung jawab besar, dalam rangka turut membawa aspirasi rakyat, memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat, dan mengawal pembangunan Sulawesi Utara,” katanya.
Gubernur berharap Raski Mokodompit dapat bekerja secara profesional, kolaboratif, dan inovatif.
“Jadilah jembatan yang menghubungkan suara rakyat dengan kebijakan pemerintah. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil di ruang ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara,” ucap gubernur dalam sambutannya.
Selanjutnya, gubernur juga menyampaikan, DPRD dan Pemerintah Provinsi adalah dua pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Tanpa sinergi yang kuat, mustahil kita bisa mewujudkan visi Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,” tuturnya.
Dia berkomitmen terus membuka ruang dialog, mendengar masukan dari DPRD, dan bersama-sama menyelesaikan tantangan pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan bidang infrastruktur, ketahanan pangan, energi dan air yang merata dan berkelanjutan, penguatan sektor pariwisata, serta penanganan isu lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan mitigasi bencana.
“Kepada seluruh jajaran DPRD dan Pemerintah Provinsi, saya ingin menegaskan kembali pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang prima. Masyarakat Sulut berhak mendapatkan kinerja terbaik dari kita,” ujarnya.
Menurut gubernur, harus menjauhkan diri dari praktik KKN, penyalahgunaan wewenang, atau segala bentuk tindakan yang merugikan rakyat. “Mari kita bekerja dengan prinsip clean government, di mana setiap kebijakan dan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Saya juga mendorong agar DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan dengan objektif dan konstruktif,” tandasnya.(*)
Editor : Angel Rumeen