ManadoPost.id - Pemerintah China secara resmi memerintahkan raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Meta Platforms, untuk membatalkan akuisisi senilai lebih dari 2 miliar dolar AS terhadap startup kecerdasan buatan (AI) Manus. Keputusan ini menandai intervensi signifikan Beijing dalam transaksi teknologi lintas batas.
Langkah tegas ini diambil oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Tiongkok pada Senin, menyusul penyelidikan berbulan-bulan yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok pada Januari lalu. Penyelidikan tersebut dilakukan beberapa hari setelah Meta menyelesaikan akuisisinya.
NDRC, sebagai badan perencanaan ekonomi tertinggi di Tiongkok, menyatakan larangan investasi asing dalam proyek Manus dan menuntut semua pihak yang terlibat untuk menarik diri dari kesepakatan akuisisi tersebut. Keputusan ini mencerminkan kekhawatiran Beijing terhadap keamanan nasional dan penguasaan teknologi mutakhir.
Manus, yang mengembangkan agen AI serbaguna, awalnya didirikan di Tiongkok pada tahun 2022 oleh Xiao Hong dan para pendiri lainnya, mendirikan Beijing Butterfly Effect Technology. Startup ini sempat dipuji oleh media pemerintah Tiongkok sebagai "DeepSeek berikutnya" setelah meluncurkan apa yang disebut sebagai agen AI umum pertama di dunia pada Maret tahun lalu.
Namun, setelah putaran pendanaan yang dipimpin oleh perusahaan modal ventura AS Benchmark, Manus memindahkan kantor pusat dan sebagian besar operasionalnya ke Singapura pada pertengahan 2025. Beberapa bulan kemudian, Meta mengumumkan akuisisinya pada Desember 2025, dengan nilai diperkirakan antara 2 miliar hingga 3 miliar dolar AS, seperti dilansir TechCrunch.
Meta berencana untuk mengintegrasikan teknologi agen AI Manus langsung ke dalam Meta AI, bertujuan untuk mempercepat pengembangan AI bagi pengguna bisnis dan memperluas kemampuan otomatisasi di seluruh produk konsumen dan perusahaan mereka. Agen AI ini dirancang untuk melakukan berbagai tugas kompleks secara otonom tanpa campur tangan manusia.
Keputusan Tiongkok ini menggarisbawahi semakin intensifnya persaingan strategis antara dua ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama di sektor kecerdasan buatan. AI telah menjadi pusat perhatian sebagai aset penting bagi kekuatan ekonomi dan keamanan nasional.
Alfredo Montufar-Helu, direktur pelaksana di Ankura China Advisors, menjelaskan bahwa Tiongkok kini secara eksplisit menyatakan akan mencegah akuisisi asing terhadap aset yang dianggap penting untuk keamanan nasional. "AI kini jelas menjadi salah satu di antaranya," ujarnya, dikutip dari Reuters.
Weiheng Chen, mitra senior dan kepala Greater China di firma hukum Wilson Sonsini, memprediksi bahwa persetujuan keamanan nasional Tiongkok akan menjadi "kondisi penutupan reguler untuk kesepakatan teknologi lintas batas" di masa depan. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam lanskap investasi teknologi global.
Menanggapi larangan tersebut, seorang juru bicara Meta menyatakan pada Senin bahwa transaksi akuisisi tersebut "sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku." Perusahaan yang berbasis di California ini menambahkan bahwa mereka "mengantisipasi resolusi yang tepat untuk penyelidikan tersebut," seperti dilaporkan oleh The Associated Press.
Penyelidikan Tiongkok terhadap kesepakatan ini dimulai pada Januari, dengan Kementerian Perdagangan meninjau apakah akuisisi tersebut sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan terkait kontrol ekspor, transfer teknologi lintas batas, dan investasi luar negeri. Ini merupakan bagian dari upaya Tiongkok memperketat pengawasan.
Tiongkok memiliki sejumlah undang-undang dan peraturan ketat seputar teknologi, termasuk kontrol atas ekspor atau penjualan ke perusahaan asing. Peraturan semacam itu pernah memerlukan persetujuan Beijing untuk mengamankan kesepakatan Presiden Donald Trump agar TikTok tetap tersedia di AS setelah dijual oleh perusahaan induknya, ByteDance.
Transaksi ini juga menghadapi pengawasan di Amerika Serikat, di mana para legislator berusaha mencegah investor Amerika mendanai perusahaan AI Tiongkok. Perpindahan operasi Manus ke Singapura, sebuah tren yang dikenal sebagai "Singapore Washing," juga menjadi perhatian untuk menghindari ketegangan AS-Tiongkok.
Di media sosial Tiongkok, sentimen publik memburuk setelah startup tersebut memindahkan kantor pusatnya ke Singapura dan lebih-lebih lagi setelah mengumumkan penjualannya ke Meta. Beberapa pihak bahkan mengecam penjualan tersebut sebagai "pengkhianatan" dan menuduh perusahaan "menjual diri" ke AS, menurut CNN.
Bagi Meta, akuisisi yang diblokir ini dapat menjadi peluang yang hilang untuk memperkuat kemampuan AI-nya dalam perlombaan teknologi dengan rival seperti Google dan OpenAI. Ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan teknologi global dalam menavigasi regulasi yang semakin ketat.
Keputusan Beijing ini diperkirakan akan menjadi preseden baru dan memperingatkan perusahaan swasta lainnya agar menolak investasi AS tanpa persetujuan eksplisit dari pemerintah Tiongkok. Kebijakan ini dipicu oleh kesepakatan Manus, seperti dilaporkan Bloomberg pekan lalu.
Blokade ini menegaskan komitmen Tiongkok untuk menghentikan perusahaan-perusahaan AS mengakuisisi talenta dan kekayaan intelektual AI Tiongkok, seiring dengan upaya Washington membatasi akses perusahaan teknologi Tiongkok terhadap chip canggih AS, memperpanjang ketegangan dalam perang teknologi global.
Sumber: Reuters