MANADOPOST.ID—Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuntaskan rangkaian Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 yang berlangsung selama empat hari, 1 hingga 4 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi pimpinan DPRD Sulut untuk kembali turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Pertemuan dengan masyarakat dilakukan untuk mendengar secara langsung berbagai kebutuhan, persoalan, sekaligus usulan pembangunan yang dihadapi warga.
Reses bukan sekadar agenda rutin lembaga legislatif. Aspirasi yang muncul dari pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang nantinya dapat diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD melaksanakan reses di wilayah Kepulauan Nusa Utara yang meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud dan Sitaro.
Di kawasan kepulauan tersebut, perhatian masyarakat antara lain tertuju pada kebutuhan peningkatan aksesibilitas wilayah dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Silangen juga berdialog dengan para kapitalaung atau kepala desa untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Persoalan akses menjadi perhatian penting bagi masyarakat kepulauan karena kondisi geografis Sulawesi Utara membuat konektivitas antardaerah memiliki peran besar terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari warga. Kebutuhan terhadap infrastruktur jalan produksi maupun fasilitas pendukung aktivitas nelayan turut disampaikan dalam agenda tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut dr Michaela Elsiana Paruntu menjalankan agenda reses di wilayah Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah SMA Negeri 1 Tenga.
Kunjungan tersebut membuka ruang bagi penyampaian aspirasi terkait pendidikan, mulai dari mutu pembelajaran, kondisi fasilitas sekolah hingga kebutuhan peningkatan dukungan terhadap tenaga pendidik. Persoalan guru honorer, bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta kebutuhan perbaikan ruang kelas menjadi bagian dari aspirasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Di Kota Manado, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Reynald Anter menyerap aspirasi masyarakat di antaranya di Kecamatan Singkil dan Kelurahan Karame. Pertemuan dengan warga perkotaan memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur lingkungan masih menjadi salah satu kebutuhan utama.
Salah satu keluhan yang muncul berkaitan dengan kondisi drainase. Sistem drainase yang belum optimal dinilai dapat menyebabkan genangan ketika hujan turun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan di kawasan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan proyek berskala besar, tetapi juga menyangkut fasilitas dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Sulut Stela Marlina Runtuwene melaksanakan reses di sejumlah wilayah Minahasa Selatan, termasuk Desa Tumpaan Dua. Kelompok tani dan masyarakat umum menjadi bagian dari warga yang ditemui untuk menyampaikan kebutuhan mereka.
Aspirasi yang dihimpun dari berbagai lokasi menunjukkan adanya pola kebutuhan yang relatif sama. Masyarakat menginginkan pembangunan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, lingkungan dan kesejahteraan keluarga.
Selain infrastruktur dan pendidikan, sektor sosial serta keagamaan turut menjadi perhatian. Warga mengusulkan peningkatan insentif bagi pekerja keagamaan, dukungan hibah untuk rumah ibadah dan keberlanjutan program RTLH bagi masyarakat prasejahtera.
Silangen menegaskan, seluruh aspirasi yang diperoleh selama pelaksanaan reses akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPRD. Hasil kunjungan tersebut akan dikompilasi dan dibawa ke forum paripurna sebelum disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD Sulut untuk kemudian disinkronkan dengan program pemerintah daerah dan proses penyusunan APBD Sulawesi Utara.(*)
Editor : Angel Rumeen