MANADOPOST.ID—Setelah Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyampaikan penjelasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna pada Senin, 27 Oktober 2025, DPRD Sulut langsung menindaklanjuti dengan serangkaian rapat bersama mitra kerja di tiap komisi.
Untuk Komisi III DPRD Sulut yang membidangi pembangunan, rapat dimulai sejak 28 hingga 30 Oktober 2025.
Pembahasan pertama melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III Drs. Berty Kapojos didampingi Wakil Ketua Nick Adicipta Lomban SE dan Sekretaris Yongkie Limen SE serta turut dihadiri Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD.
Kapojos menegaskan, pembahasan ini penting untuk menyesuaikan program dan kegiatan 2026 dengan pagu anggaran yang lebih terbatas akibat pemotongan dana dari pusat. “Kami berharap anggaran yang tersedia difokuskan pada skala prioritas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat dengan Dinas PUPR, perhatian khusus diberikan untuk Kabupaten Kepulauan Talaud. Silangen mengingatkan agar proyek perbaikan jalan Laine-Ngalipaeng-Pintareng mendapat tambahan alokasi.
Komisi III memastikan akan memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk proyek tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi III Capt. Remly Kandoli menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya realisasi hasil reses di wilayah Minsel–Mitra. “Tiga kali reses tak satu pun aspirasi diakomodir. Kami minta perhatian untuk perbaikan jalan Pontak-Lobu, Ratahan-Amurang, Pangu-Atep serta rehabilitasi irigasi Lahendong,” tegas legislator PDIP tersebut.
Pada rapat berikutnya, Anggota Komisi III Amir Liputo menyoroti lambatnya pembebasan lahan proyek Manado Outer Ring Road 3 (MORR 3).
Ia meminta Dinas Perkimtan mempercepat proses agar pembangunan dapat dilanjutkan oleh BPJN.
Sementara dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Plt Kepala Novita Lumintang menjelaskan penyesuaian anggaran mengurangi kegiatan dari 14 menjadi 9 program di 2026.
Wakil Ketua Komisi III Nick Adicipta Lomban menilai Bapelitbangda perlu tambahan anggaran karena telah memberikan kajian strategis yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hari terakhir pembahasan, Kamis 30 Oktober 2025, Komisi III menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan dan BPBD Sulut.
Legislator Royke Octavian Roring menekankan pentingnya kesiapan data untuk mendukung penyusunan Ranperda Penanggulangan Bencana, sementara Toni Supit meminta penambahan anggaran bagi Dinas Perhubungan agar tetap mampu menjalankan program prioritas.
Melalui serangkaian rapat ini, Komisi III DPRD Sulut menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah anggaran 2026 tepat sasaran, terutama dalam pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana, dan peningkatan daya saing daerah.(*)
Editor : Angel Rumeen