PhotoMANADOPOST.ID--Stimulus anggaran digelontorkan 16 pemerintah daerah di Sulawesi Utara (Sulut), guna mengantisipasi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Totalnya untuk sementara Rp295,2 miliar (minus Manado sementara dibahas). Dana sebesar itu diharapkan meringankan 2.484.392 jiwa penduduk Sulut (data BPS 2019). Baik dalam bentuk dana kesehatan, insentif pajak, jaringan pengamanan sosial, hingga pemulihan ekonomi. Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut mengatakan, pihaknya sudah meminta Badan Keuangan untuk melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). "Sekarang data pekerja harian yang terdampak akibat Covid-19 sementara didata dan divalidasi. Setelah itu, kita akan menentukan berapa dana yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 termasuk anggaran untuk perlindungan bagi tenaga medis," singkat Lumentut. Lantas seperti apa rincian anggaran yang disiapkan pemda lainnya? Sekprov Sulut Edwin Silangen mengakui, menyediakan Rp81,3 miliar dalam menyikapi virus Corona. "Pemprov Sulut telah melakukan pergeseran anggaran sebesarRp 81,3 miliar yang dibagi kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan yang menangani kasus Covid-19. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial yang berkaitan dengan social safety net," ungkapnya. Silangen mengatakan, pergeseran anggaran yang dilakukan sudah mengantongi persetujuan pemerintah pusat Serta pergeseran anggaran yang dilakukan merupakan tindaklanjut arahan Presiden, Mendagri dan Menteri Keuangan berkaitan dengan refocusing anggaran. "Kita mempunyai masyarakat miskin sebanyak 191 ribu yang disimulasikan dengan presentasi masyarakat miskin dan rakyat yang mengalami dampak dari Covid-19 ini. Sehingga alokasi anggaran yang kita butuhkan ini memang harus presisi dan juga sesuai dengan arahan pemerintah pusat," tuturnya. Dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Covid-19, Pemkab Minahasajuga telah melakukan pergeseran anggaran tahap pertama sebesar Rp10,5 miliar. "Dana ini digunakan untuk percepatan penanganan Covid-19, seperti rehab rumah sakit khususnya ruangan isolasi, APD, masker, hand sanitizer dan lainnya," kata Bupati Minahasa Royke Octavian Roring. Kemudian, lanjut ROR, ada juga pergeseran anggaran tahap dua terkait bansos. "Total anggaran yang digeser untuk tahap dua sebesar Rp12,5 miliar, dan akan diperuntukan khusus bansos, termasuk didalamnya keluarga pra sejahtera. Kemudian lansia, disabilitas, tukang ojek, sopir, kusir bendi dan sebagainya," ungkap bupati. Ditotalkan berarti Pemkab Minahasa sepakat menggelontorkan dana Rp23 Miliar guna penganan Covid-19 termasuk Bansos bagi masyarakat terdampak. Kabupaten Bolaang Mongondow juga telah mengucurkan dana untuk kebutuhan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di vvilayah Bolmong. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Rio Lombone saat dikonfirmasi. "Iya, kita telah siapkan dana sebesar 5,3 miliar rupiah dari belanja tidak terduga," ungkapnya. Lanjut dia, saat ini lebih dari separuh dana tersebut telah dicairkan guna memenuhi kebutuhan Dinkes dan RSUD. "3,1 miliar rupiah sudah cair sesuai permintaan," tandasnya. Sementara itu, upaya Pemerintah Kota Kotamobagu untuk mencegah penyebaran wabah virus corona terus dilakukan. Buktinya dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 15,4 Miliar untuk keperluan penanganan Covid-19 tersebut. "Untuk Tahap 1, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,6 miliar yang dialokasikan untuk pembelian APD. Sementara untuk Tahap 2 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.7 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan. Total alokasi anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota Kotamobagu sebesar Rp 15.4 miliar," Jelas Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Boltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk penanganan penyebaran Covid-19. "Jadi anggaran tersebut nantinya akan disiapkan lewat Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2020," jelas BupatiBoltim Sehan Landjar. Terpisah, Sekretaris Kota Tomohon Harold Lolowang mengatakan, kenaikan anggaran ini disesuaikan kebutuhan pengananan Covid-19. Yang mana anggaran Rp 19,2 miliar tersebut dibagi atas tiga pendanaan. "Anggarannya dibagi tiga, yaitu untuk bidang kesehatan. Lalu untuk bantuan pangan bagi pekerja tidak tetap