MANADOPOST.ID-Menarik disimak penjelasan Menteri BUMN Periode 2011-2014 Dahlan Iskan soal dugaan adanya praktik oplosan bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan Pertamina.
Menurut mantan Menteri BUMN, kasus ini mengguncang industri energi nasional. Kasus ini mencuat setelah dugaan korupsi hampir Rp1.000 triliun terungkap, di mana Pertamina diduga membeli bensin Ron 90, mencampurnya dengan Ron 92, lalu menjualnya sebagai Pertamax (Ron 92).
Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang kini dihadapi para karyawan Pertamina. Menurutnya, mereka mengalami tekanan besar karena harus berhadapan langsung dengan konsumen yang merasa tertipu.
"Tentu mereka tidak ikut salah, tapi perasaan mereka pasti menderita. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi seperti tertimpa bencana," ujarnya.
Tak hanya karyawan, para pengusaha SPBU juga terkena dampaknya. Sebagian besar pompa bensin bukanlah milik Pertamina langsung, melainkan milik pengusaha kelas menengah yang kini harus menghadapi penurunan bisnis serta kemarahan konsumen.
Pasokan BBM dan Dugaan Oplosan
Dahlan menjelaskan bahwa Pertamina mendapatkan BBM dari dua sumber:
1. Sekitar 60% berasal dari kilang sendiri di Cilacap, Balongan, dan Balikpapan.
2. 40% lainnya dari pemasok swasta, yang membelinya dari luar negeri, terutama Singapura.
Masalah utama muncul dalam skema pengadaan ini. Dugaan yang beredar menyebutkan bahwa Pertamina membeli bensin Ron 90, mencampurnya dengan Ron 95 impor untuk menghasilkan Ron 92, lalu menjualnya sebagai Pertamax.
Selain itu, ada pertanyaan besar apakah hasil produksi kilang Pertamina langsung disalurkan sebagai Pertalite, sementara pasokan dari swasta dijual sebagai Pertamax.
Kilang Balikpapan dan Masalah Biaya
Dugaan oplosan ini muncul di tengah pembangunan kilang Balikpapan yang diproyeksikan bisa memproduksi BBM Ron 92 secara mandiri. Namun, proyek ini mengalami hambatan besar akibat pandemi Covid-19, sehingga penyelesaiannya tertunda dari target awal 2024 menjadi kemungkinan 2025.
Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor asal Korea Selatan, Hyundai, dengan biaya awal Rp60 triliun. Namun, berbagai faktor, termasuk kebijakan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN 30%), menyebabkan kenaikan biaya hingga lebih dari Rp15 triliun.
Masalah ini memperumit proses penyelesaian proyek, karena di lingkungan BUMN, kenaikan nilai proyek harus melalui persetujuan dewan komisaris dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Di swasta, masalah seperti ini mudah dirundingkan, tetapi di BUMN sangat rumit. Kalau kontraktornya tidak kuat, proyek bisa macet," ujar Dahlan.
Untungnya, Dirut Pertamina yang baru, Simon Aloysius Mantiri, disebut dekat dengan Presiden, sehingga diharapkan bisa mempercepat penyelesaian proyek ini. Jika tidak, reputasi Pertamina bisa jatuh di mata kontraktor internasional, apalagi dengan rencana pembangunan kilang minyak baru di Tuban, Jawa Timur.
Ahok dan Pertanyaan Besar
Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga ikut menanggapi isu ini. Ia mengaku tidak tahu-menahu soal dugaan oplosan ini dan menyarankan agar kasus ini dibuka secara transparan.
"Kalau saya yang jadi Dirut, dalam satu hari bisa saya bereskan," kata Ahok dalam wawancara dengan Liputan6.
Ahok juga mempertanyakan bagaimana kasus ini bisa berlangsung selama lima tahun dengan kerugian hampir Rp1.000 triliun tanpa ada yang menyadari. Ia bahkan curiga ada motif lain di balik pengungkapan kasus ini, seperti keinginan mengganti pemain dalam bisnis ini.
Dahlan menutup ulasannya dengan menyoroti satu solusi utama yang bisa menghilangkan segala kerumitan bisnis BBM ini: mobil listrik.
"Semua kerumitan itu dan semua kemahalan itu sebenarnya bisa hilang dengan dua kata: mobil listrik," pungkasnya.
Kasus dugaan oplosan BBM ini kini dalam sorotan publik dan aparat penegak hukum. Jika terbukti benar, dampaknya tidak hanya pada citra Pertamina, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola energi nasional. (*)
Editor : Tommy Waworundeng