Komisi IV DPR RI yang membidangi Kelautan Perikanan, siap melaksanakan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta pihak terkait lainnya.
Budhy Setiawan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI menyatakan, sebelum dijadwalkan hearing akan dipastikan semua dokumen administrasi yang diperlukan.
“Layangkan saja keberatan beserta bukti-buktinya ke Sekretariat Komisi IV. Pihak yang keberatan harus mencantumkan identitas jelas,” pesan Budi Setiawan saat dikonfirmasi Manado Post semalam.
Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian KKP Irjen Pol Victor G Manoppo menegaskan, pada prinsipnya prosedur perizinan melalui OSS ke KKP diproses sesuai regulasi dan tata kelola perizinan yang berlaku di KKP.
“Baik keabsahan dan kelengkapan dokumen termasuk melibatkan para ahli dan penilai independen. Terkait Amdal mungkin bisa ditanyakan ke rekan KLHK/ Dinas LH Provinsi," kata Manoppo, tadi malam.
Di tempat lain, soal desakan memanggil pihak terkait untuk rapat dengar pendaoat dengan DPRD Provinsi Sulut, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok SH MAP menuturkan sebagai lembaga wakil rakyat pihaknya memberikan perhatian serius pada isu reklamasi ini termasuk soal dugaan adanya mafia tanah yang bermain.
“Fraksi Partai Demokrat sangat prihatin dengan kondisi ini. Soal RDP, di DPRD punya tata tertib. Termasuk mengatur mengenai RDP dengan mitra kerja. Fraksi akan secepatnya mengajukan usulan RDP ini ke pimpinan. Agar yang akan dipanggil nanti semua pihak terkait. Tak hanya pihak swasta namun juga pemberi izin termasuk didalamnya BPN," tegas Lombok.
Sebelumnya, Sekretaris Demokrat Sulut ini menilai reklamasi baiknya dipending. “Apalagi ada dugaan keanehan berkas dimana izin sudah berjalan tapi perusahaan kemudian berdiri sesudahnya,” tukas Lombok.
Isu liar berkembang di Manado bahwa terbitnya izin reklamasi 90 hektare Pantai Karangria oleh perusahaan bereputasi buruk konon karena dibackup oknum jenderal yang dekat dengan Prabowo Subianto.
Geram dengan itu, Ketua Forum Peduli Rakyat Jhon Kalangi akan menanyakan langsung ke Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo. “Saya sebagai Relawan Prabowo akan menanyakan langsung ke pak Hashim, apa benar ada jenderal dekat dgn Pak Prabowo yang konon mem-backing Agus Abidin. Karena ini merusak nama baik Presiden terpilih Prabowo Subianto,” kata JK, sapaannya, yang dalam waktu dekat akan menemui Hashim sebagai pembina Relawan.
JK siap memasukkan segala yang diperlukan Komisi IV DPR RI terkait rencana RDP. Sebab, JK mengaku dirinyalah bersama Wawan Rumansi yang mengurus segala izin. “Sungguh sarat rekayasa dan gratifikasi,” semburnya seraya menyebut dirinyalah yang diberikan uang oleh Agus Abidin untuk menyogok.
Atas dasar itu, JK menantang KPK dan Kejaksaan untuk membongkar kejahatan ini. Sebab masyarakat yang bakal dirugikan dan merasakan dampak ekonomi serta lingkungan.
Namun sebelum mendorong KPK dan Kejaksaan bertindak, warga dan LSM mendorong persoalan reklamasi lebih dulu dibawa ke rapat hearing Komisi IV. “Hearing saja dulu libatkan semua pihak terkait terutama KKP. Juga dari sana KPK bisa rangkum informasi awal," desak Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO) Harianto SPi kepada Manado Post, kemarin.
PT MUP sama sekali tidak berpengalaman dalam reklamasi. Malah, ownernya bereputasi buruk dan sangat terkenal sepak terjangnya bermain tanah puluhan tahun di Manado, hingga kawasan pariwisata super prioritas di Likupang.
Tak hanya itu. Empat pengembang reklamasi di Boulevard On Businness butuh 25 tahun, padahal yang dikembangkan jauh lebih kecil. “Sangat berbahaya jika reklamasi jatuh ke Mafia Tanah,” ungkap warga.(tim mp)
Baca Juga: Hak Jawab Agus Abidin, Saya Tidak Pernah Terlibat Mafia Tanah
Baca Juga: Agus Abidin Menjawab, Bangunan di Stadion Klabat Siap Dilanjutkan
Baca Juga: TERNYATA… Reklamasi Karangria Bukan Hanya Agus Abidin
Baca Juga: Agus Abidin Berikan HAK JAWAB, Sebut Predikat Mafia Tanah adalah Tidak Benar
PERMINTAAN MAAF
Redaksi meminta maaf kepada pengadu dan pembaca atas pemberitaan yang melanggar UU 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik. (salam redaksi)
Editor : Grand Regar