MANADOPOST.ID– Penetapan tersangka terhadap mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu sorotan publik di daerah, termasuk di Sulawesi Utara.
Kalangan LSM mendorong seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulut untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.
Diketahui, Sulawesi Utara saat ini memiliki sedikitnya 179 SPPG yang bertugas menjalankan program strategis nasional tersebut.
Ketua LSM RAKO Harianto Nanga menilai Program MBG merupakan kebijakan jangka panjang yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program di lapangan harus tetap mendapat pengawasan dan evaluasi.
"Program ini bagus dan harus didukung. Tetapi berbagai keluhan yang muncul dari masyarakat juga tidak boleh diabaikan," ujar Harianto.
Ia menyoroti menu makanan yang dinilai kurang bervariasi di sejumlah daerah.
Menurutnya, SPPG perlu melakukan evaluasi berkala, termasuk survei terhadap selera dan kebutuhan anak-anak agar tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai secara maksimal.
"Kalau menunya itu-itu saja, anak-anak tentu bisa bosan. Pada akhirnya tujuan program untuk memenuhi kebutuhan gizi juga bisa tidak optimal," tegasnya.
Selain soal kualitas layanan, RAKO juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG.
Ia meminta seluruh SPPG di Sulut membuka informasi terkait mekanisme pelaksanaan, pengadaan bahan pangan, hingga penggunaan anggaran.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
"Jangan sampai ada praktik monopoli atau indikasi penyimpangan seperti yang kini sedang diusut aparat penegak hukum di tingkat pusat. Transparansi adalah kunci agar masyarakat tetap percaya terhadap program ini," katanya.
RAKO menambahkan, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Program MBG, pengawasan dan akuntabilitas harus menjadi prioritas.
"Anggaran MBG ini sangat besar. Karena itu pengelolaannya harus benar-benar terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkasnya. (*)
Editor : Gregorius Mokalu