Ini menandakan gelombang pemberantasan korupsi semakin kuat. Apalagi menyusul kehadiran tiga tokoh berpengaruh yang memiliki koneksi erat dengan daerah ini.
Mereka adalah Presiden Prabowo Subianto, mantan Kapolda Sulawesi Utara Setyo Budiyanto yang baru saja dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kapolda Sulawesi Utara saat ini, Irjen Pol Roycke Langie.
Presiden Prabowo, yang memiliki akar keluarga dari Minahasa, menunjukkan komitmen tegas terhadap pemberantasan korupsi sebagai bagian dari reformasi pemerintahannya.
Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir praktik korupsi. “Tidak boleh ada loyalitas yang salah, melindungi anggota yang jelas-jelas bersalah," tegas Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Setyo Budiyanto membawa rekam jejak dan pengalaman panjang sebagai aparat penegak hukum. Pernah menjabat sebagai Kapolda Sulut, ia dikenal disiplin dan tanpa kompromi terhadap tindak pidana korupsi.
Kini, dengan posisinya sebagai Ketua KPK, Setyo diprediksi akan semakin tajam dalam menindak kasus-kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat dari Sulut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait anggaran negara.
“Beliau (Presiden) menegaskan bahwa segala bentuk pemborosan dan korupsi, khususnya yang berhubungan dengan APBN, harus diberantas dengan tegas. Itu menjadi arahan penting dari Presiden," ujar Setyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).
Setyo menambahkan bahwa KPK siap mendukung penuh arahan tersebut dengan memastikan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Irjen Pol Roycke Langie, putra asli Sulut yang saat ini menjabat Kapolda Sulut, tak kalah aktif. Selama beberapa bulan terakhir, ia gencar memimpin pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat daerah. Langkah ini menegaskan niat Polri untuk membersihkan Sulawesi Utara dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Dirinya menegaskan pemeriksaan sejumlah pejabat dari kabupaten/kota di Sulawesi Utara, merupakan salah satu instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas dugaan tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Ini kan merupakan penjabaran dan kita melaksanakan perintah serta program bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegas Kapolda Roycke Langie saat merespon pertanyaan wartawan Manado Post di Mapolda Sulut, Selasa (29/10).
“Jadi sekali lagi Polda Sulut atau Polri, adalah merupakan bagian dari pemerintah. Jadi kita harus melaksanakan ini (pemeriksaan, red). Sekali lagi saya minta kalau ada informasi silahkan berikan kepada kami, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya mari membantu Polri. Jangan terprovokasi beberapa hal. Ini adalah penegakan hukum murni, penegakan hukum murni sekali lagi dalam kita menjalankan program bapak presiden atau misi bapak presiden,” pungkasnya.
Gabungan kekuatan ini menjadi ancaman serius bagi para pelaku korupsi. Aktivitas yang sebelumnya dianggap ‘aman’ kini harus dipertimbangkan kembali. “Sulut bukan lagi tempat yang nyaman bagi koruptor. Dari dari daerah sampai ke pusat bersinergi untuk membangun pemerintahan yang bersih,” ujar sejumlah warga kompak.
Langkah tegas ketiga figur ini menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Sulawesi Utara. Mereka berharap upaya pemberantasan korupsi ini tidak hanya menjadi gebrakan sesaat, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi pemerintahan yang bersih dan berintegritas di daerah tersebut.(gnr)
Editor : Grand Regar