Denny Siregar Bongkar Masalah Desa Wadas, Seret Nama Ganjar Pranowo, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

MANADOPOST.ID - Penggiat Media Sosial Denny Siregar angkat bicara terkait bendungan raksasa yang akan dibangun di Jawa Tengah, di Desa Wadas, Purworejo. Menurutnya, Bendungan ini nantinya akan dinamakan Bendungan Bener karena ada di Kecamatan Bener. Bendungan Bener akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia, bahkan menjadi bendungan tertinggi nomor dua di Asia Tenggara. Dijelaskannya, Bendungan Bener itu penting buat warga sekitar.   Pertama, bendungan itu akan bisa mengairi 15 ribu hektar lahan pertanian. Dengan begitu, mau musim kemarau, tetap dapat mengontrol air supaya petani bisa terus produksi. Kalau bendungan ini sudah jadi, maka petani diharapkan bisa panen 2 kali dalam setahun dan tentulah kalau begitu petani yang akan dapat untung.   "Selain itu, Bendungan Bener juga bisa menyuplai air untuk kebutuhan warga ke puluhan kecamatan di sekitarnya. Di luar itu, bendungan ini juga akan menghasilkan listrik dengan sistem PLTA atau Pembangkit Listrik Tenaga Air. Dengan begitu banyak fungsinya Bendungan Bener di Wadas ini untuk kepentingan rakyat banyak di sekitar wilayah," beber Siregar dalam sebuah video acara timeline, belum lama ini..   Diungkapkannya pula, ada saja yang tidak suka kalau terjadi perubahan besar-besaran di suatu wilayah. Untuk membangun bendungan raksasa ini, dibutuhkan material alam yang bernama andesit. Batu andesit ini banyak terdapat di Desa Wadas, sehingga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meneken surat keputusan bahwa Desa Wadas menjadi bagian lokasi penambangan.   Dan sesudah dilakukan pendekatan demi pendekatan, maka akhirnya mayoritas warga Wadas yang totalnya menguasai lebih dari 600 bidang tanah yang akan dibebaskan, setuju melepas tanahnya. Tentu dengan model ganti untung, bukan ganti rugi. "Memang masih ada juga warga yang ragu-ragu, tapi mereka juga sudah condong untuk melepas bidang tanahnya untuk ditambang," sambungnya.   Meski begitu, tetap saja ada beberapa warga yang masih tidak rela tanahnya dilepas, dengan alasan kalau mereka nanti tidak bisa bercocok tanam ketika tanah mereka ditambang. Nah, di sinilah masalahnya. Mereka yang tidak setuju ini diprovokasi oleh LSM-LSM untuk meneror warga yang setuju melepas tanahnya. Lanjutnya, BPN melakukan pengukuran tanah dari bidang yang sudah disetujui untuk dilepas oleh warga. BPN minta bantuan polisi untuk mengawal karena sebelumnya sudah menerima laporan kalau ada intimidasi dan ancaman-ancaman dari orang-orang yang gak dikenal yang mengatasnamakan warga Desa Wadas.   Akhirnya polisi pun diturunkanlah untuk mengamankan pengukuran itu. Di sinilah disebut terjadinya keributan. Ada sekitar 30an orang yang mengaku warga Wadas menghalang-halangi pengukuran oleh BPN itu. Dan bukan itu saja, mereka juga melempar batu ke polisi dan memprovokasi warga yang lain.   "Tentu mereka ditangkap, dan ternyata dari mereka ada yang membawa senjata tajam. Meski begitu suasana di sana tetap kondusif, dan BPN sudah berhasil melakukan pengukuran. Yang masalah adalah berita-berita di media sosial dan media mainstream yang seolah-olah mengabarkan bahwa di Wadas itu terjadi kerusuhan besar," sesalnya.   Diungkapkannya pula, ada sebuah peristiwa di mana warga yang menolak mengancam warga yang setuju, sehingga terjadi keributan di antara mereka. Warga yang menolak diukur kemudian lari dikejar warga yang setuju. Mereka bersembunyi di dalam masjid. Polisi langsunglah mengamankan situasi dan menjaga di luar masjid.   Nah, foto dan video polisi yang membuat perimeter dan menjaga di luar masjid inilah yang kemudian diviralkan dengan judul “Polisi Menyerbu Masjid”. Dan ributlah media sosial karena permasalahan itu akhirnya ditarik ke ranah agama. Begitu banyaknya orang yang bermain di isu insiden Desa Wadas ini.   Mulai dari Komnas HAM, LSM, para SJW yang selalu bersikap seolah-olah menjadi pembela rakyat kecil, tapi di lingkaran mereka sendiri malah melakukan kekerasan seksual terhadap wanita, dan banyak lagi. "Di era Jokowi, warga yang terdampak mendapatkan ganti untung. Mereka menikmati pendapatan yang lebih besar dari harga tanah mereka. Sedangkan di era Soeharto, yang ada adalah ganti rugi, malah bisa jadi gak diganti sama sekali karena duitnya ngalir ke preman-preman sesudah disunat oleh pejabat pembuat kebijakan," bebernya.   Karenanya, tidak mudah memang mengubah budaya di masyarakat menjadi lebih maju. Pembangunan Bendungan itu, bukan karena Jokowi butuh legacy, tetapi berfungsi untuk mensejahterakan ribuan rakyat di sekitar bendungan supaya mereka bisa mengatur hasil panen mereka. Kalau panen terjaga, maka visi pemerintah terhadap ketahanan pangan juga akan terjaga.   "Dan kalau semua berjalan dengan benar, kita sudah tidak perlu impor bahan pangan, bahkan kalau perlu kita ekspor karena produksi dalam negeri yang berlimpah. Semoga kita semua paham apa yang terjadi dan bisa mendapatkan gambar besarnya, dan tidak terprovokasi oleh berita dan narasi yang dibangun untuk kepentingan pribadi. Markibong! Mari kita bongkar semua," pungkasnya. (*)   Editor : Filip Kapantow