MANADOPOST.ID – Anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besar untuk semua sekolah SMA sederajat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini mendapatkan perhatian legislator dari Gedung Cengkeh Sulut.
Legislator Sulut memastikan akan terus memelototi penyaluran dan penggunaan dana BOS. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulut Vonny Paat, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran BOS sebesar Rp 218 miliar yang diperuntukkan bagi jenjang SMA sederajat.
Ia meminta Dinas Pendidikan Daerah Sulut memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi sekolah, guru, serta peserta didik.
"Anggaran sebesar Rp 218 miliar bukan jumlah kecil. Dana ini harus mampu memberikan dampak signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan di Sulut. Jangan sampai masih ada keluhan orang tua murid terkait pungutan liar (Pungli), yang hingga kini terus menjadi persoalan serius," tegas Vonny Paat, legislator PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa-Tomohon, kepada Manado Post.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran serta penggunaan dana BOS wajib menjadi prioritas Dinas Pendidikan. Ia berjanji akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh di setiap sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sulut.
"Kami ingin memastikan bahwa dana BOS ini tidak disalahgunakan. Dinas Pendidikan harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar tidak ada celah korupsi atau penyelewengan. Evaluasi berkala sangat penting untuk menjaga akuntabilitas," ujarnya.
Vonny juga mengingatkan bahwa seluruh pihak terkait, mulai dari kepala sekolah hingga tenaga pendidik, harus memahami bahwa penggunaan dana BOS harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada temuan pelanggaran, langkah tegas harus segera diambil untuk melindungi hak-hak siswa.
Dengan alokasi anggaran yang besar, ia berharap dunia pendidikan di Sulut dapat terus berbenah dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tanpa membebani orang tua dengan pungutan-pungutan yang tidak sesuai aturan.
"Mari kita jadikan pendidikan di Sulut sebagai contoh dalam pengelolaan dana yang transparan dan bermanfaat bagi semua," tutupnya. (***)
Editor : Baladewa Setlight