Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tidak melakukan rotasi pejabat di daerah selama gelaran Pilkada 2024.
Eks Panglima TNI itu meminta Kapolri, Panglima TNI hingga Jaksa Agung untuk tidak dulu melakukan rotasi jabatan selama pilkada.
"Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitas. Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI, Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan pilkada serentak selesai," kata Hadi.
Hadi mengungkapkan hal itu agar segala kesiapan Pilkada 2024 yang sudah direncanakan bisa berjalan baik. Dia mengaku yakin para pimpinan di daerah sudah merencanakan hal itu jauh-jauh hari.
"Supaya apa yang direncanakan, anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik. Saya kira Panglima TNI dan Kapolri sudah merencanakan itu, termasuk kajati," ujarnya.
"Nanti saya sampaikan kembali ke Kapolri, Panglima TNI, Pak JA (Jaksa Agung) supaya tetap dipertahankan sampai dengan pilkada serentak selesai," ungkapnya.
Hadi juga menekankan aparat penegak hukum yakni TNI dan Polri berkewajiban untuk memberikan keamanan selama tahapan Pilkada 2024. Selain itu, dia mewanti-wanti aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas.
"Aparat keamanan TNI Polri, selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan, juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri," ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi meminta pemerintah daerah dan pusat untuk berkoordinasi. Dia mengatakan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) juga harus menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan.
"Langkah strategis pemerintah daerah yang perlu dioptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara pilkada di antaranya menghindari tumpang tindih keuangan antara pusat dan daerah, oleh sebab itu harus koordinasi," ujarnya. “Meningkatkan peran forkopimda dalam menjaga stabilitas polhukam," imbuhnya.
Sebelumnya, terkait kesiapan pengamanan pilkada, Polda Sulawesi Utara bakal all out mengamankan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Nyiur Melambai. Sebanyak 23.406 pasukan siap disiagakan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Polda Sulut, Senin (29/07) lalu telah melaksanakan Gelar Pembinaan dan Operasional Triwulan II Tahun 2024, yang digelar di aula Tribrata Polda Sulut.
Gelar Pembinaan dan Operasional tersebut dipimpin langsung Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan, dihadiri oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi, para PJU Polda dan para Kapolres/ta jajaran.
Terkait Pilkada serentak 2024, Kapolda menegaskan telah mempersiapkan pengamanan dengan baik dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait.
Ia juga memaparkan gambaran situasi umum di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki jumlah penduduk 2.621.923 jiwa dan 1.992.396 jiwa penduduk diantaranya telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada serentak 2024, yang terbagi dalam 15 kabupaten/kota, 171 kecamatan, 1.839 desa/kelurahan dan 4.390 TPS yang telah dipersiapkan untuk pelaksanaan pemungutan suara nantinya.
"Dalam hal ini Polda Sulut telah mempersiapkan sebanyak 23.406 personel gabungan yang terdiri dari 5.760 personel polda dan polres/ta jajaran, 1.166 personel TNI dan 16.480 personel dari Linmas," sebut Irjen Pol Yudhiawan.
Kapolda juga mengingatkan dengan tegas, anggota Polri khususnya Polda Sulut diharapkan untuk tetap menjujung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024"Sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan, dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dilarang menggunakan hak memilih dan dipilih serta tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," tegas eks KPK tersebut.(gnr)
Editor : Grand Regar