yang terdampak Covid-19. Kemudian penanganan oleh BPBD, Dikbud dan SKPD lainnya" katanya. Tak hanya wilayah daratan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud juga menyiapkan anggaran untuk melawan Covid-19. Saat dikonfirmasi koran ini, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Moktar Arunde Parapaga mengatakan, pihaknya mengalokasikan sebanyak Rp 1 miliar dan itu diambil dari dana tak terduga untuk mengatasi antisipasi Covid-19. “Namun kita akan lihat bagaimana situasi kedepan karena tidak menutup kemungkinan anggaran ini akan naik, karena akan di sesuaikan dengan kebutuhan," terangnya. Kabupaten Minahasa Selatan juga telah menyiapkan amunisi Rp2,3 miliar melawan Covid-19. Disampaikan Ketua Satgas Covid-19 Erwin Schouten, pengalokasian anggaran tersebut sudah melalui pembahasan bersama TAPD yang peruntukannya digunakan untuk sejumlah program penanganan Covid-19. "Sebagaimana arahan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dalam penanganan Covid-19, kita sudah memesan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis, cairan disinfektan, masker, hand sanitizer, hanskun, danthermo scan untuk mengukur suhu badan," bebernya. Di sisi lain, Bupati Kabupaten Bolsel Iskandar Kamaru menyampaikan, bahwa pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan Covid-19. "Selain itu, kami melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 16,9 miliar diperuntukan untuk pencegahan Covid-19 ini," ujar Kamaru. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe juga ikut dalam melakukan pergeseran anggaran sebanyak Rp 35 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sangihe 2020 untuk penanganan wabah Covid-19. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana mengatakan, untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 Pemkab Sangihe telah menggeser beberapa mata anggaran. "Ada beberapa mata anggaran yang digeser untuk penanganan dan pencegahan Covid- 19 diantaranya Biaya Tidak Tetap (BTT) 20 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 9 miliar dan Dinas Kesehatan 5 miliar, dengan total kurang lebih Rp 35 miliar," kata Gaghana. Saat dikonfirmasi juga, Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban mengatakan, Pemkot Bitung telah melakukan pergeseran anggaran di sejumlah Perangkat Daerah. Hal itu sudah dilakukan sejak 16 Maret 2020 lalu. "Sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 15 Maret sudah dirancang bersama beberapa SKPD, terkait pergeseran anggaran dalam rangka pencegahan Covid-19 di Kota Bitung," ungkap Lomban. Dana yang digeser untuk pencegahan Covid-19, Rp 8 miliar dan sudah dilakukan sejak 16 Maret 2020 lalu. "Hal itu dilakukan berdasarkan hasil rapat semua tim Covid- 19. Sebab ada beberapa yang diharuskan dilakukan pergeseran, dan semua sudah berjalan," ujarnya. Sementara itu diketahui, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut) juga ikut mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 3,5 miliar. Minahasa Tenggara juga ikut gelontorkan dana sebesar Rp14,8 miliar. Hal tersebut diungkapkan Bupati James Sumendap. "Anggaran yang disediakan Pemkab ada sebanyak Rp 14,8 miliar untuk penanganan di kabupaten kita. Anggaran ini, diambil dari pergeseran anggaran program setiap SKPD. Selain itu, kita juga potong dari anggaran perjalanan dinas dari bupati hingga anggota DPRD Mitra," ungkapnya. Sementara itu, dana penanganan Covid-19 juga ikut disiapkan Pemkab Minahasa Utara sebesar Rp 12 miliar. Jumlah itu disepakati dalam rapat pembahasan antara Pemkab dan DPRD terkait rasionalisasi pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ketua DPRD Minut Denny Lolong mengatakan, total Rp12 miliar berdasarkan dua kali tahapan permintaan anggaran dari Pemkab Minut. Pertama, surat Bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan tanggal 24 Maret 49/ASS II/111/2020 yang ditandatangani oleh Asisten II Allan Mingkid ditujukan kepada pimpinan DPRD Minut senilai Rp4 miliar. Dan kedua, surat Bupati Minahasa Utara tanggal 28 Maret 2020, terkait tambahan pengajuan anggaran sebesar Rp 8 miliar. "Sumber dananya dari rasionalisasi anggaran di sejumlah OPD dan Sekretariat DPRD Minut. Berapa pun yang akan diambil dari Sekretariat DPRD kami tetap setuju, asalkan semua pergeseran anggaran dari APBD tahun 2020 ini dipergunakan untuk penanganan Covid-19," tutupnya.(tim MP/gnr) Editor : Clavel Lukas
