Catatan: Ivanry Matu
MANADOPOST.ID-Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa sektor pertanian Indonesia tumbuh signifikan dalam beberapa triwulan terakhir, banyak pihak bersorak gembira.
Kontribusi pertanian terhadap PDB meningkat, beberapa komoditas utama melonjak produksinya, dan angka-angka itu menjadi bahan kebanggaan nasional.
Namun, ketika kita turun langsung ke sawah, berbicara dengan petani yang setiap hari mengolah lahan, ceritanya jauh berbeda.
Pendapatan mereka sering kali tidak ikut naik, bahkan ada yang menurun karena biaya pupuk dan input pertanian meningkat, akses pasar terbatas, dan posisi tawar lemah. Dengan kata lain, angka besar di laporan ekonomi tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan petani di lapangan.
Kue Membesar, Tapi Siapa Dapat Potongan Terbesar?
BPS mungkin benar dalam angka pertumbuhan, tetapi berbagai studi independen dan realita di lapangan (termasuk laporan World Bank) menyoroti distribusi hasil yang timpang. Produksi pertanian memang naik, namun sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh industri pengolahan, pedagang besar, dan eksportir. Petani hanya mendapatkan bagian di ujung awal rantai nilai: produksi.
Pertanyaan klasik pun muncul, “Kue-nya memang membesar, tapi siapa yang mendapat potongan terbesar?” Jawabannya, sayangnya, *bukan petani*
Tantangan di Lapangan.
Kenyataan lain di lapangan menunjukkan bahwa petani masih bergulat dengan banyak hambatan:
- Biaya pupuk dan input yang terus naik,
- Akses terhadap teknologi modern yang masih terbatas,
- Harga jual komoditas yang fluktuatif dan dikendalikan pedagang perantara,
- Bantuan Alsintan yang tidak tepat sasaran
- Dan minimnya kemampuan pengolahan pascapanen yang menyebabkan nilai tambah dinikmati pihak lain.
Secara keselurahan di level nasional, beberapa sumber riset mencatat bahwa sebagian besar petani masih menggunakan cara konvensional dan belum terjangkau secara optimal oleh program hilirisasi. Program bantuan seperti subsidi pupuk, alat dan mesin pertanian(alsintan) atau benih unggul sering tersendat di birokrasi dan dimainkan para ‘kartel’. Akibatnya, yang meningkat hanyalah angka laporan bukan kesejahteraan petani.
Akar Persoalan: Spirit yang Hilang.
Dari hasil kunjungan lapangan, roadshow, dan uji petik di berbagai kabupaten, kami menemukan satu persoalan yang sering luput dibicarakan: banyak pejabat di dinas pertanian tidak memiliki latar belakang ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini menyebabkan kebijakan sering disusun secara administratif, tanpa sentuhan kewirausahaan dan pemahaman lapangan yang mendalam.
Padahal, kunci utama kemajuan sektor pertanian bukan hanya pada kebijakan dan teknologi, tetapi pada “effort” semangat untuk berpikir kreatif, mengoptimalkan sumber daya, membangun jejaring, dan bekerja dengan segenap hati. Jabatan publik sejatinya adalah tanggung jawab dan anugerah, bentuk kepercayaan dari Tuhan dan pimpinan untuk benar-benar memperjuangkan kesejahteraan petani, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.
Selain effort dan semangat kewirausahaan, spirit meritokrasi juga menjadi hal yang sangat penting. Artinya, pejabat yang ditempatkan di sektor pertanian harus benar-benar kompeten dan ahli di bidangnya, memiliki dasar keilmuan yang kuat, pengalaman yang relevan, serta jenjang karir yang mencerminkan kapabilitas, bukan sekadar kedekatan atau kepentingan politik. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi tentang menyelamatkan masa depan petani dan memastikan setiap kebijakan tepat sasaran.
Menyalakan Kembali Semangat Sam Ratulangi.
Dalam konteks ini, filosofi “Si Tou Timou Tumou Tou” dari Dr. Sam Ratulangi seharusnya menjadi roh dalam membangun pertanian dan daerah. Falsafah itu mengingatkan bahwa manusia hidup untuk memanusiakan sesama membangun bukan hanya struktur ekonomi, tetapi juga harkat kehidupan.
Pertanian seharusnya tidak dipandang sebagai sektor angka, melainkan sebagai ruang kemanusiaan, tempat di mana kerja keras petani dihargai, hasilnya dirasakan, dan masa depannya dijamin. Karena jika pertumbuhan sektor pertanian tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani, maka kemajuan itu hanya akan menjadi statistik di layar presentasi, bukan senyum bahagia di wajah petani setelah panen.
Dan bila itu terjadi, maka kita bukan sedang menulis kisah keberhasilan ekonomi sektor pertanian melainkan kisah tentang pertumbuhan yang stagnan akibat benang kusut yg belum terurai.
PETANI akronim dari : PEnyangga TAtanan Negara Indonesia
Semoga sejahtera!! (*)
Editor : Tommy Waworundeng