Selain 11 komisi, ditetapkan juga sejumlah badan, yaitu Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), lalu anggota panitia khusus (Pansus), dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).
Di daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara (Sulut) ada enam anggota DPR RI. Mereka adalah Rio AJ Dondokambey (PDIP), Hillary Brigitta Lasut, (Demokrat), Christiany Eugenia Paruntu (Golkar), Felly Estelita Runtuwene (NasDem), Yasti Soepredjo Mokoagow (PDIP), dan Martin Daniel Tumbelaka. Keenam anggota DPR RI ini telah resmi ditempatkan di komisi-komisi maupun sejumlah badan.
Rio Dondokambey duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.
Sama seperti Rio Dondokambey, Hillary Lasut juga masuk Komisi XI. Komisi XI menjadi mitra kerja bagi Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, serta sejumlah lembaga lain di sektor keuangan dan ekonomi.
Christiany Eugenia Paruntu menempati Komisi XII DPR RI yang membidangi ESDM, Lingkugan Hidup dan Investasi. Komisi XI juga akan mejadi mitra kerja bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Di samping itu, CEP yang juga Ketua DPD Golkar Sulut ini, dipercayakan Ketua Umum Golkar berada di kursi Badan Anggaran (Banggar).
Felly Runtuwene kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI. Dia terpilih untuk kedua kalinya memimpin komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Komisi IX juga akan bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi penyaluran makan siang gratis.
Komisi IX memiliki mitra antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Badan Gizi Nasional.
Selanjutnya Yasti Soepredjo Mokoagow ditempatkan di Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, dengan mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Kemudian Martin Daniel Tumbelaka di Komisi III bidang Penegakan Hukum. Mitra kerja Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).(***)
Editor : Tanya Rompas