PhotoMANADOPOST.ID--Sulawesi Utara (Sulut) benar-benar sedang terpukul. Sebulan lebih dihantui Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), warga Bumi Nyiur Melambai harus saling topang. Semboyan Pahlawan Nasional Dr Sam Ratulangi; `Sitou Timou Tumou Tou' (manusia hidup untuk memanusiakan yang lain) perlu diaplikasikan masyarakat yang lebih beruntung. Yang berkelebihan membantu yang sedang berkekurangan. Dari total 715.608 kepala keluarga (KK) di Sulut, tak kurang dari separuh terkena dampak. Pergerakan ekonomi lesu. Ratusan usaha terancam gulung tikar. Ribuan pekerja terpaksa dirumahkan. Pendapatan masyarakat kelas bawah pun ikut menurun. Namun, hingga kini bantuan di beberapa wilayah tak kunjung datang. Selain dari berbagai bantuan pusat, Pemprov Sulut plus 15 pemerintah kabupaten/kota sudah menggeser sejumlah mata anggaran untuk dialihkan pada penanggulangan Covid-19. Nilainya fantastis. Total Rp404 miliar lebih dialokasikan untuk menangkal dampak langsung maupun tak langsung pandemi itu. Separuhnya difokuskan untuk menanggulangi ekonomi masyarakat terdampak. "Kami harap anggaran sebesar itu bisa cepat direalisasikan. Kalau perlu tidak usah terlalu banyak aturan untuk mendapat bantuan," ujar Magdalena S (36), warga Teling, Manado. "Dan yang terpenting selalu diawasi supaya tak diselewengkan oleh pihak tak bertanggungjawab,” sambung pekerja swasta tersebut yang mengaku sedang dirumahkan perusahaan. Data dihimpun Manado Post, jumlah karyawan dirumahkan di Sulut mencapai 3.978 orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo mengatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan kuota 49 ribu kartu pra kerja. Ini akan diprioritaskan pada masyarakat terdampak Covid-19 terutama para pekerja kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun yang dirumahkan dampak penyebaran virus corona. "Dari 49 ribu kuota itu, tentunya kita akan memprioritaskan kartu pra kerja untuk yang sudah terdampak Covid-19. Ini untuk membantu mereka" katanya. Dia menekankan, pihaknya terus melakukan pendataan jumlah tenaga kerja yang terdampak penyebaran virus corona, baik yang langsung PHK maupun dirumahkan tanpa gaji. Dia tak menampik, sejauh ini sudah ribuan pekerja dan ratusan perusahaan yang terdampak. "Kesempatan kuota ini akan diprioritaskan pada pekerja yang terdampak. Kami tetap membuka pendaftaran secara umum. Semua masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kartu pra kerja," ujarnya. Langkah taktis pemerintah ditunggu. Alokasi anggaran fantastis untuk warga terdampak pandemi diminta segera direalisasikan. Agar dampak sosial ekonomi tak makin memburuk. Terpisah, Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado Donald Supit mengatakan, Covid-19 sangat berdampak pada perusahaan maupun para pekerja di Kota Manado. "Data yang kami himpun ada 3.608 pekerja di Kota Manado yang dirumahkan. Bahkan ada yang di-PHK," ujarnya. Dia membeber, ada 596 perusahaan atau tempat usaha di Kota Manado yang terdampak, mulai dari hotel, restoran, ritel dan resort. "Bagi pekerja yang terdampak di Kota Manado pemerintah menyiapkan bantuan Sembako kepada mereka. Ini khusus untuk penduduk yang ber KTP Manado," sebutnya. Di sisi lain, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga sudah menganjurkan dana desa bisa digunakan untuk kegiatan antisipasi dan penanggulangan dampak penyebaran virus corona. Ada Rp28,8 triliun dandes yang didistribusikan pada tahap pertama. Dana ini disalurkan langsung dari kas negara ke kas desa. Dana ini bisa cair jika tiga syarat terpenuhi. Pertama, ada peraturan gubernur dan peraturan walikota atau peraturan bupati. Peraturan itu berisi tentang besaran alokasi dan besaran pembangunan dana desa di masing-masing desa di wilayah kabupaten dan kota. Kedua, ada peraturan desa dengan APBDes. Ketiga, harus ada surat kuasa dari kepala daerah, bupati atau wali kota untuk memberi surat kuasa. Surat kuasa untuk distribusi penyaluran tahap pertama, kedua dan ketiga dari KPPN rekening kas desa. Tahapan ini bisa dilakukan jika desa sudah memiliki program padat karya tunai. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Hizkia Tasik PhD memprediksi tahun ini, kemiskinan Indonesia juga Sulut meningkat. Bukan tanpa sebab, karena sektor informal sudah memberhentikan operasionalnya. Akibatnya jutaan pekerja dirumahkan. Fenomena yang sama juga terjadi di Sulut Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menargetkan penurunan angka kemiskinan di 8 atau 9 persen. "Prediksi saya akan meningkat 25 persen. Pengangguran akan mengakibatkan kemiskinan. Karena dalam situasi yang kian lesu, lapangan pekerjaan sudah tidak tersedia lagi. Imbasnya juga sampai pada penurunan produksi," katanya. Tasik memprediksikan jika Pertumbuhan Ekonomi (PE) Sulut hanya akan tumbuh di angka 4,3 persen. Karena krisis kesehatan, pengangguran, penurunan produksi dan peningkatan kemiskinan sebagai imbas dari Covid- 19 muncul di saat yang bersamaan. Sehingga, akan sulit untuk diatasi," katanya. Dia meminta Pemprov Sulut melakukan beberapa hal. Antara lain, harus bisa merendam penurunan produksi. Dan fokus pada penyelematan sektor. Salah satunya sektor informal. Agar masyarakat tetap bisa menghasilkan uang, konsumsi pun bisa tetap berjalan. "Meskipun tidak sepenuhnya normal, namun langkah antisipasi harus dilakukan untuk memberikan pengharapan yang baru bagi semua masyarakat Sulut di tengah pademi Covid-19 ini," pungkasnya.(ayu/gnr) Editor : Clavel Lukas
