ManadoPost.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam pembahasan tersebut, penyusunan aturan turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi salah satu perhatian penting agar regulasi yang nantinya ditetapkan dapat diterapkan secara konkret.
Pembahasan berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin (26/10/2026), dipimpin Ketua Pansus Pricylia Elviera Rondo, SS., M.Pd.
Usai rapat, anggota Pansus Hillary Julia Tuwo, SE., M.Sos., menyampaikan sejumlah catatan terkait penyempurnaan substansi Ranperda. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pentingnya menyiapkan Pergub sebagai pedoman teknis pelaksanaan Perda setelah nantinya disahkan.
Menurut Hillary, pembahasan masih membutuhkan sejumlah penyesuaian, terutama menyangkut landasan hukum dan hasil revisi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian P3A).
Ia mengatakan, hasil revisi kementerian menjadi salah satu acuan dalam penyempurnaan materi Ranperda. Namun, ketentuan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Kami mengikuti patokan dari pusat karena mereka lebih memahami. Namun, tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah provinsi,” ungkap Hillary.
Selain substansi regulasi, Hillary turut menyoroti aspek penganggaran. Menurutnya, karena Ranperda tersebut merupakan inisiatif DPRD, maka landasan penganggaran perlu diperhatikan sejak proses pembahasan agar pelaksanaannya nanti memiliki dukungan yang memadai.
Ia juga menegaskan bahwa terdapat lima Pergub yang perlu disiapkan sebagai aturan pelaksana. Penyusunan regulasi turunan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam Perda dapat dijalankan melalui mekanisme yang jelas.
“Kalau tidak ada Pergub, untuk apa Ranperda ini? Tidak bisa dilaksanakan. Maka harus ada lima Pergub yang akan kami kejar setelah pembahasan Ranperda ini,” tegasnya.
Hillary berharap, penyempurnaan materi Ranperda dapat berjalan seiring dengan penyiapan aturan pelaksana. Dengan begitu, kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak hanya berhenti pada pengesahan regulasi, tetapi juga memiliki mekanisme implementasi yang jelas.
Sementara itu, Ketua Pansus Pricylia Rondo menjelaskan, Ranperda inisiatif DPRD Sulut tersebut kini telah memasuki pembahasan ketiga.
Ia memaparkan, pada tahap pertama Pansus membahas jadwal pelaksanaan pembahasan yang disesuaikan dengan target penyelesaian Ranperda.
“Pertama kami membahas tentang jadwal pelaksanaan pembahasan Ranperda yang disesuaikan dengan target penyelesaian,” jelas kader PDI Perjuangan tersebut.
Selanjutnya, pada pembahasan kedua, Pansus menggelar rapat bersama mitra kerja, yakni Biro Hukum dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam rapat tersebut, pembahasan mulai difokuskan pada materi Ranperda secara lebih mendalam dengan mengulas setiap pasal. Sejumlah penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan substansi regulasi dengan landasan hukum serta hasil revisi Kementerian P3A.
“Dalam pertemuan kedua kami sudah membahas pasal per pasal dalam Ranperda tersebut. Ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dalam pasal tersebut, sedianya menyelaraskan dengan landasan hukum dan hasil revisi dari Kementerian P3A,” terangnya.
Pricylia menambahkan, pembahasan lanjutan telah dijadwalkan pada Senin, 2 November 2026. Pansus akan kembali mendalami materi Ranperda sebagai bagian dari tahapan penyelesaian regulasi tersebut.
Rapat pembahasan turut dihadiri anggota Pansus lainnya, yakni Eugenie Mantiri, Paula Runtuwene, Vionita Kuera, Dhea Lumenta, dan Melissa Gerungan.
Melalui pembahasan ini, Pansus diharapkan dapat merampungkan Ranperda dengan memperhatikan keselarasan aturan, kebutuhan daerah, serta kesiapan regulasi turunan sehingga kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sulawesi Utara dapat dilaksanakan secara efektif.(adv)
Editor : Angel Rumeen