Manado Banjir Lagi, Pemerintah Diminta Seriusi Program Bangunan Pengendali Banjir

MANADOPOST.ID—Hujan deras yang mengguyur Kota Manado pada Kamis sore (3/3) kemarin, mengakibatkan beberapa wilayah tergenang banjir dengan ketinggian air bervariasi, Kamis (3/3). Terpantau banjir menggenang di Kelurahan Malendeng, Perkamil, Komo Luar, Kampung Argentina Ternate Tanjung, Ketang Baru Karame, Kampung Tubir Paal Dua, dan titik di kelurahan lain. Di Kecamatan Singkil Kota Manado, jumlah rumah warga yang tergenang banjir sebanyak 319 dan sebanyak 640 kepala keluarga atau 2.404 jiwa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Tampak banjir yang terjadi di Kelurahan Perkamil, (3/3).

Adi Baginda salah satu warga di Kelurahan Ternate Tanjung yang mengalami banjir hingga paha orang dewasa mengungkapkan hal tersebut karena luapan Sungai DAS Tondano. “Pada hari ini, 3 Maret tepatnya di Kelurahan Ternate Tanjung banjir kembali terjadi akibat luapan Sungai DAS Tondano,” kata Baginda saat live menampilkan kondisi banjir pada akun media sosial. Banjir juga merendam rumah Prestin Florencia, warga Ranotana kompleks Stadion Klabat. "Banjir sampai di paha, padahal hujan tidak lama. Banjir ini sudah berulang kali. Mohon perhatian pemerintah, carikan solusi jangan hanya pencitraan bersih-bersih sungai,” keluhnya. Di Perkamil, genangan air bahkan sampai perut orang dewasa. "Perkamil banjir lagi, air sampai di perut, keluarga harus mengungsi," tutur Ayu Murdiningsih, warga setempat.

