Dandes Bisa `Dikorbankan` Tangani Sektor Kesehatan Hingga Bansos

MANADOPOST.ID--Beragam cara digenjot untuk memutus mata rantai Coronavirus Disease  (Covid-19). Hingga tadi malam, total pasien terkonfirmasi positif di Sulawesi Utara 18 orang.Rinciannya 11 dirawat. Lima sembuh. Dua meninggal. Data dari Satgas Covid-19 Sulut. Persoalan ini pun menjadi perhatian serius pemerintah provinsi bersama 15 daerah di Nyiur Melambai. Salah satu upaya melibas Virus Corona yaitu menggeser sebagian anggaran dana desa (dandes). Yang jumlah mencapai miliaran rupiah.  Sulut sendiri tingal 12 daerah yang menerima dandes. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Sulut Roy Mewoh mengatakan, pengalokasian dandes sangat diizinkan untuk penanganan pencegahan Covid-19. "Baik penanganan dalam desa untuk sector kesehatan. Juga bisa dipakai sebagai alokasi bantuan sosial. Itu sudah diterapkan beberapa desa di Sulut. Yang pasti harus selalu transparan," ungkapnya. Dandes menurut Mewoh, dimaksudkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti sector kesehatan dan stabilitas kesehatan masyarakat, masuk sebagai salah satu porsi dandes. "Itu bisa dipakai, tapi yang pasti akan ada pertanggungjawaban atas alokasi tersebut," tekannya. Lantas bagimana kesiapan kabupaten dan kota? Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Boltim Uyun Pangalima mengatakan, dari total 81 desa, masing-masing diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dandes tahap satu. "Masing-masing Pemdes harus menggeser Rp100 juta untuk penanganan Covid-19," katanya. Begitupun dengan Kabupaten Bolsel. Kadis DPMD Ekafrie Van Gobel menyebutkan, semua desa telah melakukan pergeseran anggaran. Nilainya berbeda. Dari Rp15 hingga Rp40 juta per desa. "Kami menindaklanjuti aturan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk penanggulangan Covid- 19 ini," ungkapnya. Masih di wilayah BMR, Kabupaten Bolmong juga telah mengambil langkah pasti. Kepala Badan Keuangan Daerah Rio Lombone mengatakan, besaran dandes yang digeser bervariasi. "Jadi untuk desa dengan dandes di atas 800 juta, anggaran yang digeser (untuk Covid-19) sebesar 30 persen. Sedangkan desa dengan dandes di bawah 800 juta, yang digeser sebesar 25 persen. Totalnya selera 45 miliar," bebernya. Bagimana dengan wilayah Minahasa Raya? Kabupaten Minsel juga akan mengikuti langkah daerah lain. 167 desa didorong berpartisipasi penanganan Covid-19. "Dandes di Minsel sebesar Rp135 miliar. Masing-masing desa tidak bisa dipatok berapa yang akan disalurkan. Yang pasti itu harus dan diwajibkan. Kami akan melakukan pengawalan," jamin Kadis PMD Minsel Handrie Lumampow. Beranjak ke Kabupaten Minahasa. Tahun ini, total alokasi yang tersedia dandes seldra Rp242,2 miliar. "Jumlah ini sudah termasuk alokasi dana desa ADD Untuk pencairan sepanjang tahun 2020 terbagi dalam tiga tahap kepada 227 desa,” jelas Kadis PMD Minahasa Jeffity Tangkulung. Namun, menurutnya belum ada keputusan resmi yang dibahas terkait pergeseran anggaran dandes di wilayahnya "Yang pasti kita sudah sampaikan kepada pemerintah desa agar dandes digunakan untuk penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing," sebut Tangkulung. Beralih ke Kota Tomohon. Kota bunga tersebut juga menggeser anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari DID sebesar Rp 11,2 miliar. "Itu dialokasikan pada 44 kelurahan. Masing-masing Rp257 juta. Kami sudah mengimbau agar semua kelurahan mengambil bagian dalam meringankan beban masyarakat," ungkap Kahan Keuangan Tomohon Geraldus Mogi. Nusa Utara pun sama. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sangihe Jefry Gaghana mengatakan, besaran dandes yang digeser di 145 kampung juga bervariasi. "Untuk desa dengan dandes kurang dari 800 juta mengalokasikan BLT- dandes maksimal sebesar 25 persen dari jumlahnya. Untuk desa dengan dandes 800 juta hingga 1,2 miliar, maksimal 30 persen. Sementara dandes lebih dari 1,2 miliar sebesar 35 persen,” jelasnya. Terpisah, Kepala PMD Sitaro Novryos Erens Takalaminga menambahkan, total dandes Sitaro tahun 2020 alami kenaikan. "2019 anggaran dandes 68 miliar 2020 menjadi 70,2,” sebutnya. Lanjutnya, di masa pandemi Covid-19 tidak hanya desa yang diwajibkan untuk menggeser anggaran. Tapi seluruh SKPD. "Tiap desa memang melakukan pergeseran. Karena itu instruksi president,” tukasnya. Bergeser ke Talaud. Sekretaris Kabupaten Adolf Binilang mengatakan, anggaran dandes yang bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 masih sementara dalam proses. "Untuk jumlah pasti anggaran yang akan digeser sampai saat ini memang belum ada angkanya, karena sementara entry disiskeudes," terangnya. "Pastinya dana desa ini, bisa digunakan untuk antisipasi peyebaran Covid-19. Setiap desa bisa mengadakan pembelian APD," tukasnya. Presiden IMA Chapter Manado Irvany Matu juga memberikan tanggapan terkait penanganan Covid-19. "Berikan stimulus daerah dengan Proteksi UKM, contoh data semua UKM yang bisa buat APD, masker, latih dan suruh buat dengan standar Kemenkes, jangan pesan dari luar, kecuali tidak ada bahan dan pesan ke UKM semua APD," ungkapnya. Kemudian dorong potensi daerah, manfaatkan 4 pilar yaitu akademisi, peneliti, profesional, pemerintah untuk mencari solusi sederhana. Misalnya mendorong para peneliti menciptakan hand Sanitizer, desinfektan terjangkau, baharnnya dari Sulut dan diproduksinya melibatkan banyak orang, banyak petani. "Ciptakan suplai chain pangan dan intervensi di setiap titik produksi," ungkapnya. Selanjutnya tes dan ukur, serta evaluasi protokol keamanan. Jangan asal buat ikut-ikut ramai semua kabupaten bikin karantina wilayah. Clusterisasi usaha dengan dampak. "Jangan hanya minta-minta data saja kemudian tanpa sinkronisasi langsung buat program bantuan, padahal BLT sifatnya sementara. "Galakkan program berkebun dengan stimulus untuk para petani dalam rangka mitigasi krisis pangan," kuncinya. Diketahui, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengatakan dandes bisa digunakan untuk kegiatan antisipasi dan penanggulangan dampak penyebaran Corona Ada Rp28,8 triliun dandes yang didistribusikan pada tahap pertama. Dana ini disalurkan langsung dari kas negara ke kas desa. (Tim MP/gnr) Editor : Clavel Lukas