Berita Utama Ekbis Kapol Teropong Minahasa Raya Nusa Utara Bolmong Raya Nasional Publika Politik Esport Healthy Hukum Internasional Lifestyle&Teknologi Liputan Khusus Olahraga Opini Otomotif Show & Celebrities Xpresi

Cegah Konflik Sosial Berkepanjangan, Ketua AMLT Ratatotok Desak Pemerintah Tinjau Kembali Kebijakan Pertambangan

Julius Laatung • Rabu, 12 Maret 2025 | 07:51 WIB
Ketua AMLT Ratatotok Valdy Suak
Ketua AMLT Ratatotok Valdy Suak

MANADOPOST.ID--Kasus dugaan penembakan penambang di lokasi tambang Alason Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Yang menewaskan Fredo Tongkotow, terus jadi atensi publik Sulawesi Utara.

Apalagi dugaan keterlibatan oknum anggota Brimob, kini tengah diselidiki Polda Sulut. Sudah ada beberapa nama anggota Brimob yang menjalani pemeriksaan.

Masih lemahnya regulasi yang mengatur soal tambang, lebih khusus seperti apa batasan yang harus dipatuhi penambang tradisional, perusahaan hingga pelibatan aparat keamanan. Tak jarang jadi pemantik terjadinya konflik sosial. Dan disayangkan terus berjatuhannya korban, kian menambah catatan hitam dunia pertambangan Nyiur Melambai. 

Demikian disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (AMLT) Ratatotok Valdy Suak.

"Aktivitas pertambangan lebih khusus di Mitra belum teratur dan tertata dengan baik. Coba lihat, hanya di Mitra yang tidak ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Daerah lain ada, seperti Minut dan Bolmong. Padahal lokasi atau luasan area tambang di sini termasuk salah satu yang paling besar," buka Valdy Suak.

Valdy melanjutkan, kejadian yang menimpa Fredo Tongkotow serta korban bentrokan lalu, bak jadi efek gunung es yang seharusnya dilihat regulator untuk secepatnya mengemas kebijakan yang lebih memberikan jaminan bagi seluruh pihak. 

"Jika regulasi ini jelas, perusahaan atau korporasi yang menambang itu aman, penambang tradisional, aktivitas jual-beli semuanya bisa terkontrol. Karena semua pihak sudah paham seperti apa batasan-batasannya. Penting dicatat juga, jangan hanya kebijakan yang ditetapkan seolah-olah memberikan ruang lebih kepada mereka yang punya modal besar. Dan akhirnya, kami masyarakat tambang lokal, yang notebenenya punya tanah dari leluhur turun-temurun. Akhirnya hanya menjadi penonton di tanah sendiri," urai Valdy. 

"Sampai sekarang penambang saya lihat belum setara dengan petani. Kenapa demikian? Coba lihat petani dapat bantuan traktor, nelayan dapat bantuan kapal, sementara penambang dapat apa?" timpalnya lagi.

Karenanya penting, kata Valdy, untuk secepatnya pemerintah mengemas kebijakan yang lebih efektif guna mencegah potensi terjadinya hal-hal serupa kedepannya. 

Dirinya pun menyayangkan jika aktivitas pertambangan nantinya ditutup. Imbas karena tak kunjung hentinya konflik sosial.

"Kalau konflik, kemudian ditutup aktivitas pertambangan itu bukan solusi. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil tambang, kurang lebih ada 80.000 jumlah penambang di Ratatotok dan sekitarnya. Kasihan keluarga mereka, mau di kasih makan apa, mau kemana mereka (penambang,red)," sebut Valdy.

Sembari menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya berencana menggelar audiens dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus. Duduk bersama mencari mencari solusi terbaik biar kedepannya hal-hal yang tak diinginkan tidak terulang kembali.

"Ada rencana untuk bertemu dengan Pak Gubernur. Dan kami meyakini apa yang sementara diselidiki oleh aparat, bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak," pungkasnya.(yol)

 

Editor : Julius Laatung
#tambang #Minahasa Tenggara #sulawesi utara #Valdy Suak #Ratatotok #penambang tradisional