MANADOPOST.ID – Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Sulawesi Utara, menegaskan peran krusial kajian ilmiah, inovasi teknologi, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif sebagai pilar utama dalam mempercepat pemberdayaan perempuan di Indonesia.
Penegasan ini mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk "Perempuan Dalam Pembangunan Nasional: Sinergi Kajian Ilmiah, Inovasi, dan Tata Kelola Pembangunan Inklusif" yang diselenggarakan di Lantai 5 Gedung L2 Pascasarjana UNSRAT pada Selasa, 4 November 2025.
Acara yang diinisiasi oleh Pusat Kajian Perempuan LPPM UNSRAT yang bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) UNSRAT ini, dibuka secara resmi oleh Sekretaris LPPM, Prof Dr. Ir. Jein Rinny Leke, MP, yang mewakili Ketua LPPM.
Sebelumnya, Ketua DWP UNSRAT, Dr. Ir. Ocstan Kalesaran, MSc, memberikan sambutan, menekankan pentingnya peran universitas sebagai penghasil pengetahuan akademik dan agen perubahan sosial, khususnya di Sulawesi Utara.
Tiga narasumber utama memaparkan perspektif masing-masing mengenai tantangan dan strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
1. Peran Kebijakan Pemerintah Daerah (DP3A Sulut)
Plh. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3A) Provinsi Sulut, Everdien Kalesaran, SE, MSi, yang mewakili Kadis DP3A Wanda L.C. Musu, SE., ME, memaparkan tentang "Peran Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak".
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadikan perlindungan perempuan dan anak sebagai arah kebijakan untuk mewujudkan daerah yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kebijakan strategis ini mencakup pengarusutamaan gender (PUG), yang diimplementasikan melalui program-program yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.
Di bidang inovasi dan tata kelola, Pemda Sulut telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Online (SIMFONI) untuk pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Namun, Everdien juga menyoroti tantangan besar, di mana rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO) di Sulawesi Utara telah meningkat tajam dari 14 kasus pada tahun 2021 menjadi 56 kasus per 100.000 penduduk perempuan pada tahun 2024.
2. Inovasi Ilmiah dan Kesenjangan Gender (UNHAS)
Dr. Irma Andriani, S.Pi., M.Si, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender (Kapuslit Gender) Universitas Hasanuddin, membahas "Kajian Gender dan Inovasi Ilmiah untuk Mendukung Pembangunan Inklusif".
Dr. Irma menjelaskan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang berkaitan dengan peran dan norma, bukan karakteristik biologis, dan analisis gender penting untuk mengungkap ketimpangan dalam akses dan pengambilan keputusan. Secara nasional, Indonesia masih menghadapi kesenjangan upah yang signifikan, dengan peringkat ke-92 dari 146 negara dalam indeks kesenjangan gender global.
Selain itu, pendapatan pekerja perempuan di Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai sekitar 24,8% dari angka nasional.
Ia menekankan bahwa pekerjaan "mengurus rumah tangga" (MRT), meskipun bernilai sosial tinggi, secara statistik masih dikategorikan sebagai non-aktif di pasar kerja. Oleh karena itu, inovasi ilmiah dan teknologi di tingkat rumah tangga, seperti pengembangan Eco-Enzyme dari limbah rumah tangga, dapat mengoptimalkan waktu, mengurangi sampah, dan sekaligus menjadi sumber penghasilan tambahan, menjembatani ranah domestik dan ekonomi produktif.
Dr. Grace memaparkan bahwa penelitian yang dilakukan di UNSRAT menunjukkan adanya korelasi signifikan antara sikap feminis dengan perilaku kepemimpinan transformasional dan inklusif di kalangan staf akademik.
Ia menyebutkan bahwa sikap feminis memprediksi 38% varians dalam efektivitas kepemimpinan. Meskipun demikian, Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan pembangunan manusia, antara lain rendahnya akses pendidikan tinggi (sekitar 7,09% penduduk) dan masih tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, di mana 90% responden mahasiswa mengaku pernah mengalami kekerasan seksual.
Oleh karena itu, UNSRAT didorong untuk memperkuat riset berbasis bukti sebagai dasar ilmiah kebijakan daerah, mendorong inovasi sosial yang nyata berbasis komunitas, dan mewujudkan tata kelola yang inklusif.
Di akhir seminar, acara ditutup dengan ucapan terima kasih dan harapan besar dari pihak penyelenggara. Kapus PKP LPPM UNSRAT, Dr. Indri S. Manembu, SIK, MSi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber, DWP UNSRAT, dan seluruh peserta.
"Kami berharap hasil seminar hari ini, yang kaya akan kajian ilmiah, inovasi, dan telaah kebijakan, tidak berhenti sebagai wacana akademik. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara UNSRAT, DP3A Provinsi Sulut, dan Universitas Hasanuddin dapat terus dilanjutkan, diwujudkan dalam program-program pengabdian masyarakat berbasis riset, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang real untuk kemajuan perempuan dan anak, menuju Sulawesi Utara yang lebih inklusif dan berkeadilan," tutupnya.
Seminar Nasional ini berhasil menegaskan bahwa peran perempuan dalam pembangunan nasional harus didukung oleh kerangka berpikir feminis yang kokoh, kebijakan pemerintah yang progresif, dan pemanfaatan inovasi teknologi yang merangkul semua pihak. (*)