Hal ini disampaikan Kepala BKD Clay Dondokambey. Namun menurutnya untuk bumi nyiur melambai, tahun 2023 ini, hanya ada penerimaan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). "Untuk tahun 2023, pemerintah pusat tidak membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah. Hanya di kementerian dan lembaga (kuota CPNS) yang dibuka," katanya.
Dia juga menjelaskan terkait dengan jumlah kuota PPPK Sulut yang diusulkan. "Yang dibuka (Sulut) hanya PPPK. Dan PPPK ini ada 4622 formasi yang kita yang kita usulkan. Terdiri dari tenaga teknis 1231, tenaga guru dan pendidikan 2104 dan tenaga kesehatan 1287. Ini yang kita usulkan untuk permintaan formasi tahun 2023," terangnya.
Saat ini katanya, sementara menunggu penetapan formasi. "Bisa saja di tes pada triwulan 3 atau 4 nanti," ungkapnya beberapa waktu lalu, menambahkan kalau melihat roadmap kemenpan RB, lebih ke penerimaan PPPK. "Dari rekruitmen ini, pertama menyelesaikan persolaan tenaga non ASN yang sangat banyak di Indonesia. Baik di Kementerian, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi," tegasnya.
Lanjutnya untuk kedua formasi tersebut, tidak menjadi perbandingan. Sebab keduanya adalah sama aparatur sipil negara. "Tapi juga karena rekrutmen PPPK dari tenaga honorer, mereka sudah berpengalaman kerja. Kualifikasi pendidikan mereka ketika diangkat jadi honorer sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan sudah sekian lama bekerja sehingga terbiasa dengan atmosfer pemerintan. Mungkin ini salah satu pertimbangan, sehingga rekrutmen PPPK lebih prioritas. Tapi bukan berarti rekrutmen CPNS tidak penting. Ada namun pada tenaga yang sangat dibutuhkan," tegasnya.(rez)
Editor : Tanya Rompas