MAANDOPOST.ID- Isu perbedaan pendapat di internal Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM kian menguat. Pasalnya hari ini, Senin (10/11), ada dua undangan rapat koordinasi (Rakor) yang dikeluarkan oleh BPMS GMIM.
Di undang dengan nomor K.2080/PPD.I.1/11-2025 yang ditandatangani oleh Plt Ketua Pdt Janny Rende bersama Sekretaris Pdt Dr Evert Tangel, mengundang para Ketua BPMW seantero GMIM, untuk melaksanakan rapat koordinasi di Baitani Lapangan Wilayah Mapanget III.
Sementara di undangan dengan nomor K.2075/PPD.I.1/11-2025, juga mengundang para Ketua BPMW di GMIM untuk hadir di rakor yang akan berlangsung di lantai 3 aula kantor Sinode GMIM. Ditandatangani oleh Pjs Ketua Dr Adolf Wenas, yang disampaikan berdasarkan hasil Keputusan Rapat BPMS tanggal 29 Oktober 2025.
Hal ini memunculkan dugaan telah terjadi dualisme di kepemimpinan GMIM tersebut.
Maka Pdt Piet Marthen Tampi, yang kini dipercaya sebagai Penasehat BPMS GMIM periode 2022-2027 turut angkat bicara. Ketua BPMS GMIM perode 2010-2014 ini menegaskan, bahwa jangan sampai ada dualisme di kepemimpinan GMIM.
"Ya, kita berharap untuk tidak (dualisme). Itu saran kami untuk tidak ada dualisme dalam kepemimpinan yang ada. Ini yang boleh saya sampaikan," tegasnya saat dihubungi pagi tadi.
Namun dirinya menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan pada Penasehat BPMS GMIM lainnya, untuk menyikapi permasalahan ini.
"Jadi memang saya juga sudah menghubungi teman Penasehat pak Pdt HWB Sumakul, yang sementara ada dalam perjalanan pulang dari luar daerah. Karena kita akan membicarakan dan merumuskan apa yang perlu kami (penasehat) sampaikan ditengah situasi ini," ungkapnya.
"Dan nanti (hasilnya) akan kami sampaikan secara formal ke BPMS. Mungkin di saat itu lebih pas untuk menyampaikan pendapat ini (penasehat)," tambah Pdt Tampi.(rez)
Editor : Reza Abdilah