Tampak banjir yang terjadi di Malendeng, kemarin (3/3) Pemerintah Kota Manado melalui Wakil Wali Kota dr Richard Sualang mengatakan, tim pemkot sudah turun lapangan dan melakukan pendataan. Kemudian menfasilitasi tempat tinggal bagi warga yang terdampak dan secepatnya akan memberikan bantuan yang dibutuhkan. "Sudah mengunjungi wilayah banjir akibat luapan air sungai di Ternate Tanjung. Dan memberi apresiasi juga kepada Basarnas dan TNI Polri atas kesiapsiagaan di lokasi kejadian yang rawan banjir," kata Sualang. Personel Polda Sulut khususnya dari Ditsamapta, Polresta Manado dan Polsek Singkil yang dipimpin Kapolsek Ipda Ch. Pardede juga terpantau langsung turun untuk membantu penanganan banjir. “Personel Polri berkolaborasi dengan personel TNI, Basarnas dan para relawan langsung turun melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir di rumahnya. Warga diangkut dengan menggunakan perahu karet ke lokasi yang lebih aman,” ujarnya Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Salah satu rumah warga di Kelurahan Sario Kotabaru tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur Kota Manado, kemarin. Lanjutnya, pelaksanaan evakuasi berjalan dengan lancar, tidak ada korban jiwa, beruntung hujan mulai mereda sehingga memudahkan petugas melakukan evakuasi.Ia juga mengingatkan kepada seluruh warga agar berhati-hati terkait cuaca ekstrem yang kemungkinan masih akan terjadi. “Kepada warga yang tinggal di pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lokasi rawan longsor agar tetap waspada, bila perlu untuk saat ini mencari lokasi yang aman dulu,” pesannya. Sementara itu, peneliti dan pemerhati lingkungan Prof Dr Treesje Londa MSi, saat dihubungi Manado Post menyatakan, banjir yang terus menggenangi Kota Manado merupakan masalah yang kompleks. “Ini penyebabnya kompleks karena penggunaan lahan yang tidak tepat. Seperti: design pengembang perumahan yang tidak mengikuti aturan pemerintah misalnya tidak memiliki sumur resapan dan pohon pengikat air, pembangunan yang membuat penyempitan pada aliran sungai dan buangan sampah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai serta daerah kemiringan yang sembarangan digunakan untuk lahan pertanian dengan menanam tanaman berumur pendek, ini yang memberikan kontribusi sehingga banjir di Manado tidak pernah tuntas,” kata Londa. Ia pun memberikan solusi bahwa law enforcement atau penegakan hukum adalah ujung tombak agar dapat mengatasi peristiwa banjir yang terus berulang di Manado. “Jalan keluarnya selain mengubah perilaku masyarakat, harus ada kontrol pemerintah. Jadi law enforcement harus lebih ketat sekali, dan kuncinya ada pada ketegasan pemerintah terhadap pihak pihak terkait yang memberikan kontribusi sehingga Manado bisa banjir lagi,” tegas Londa. Dosen yang pernah menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado ini pun menyarankan agar pemerintah segera melaksanakan relokasi warga dalam keterkaitan Program Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir. “Pembangunan bangunan pengendali banjir adalah program yang bagus, selain ada relokasi warga, juga ada pengaturan keindahan dan estetika kota. Jadi lebih baik masyarakat yang selalu menjadi korban banjir, secepatnya direlokasi. Daripada uang pemerintah cuma habis dipenanganan banjir tiap tahun,” papar Londa. Diketahui, dalam Program Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Manado yang diadakan Pemerintah Pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengatasi banjir Manado, Panitia persiapan Pengadaan Lokasi (Penlok) belum lama ini menggelar Konsultasi Tahap Tiga Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir yang kegiatannya bertempat di Kantor Walikota Manado. Dalam pantauan Manado Post, kegiatan tersebut berlangsung alot karena tidak hadirnya Perwakilan Pemkot Manado, sehingga memberikan ketidakpuasan masyarakat dalam penerimaan materi yang tersampaikan bahkan ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena ketidak hadiran perwakilan dari Pemkot. Tampak beberapa warga yang belum menyepakati program pembangunan bangunan pengendali banjir di Manado. Edius, salah satu warga asal Dendengan Dalam (Dendal) yang mempertanyakan akan adanya ganti rugi terhadap tanah berserifikat di bantaran sungai, namun dirinya mengaku sebelumnya telah mendapatkan bantuan rumah relokasi di Pandu. Senada, Jemmy Tumoka salah satu warga pemilik tanah bersertifikat di Kelurahan Dendal Ling 4, mengaku dirinya sepakat dengan program pemerintah tersebut. Namun, Tumoka yang sempat menerima bantuan rumah relokasi di Pandu menyatakan dirinya lebih memilih untuk ganti untung, ketimbang memilih rumah di Pandu. “Saya tinggal di samping Kuala, jadi setiap hari banjir tentu lebih baik sepakat. Tapi karena rumah di Pandu tidak ada jalan dan jauh dari tempat saya bekerja. Jadi saya lebih baik pilih ganti rugi di rumah Dendal daripada ambil rumah di Pandu,” tutur Tumoka. Sementara itu, warga masyarakat yang minta namanya tidak dikorankan mengatakan bahwa Pemerintah harus mencontoh Jokowi dan Ahok dalam mengatasi banjir, mereka turun dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. "Walikota dan Gubernur musti turun langsung kwa bacarita dengan masyarakat yang tidak sepakat untuk relokasi. Bacontoh pa Jokowi dengan Ahok waktu atasi banjir Jakarta. Mar bagaimana ini banjir mo selesai, waktu sosialisasi pembebasan lahan untuk relokasi warga bantaran sungai, perwakilan Pemkot saja tidak ada yang hadir, ini berarti nda serius padahal ini untuk kota Manado supaya tidak banjir-banjir ulang, mo suka sama dengan banjir besar tahun 2014, yang susah Pemerintah dan Torang samua warga Kota Manado," tukasnya dalam dialek Manado kental. (des/gre/tan) Editor : Desmi Babo