BP2P Sulawesi I Siap Kolaborasi dengan Pemkot Manado, Usul Tower Rusun Warga Terdampak Relokasi

MANADOPOST.ID—Penuntasan banjir di Kota Manado melalui Program Kementerian PUPR yakni Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir mengharuskan dilakukan pelebaran dan penggerukan sungai. Hal ini berkonsekuensi pada masyarakat bantaran sungai dimana rumah yang meraka tempati akan direlokasi. Diketahui, belum lama ini Walikota Manado dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I mengadakan pertemuan di Kantor Walikota. Saat diwawancarai Manado Post, Kepala BP2P Sulawesi I Recky Walter Lahope mengungkapkan pertemuan tersebut selain penyerahan laporan pelaksanaan Program PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas), juga membahas terkait dukungan Kementerian PUPR melalui BP2P Sulawesi I untuk menyediakan rumah susun (rusun) bagi masyarakat bantaran sungai yang nantinya terdampak relokasi. “Jadi dari pertemuan itu, katanya Pak Walikota bahwa Pemkot sudah ada lahan untuk pembangunan rusun. Katanya sudah mau ambil lahan dari Pemrov Sulut yang 10 hektar di Paniki. Jadi nanti kita akan ketemu Pak Dirjen Perumahan dan menyampaikan kalau Manado sudah menyediakan lahan, sehingga program yang 2018 lalu bisa dilaksanakan kembali,” jelas Recky Lahope. Diketahui pada tahun 2018 lalu sempat ada program pembangunan rusun, namun urung dibangun karena tidak tersedianya lahan dari Pemkot Manado dan akhirnya anggaran dikembalikan ke negara. Maka Lahope pun menegaskan bahwa pembangunan rusun dapat berjalan apabila Pemkot Manado telah menyediakan legalitas serta izin untuk dilaksanakan pembangunan rusun dan fasilitas PSU pada lokasi tersebut. “Tapi kita butuh Pemkot sediakan legalitasnya. Kita butuh legalitasnya dimana sudah dinyatakan tanah tersebut milik dari Pemkot Manado serta izin sesuai peruntukan tanah tersebut,” terang Lahope. Putra asli Sitaro ini pun menambahkan bahwa bentuk kolaborasi BP2P Sulawesi I dalam menangani banjir Manado berupa usulan ke Kementerian PUPR untuk pengadaan tiga tower rusun bagi masyarakat terdampak relokasi.

Tampak dalam salah satu Rusun MBR yang dibangun BP2P Sulawesi I. “Rencananya BP2P akan sediakan tiga rusun. Ini baru rencana dan akan disediakan secara bertahap. Jadi bisa tiap tahun satu tower, atau setahun 2 tower. Masing-masing tower kapasitasnya dapat menampung 64 kepala keluarga. sehingga totalnya ada 192 unit kamar rusun. Ini yang akan kita usulkan kembali di pusat, sebagai bentuk dukungan BP2P Sulawesi I untuk membantu program penuntasan banjir Manado dengan menyediakan rusun bagi masyarakat yang terdampak relokasi,” jelas Lahope. Ia pun membeberkan bahwa rencana bantuan PSU juga akan diberikan sepaket dengan rusun yang akan diberikan. “Kita akan mengusulkan kembali tiga tower, termasuk PSU nya, landscape nya, termasuk furniture dan meubeliernya juga RTH (Ruang Terbuka Hijau) itu satu paket,” kata Lahope. Namun demikian Ia berharap agar usulan yang akan dibawah ke Dirjen Perumahan juga turut ditopang dan dikawal oleh Pemprov Sulut dan Pemkot Manado melalui pengusulan ke Menteri PUPR yang rencananya akan ke Manado dalam waktu dekat.

“Makanya ini Pak Menteri mau datang, saya juga sampaikan ke Pak Walikota dan Mungkin Pak Gubernur juga, untuk menyampaikan program prioritas ke Menteri. Karena ini kesempatan beliau akan ke Manado. Sehingga daerah bisa siapkan proposal, apa yang menjadi prioritas bisa diusulkan dan program ini nanti bisa jadi direktif Menteri. Direktif Menteri tidak menunggu waktu, bisa kapan saja dilakukan, bahkan esok pun bisa. Misalnya dalam rangka normalisasi sungai untuk penanganan banjir Kota Manado maka di bantaran sungai ini kita perlu relokasi, sehingga perlu ada sinergitas program,” pukas Lahope Sebelumnya, kepada Manado Post Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I), I Komang Sudana mengatakan bahwa ada sejumlah 60,45 hektar luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur bangunan pengendali banjir pada tiga bantaran sungai yakni Sungai Tikala, Tondano dan Sario. “Ini membutuhkan pembebasan tanah lebih dari 2.000 bidang pada tiga bantaran sungai Tikala, Tondano dan Sario,” kata Sudana sehingga menurutnya hal tersebut akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sudana pun berharap, agar Pemda dan Pemkot setempat dapat turut berkontribusi untuk menopang program tersebut. “Pak Direktur Sungai dan Pantai, Bob Lombogia menyampaikan bahwa harusnya ada kontribusi dari Pemerintah Daerah. Namun dari Pemkot menyatakan bahwa Kota Manado kurang memiliki dana untuk itu. Namun Walikota menyampaikan akan mendukung program tersebut membantu menyelesaikan persoalan dan permasalahan dalam pengadaan tanah,” terang Sudana. Terkait pembebasan lahan, sebelumnya Walikota Manado Andrei Angouw pun mengungkapkan pihaknya pun akan mencari jalan keluar sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik. “Yang terasa mengganjal adalah hubungan dengan soal pembebasan lahan yang membutuhkan dana yang cukup besar, tapi prinsipnya Pemerintah Kota akan mencari jalan keluar agar hal ini bisa terselesaikan,” ungkap Angouw. Diketahui Proyek Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir pada Sungai Tikala, Sario dan Tondano sekarang ini berada pada tahapan Konsultasi Publik Tahap II. Setelah itu akan dilakukan penetapan lokasi (Penlok) untuk pembebasan lahan dan kemudian pembangunannya direncanakan dimulai tahun ini secara bertahap hingga 2024 mendatang. (des)

Editor : Desmi Babo