MANADOPOST.ID– Pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado Fadly Kasim yang mengusulkan koordinasi seluruh ketua Korpri hingga kemungkinan mogok kerja massal terkait rencana pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam skema anggaran 2027 menuai beragam reaksi dari masyarakat di media sosial.
Komentar netizen ramai bermunculan setelah pernyataan tersebut diberitakan media dan dibagikan di Facebook.
Sebagian warganet menilai pernyataan tersebut terlalu berani, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat eselon dua yang dinilai harus memberi contoh sebagai pelayan masyarakat.
Salah satu netizen menulis,
“Koo kadis seorang pemimpin dan pelayan masyarakat mau ajak mogok kerja?”
Komentar lain bernada sindiran juga muncul.
“Hebat juga pak kadis ajak demo,” tulis netizen lain.
“Nd usah demo, langsung berhenti jadi ASN,” tambah komentar lainnya.
Isu pinjaman bank yang disebut dalam pernyataan Fadly Kasim juga ikut menjadi sorotan.
“Sapa le kwa da suruh gaji gadai di bank?” tulis seorang pengguna.
“Ada yang sudah pinjam duluan di bank, baru mengeluh,” komentar netizen lainnya.
Sebagian warganet membandingkan kondisi ASN dengan pekerja lain yang dinilai memiliki penghasilan lebih kecil namun tetap bekerja tanpa tunjangan tambahan.
“Buruh demo karena upah murah, tapi dilarang. Buruh kebersihan cuma tiga juta, nda ada tambahan, tapi tetap kerja,” tulis salah satu komentar.
Ada pula netizen yang mengingatkan agar ASN tetap bersyukur, dengan membandingkan kondisi pegawai negeri di masa lalu.
“Torang dulu tidak ada TPP, cuma gaji, tetap syukur. Jaman dulu mo pinjam di bank saja susah,” tulis seorang pengguna Facebook.
Komentar bernada religius juga muncul, meminta agar persoalan disikapi dengan bijak dan tidak memicu gerakan mogok kerja.
“Dalam segala hal harus disyukuri. Jangan buat gerakan tambahan, apalagi pejabat. Sikapi dengan iman dan doa. Kalau ada pejabat ajak mogok, pimpinan harus ambil sikap,” tulis netizen lainnya.
Meski demikian, ada juga yang memahami kegelisahan ASN terkait kemungkinan berkurangnya TPP, terutama karena banyak pegawai yang sudah memiliki tanggungan pinjaman dan kebutuhan keluarga.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado Fadly Kasim menegaskan perlunya koordinasi seluruh ketua Korpri, bahkan mengusulkan mogok kerja massal sebagai bentuk protes terhadap rencana pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berpotensi terjadi dalam skema anggaran tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Fadly Kasim saat memberikan tanggapan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri Wali Kota Manado, Wakil Wali Kota Manado, dan Sekretaris Daerah Kota Manado, Kamis 12 Maret.
Dalam penyampaiannya, ia menyoroti kondisi Aparatur Sipil Negara yang menurutnya saat ini sangat bergantung pada TPP, terlebih banyak ASN yang gajinya sudah terpotong pinjaman bank, khususnya di Bank SulutGo, sehingga tambahan penghasilan menjadi penopang utama kebutuhan hidup.
“Kalau skema anggaran 2027 begini, seakan-akan terlihat kiamat bagi ASN, karena TPP bisa hilang. Ini sangat mungkin terjadi, sementara gaji para ASN rata-rata sudah di BSG (Bank SulutGo). Mau hidup bagaimana lagi kita,” ujar Fadly.
Ia menilai regulasi yang mengatur pembatasan belanja pegawai perlu mendapat perhatian serius, karena berpotensi menurunkan kesejahteraan ASN di daerah.
Bahkan, dirinya mengusulkan langkah koordinasi menyeluruh di internal Korpri hingga kemungkinan aksi mogok kerja massal.
“Menurut saya ini menjadi tantangan bagi Pak Sekda sebagai Ketua Korpri. Setiap apel selalu dibacakan Panca Prasetya Korpri tentang peningkatan kesejahteraan, tetapi kalau TPP hilang bagaimana. Jadi salah satu yang bisa dilakukan yakni koordinasi semua ketua-ketua Korpri kemudian mogok kerja. Saya rasa teman-teman ASN akan mendukung, karena mungkin hanya itu yang bisa dilakukan. Baru nanti Presiden lihat apakah bisa kerja tanpa ASN,” tegasnya. (mpd)