MANADOPOST.ID—DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (15/8) menggelar paripurna mendengarkan pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI oleh Presiden RI Prabowo Subianto dari Senayan, Jakarta.
Paripurna yang berlangsung sekitar pukul 15.00 Wita itu dibuka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransicus Andi Silangen SpB KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Stella Runtuwene, serta dihadiri para anggota DPRD Sulut.
Juga hadir Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay serta jajaran pejabat Pemprov Sulut dan Forkompinda.
Presiden menyampaikan, RAPBN 2026 memprioritaskan delapan agenda utama. Pertama wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan terutama beras dan jagung, agar harga stabil, petani makmur, dan nelayan sejahtera dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.
Kedua memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas ditingkatkan, harga energi dijaga, dan transisi menuju energi bersih dipercepat.
Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit, dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bio energi.
Pada sektor energi, dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal Pemerintah Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.
Ketiga bangun generasi unggul anak-anak melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada tahun 2026, anggaran untuk MBG dialokasikan sebesar Rp335 triliun. MBG ditargetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita untuk menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.
Keempat, wujudkan pendidikan bermutu. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, atau terbesar sepanjang sejarah NKRI. Sektor Pendidikan akan difokuskan pada peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa/mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Selain itu, Rp150,1 triliun dialokasikan untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah/kampus, dan untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteran guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun.
Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pada sektor kesehatan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun. Anggaran kesehatan diutamakan untuk revitalisasi rumah sakit, percepat penurunan stunting, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, pengendalian penyakit menular, penurunan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), juga peningkatkan fasilitas kesehatan. Selaini tu, pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan.
Keenam, menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ketujuh, penguatan sektor pertahanan untuk kedaulatan bangsa. Dan kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global.(*)
Editor : Angel Rumeen