MANADOPOST.ID-Program penuntasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) membuahkan hasil yang baik.
Terbukti, periode Maret 2023, persentase penduduk Sulut paling rendah diantara lima provinsi lain yang ada di wilayah Sulawesi, (lihat grafis, red).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Asim Saputra menyebutkan, Maret 2023 persentase penduduk miskin Sulut turun menjadi 7,38 persen.
"Angka penduduk miskin Sulut jauh lebih rendah dibandingkan indonesia yang masih 9,36 persen, " sebut Asim, di sela penyampaian rilis Ekspor dan Kemiskinan Sulut, Senin (17/7) kemarin.
Meski demikian, Asim tetap mengingatkan, agar semua pihak terkait tidak terbuai dengan data ini. Karena, pada periode yang sama angka kemiskinan penduduk pedesaan di Sulut alami kenaikan. Sedangkan di perkotaan alami penurunan. Asim memaparkan, Maret 2023 penduduk miskin pedesaan 7,38 persen.
Angka ini naik 0,10 persen poin dibanding Maret 2022. Dan 0,04 poin dibanding September 2022. "Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 189 ribu orang. Meningkat 1,7 ribu orang dibanding September. Dan naik 3,86 ribu dibandingkan Maret 2022," bebernya.
Sedangkan, Lanjutnya, angka kemiskinan perkotaan periode Maret 2023 turun jadi 4,91 persen dibanding bulan September 2023, yakni 5,04 persen. "Penduduk miskin perkotaan periode Maret turun 1,9 ribu orang. Dari 70,90 ribu orang periode September 2022, jadi 69,03 ribu orang, " katanya.
Lantas, apa yang menyebabkan angka kemiskinan pedesaan naik?
Asim menjelaskan, peningkatan kemiskinan penduduk desa disebabkan oleh kenaikan harga beberapa bahan pokok. Diantaranya adalah beras.
Ia menuturkan, meskipun Sulut merupakan daerah yang menghasilkan produksi beras yang banyak, namun hal itu belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena banyak diimpor ke luar daerah.
"2022 lalu beras kita Surplus 10 ribu ton. Tapi belum bisa penuhi kebutuhan penduduk pedesaan. Karena masih diimpor. Hal ini yang mendorong kenaikan harga beras yang dampaknya ikut pengaruhi garis kemiskinan penduduk, " jelasnya.
Namun, ia menegaskan, kenaikan harga ini masih dapat dikendalikan dengan baik. Sehingga inflasi pun masih terjaga.
"Inflasi Sulut masih terjaga. Bahkan beberapa kali alami deflasi. Hanya saja bagi warga pedesaan kenaikan harga sedikit saja itu bisa memberi pengaruh. Sehingga periode Maret persentase penduduk miskin alami peningkatan. Namun secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Sulut paling rendah dibandingkan daerah lainnya, " tukasnya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menegaskan, saat ini Pemprov terus memaksimalkan penurunan angka kemiskinan daerah dengan melakukan Beberapa strategi.
Pihaknya memerintahkan seluruh Pemda untuk melakukan pendataan by name, by address dan by phone. Kemudian lakukan identifikasi dan penitrasi langsung lewat support sembako sampai penetapan APBD Perubahan.
"Hal ini wajib dilakukan, agar 2024 semua daerah di Sulut relatif bersih dan tidak ada lagi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. China saja memiliki penduduk 1,4 miliar kemiskinan ekstrem zero," tegasnya.
Karena itu, Wagub Kandouw meminta Bappeda dan sekretaris daerah dalam menyusun anggaran harus ada benang merah dengan pengentasan kemiskinan.
"Karena tanggung jawab pengentasan kemiskinan bukan cuma Dinas Sosial tetapi semua SKPD bisa diberikan tugas untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem," tekannya.
Ia meminta, penanganan kemiskinan dilakukan secara on the track" Saya rasa startegi-strategi ini jika dijalankan kompak oleh 15 kabupaten/kota, maka angka kemiskinan daerah bisa dituntaskan. Dan saya optimis akan hal itu," kuncinya.
(Baladewa/Ayurahmi)
Editor : Ayurahmi Rais