MANADOPOST.ID —Kebutuhan pasar tenaga kerja global sangat besar dan harus diisi oleh SDM Indonesia yang memiliki keterampilan sesuai standar negara tujuan.
Berdasarkan data Sisko P2MI per November 2025, terdapat 359.732 peluang kerja di luar negeri, namun baru sekitar 70.000 atau 19,24 persen yang telah terisi.
“Artinya masih ada 80 persen lowongan yang harus kita isi. Di sini peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, media, dan komunitas berkolaborasi sangat penting untuk membentuk ekosistem baru dalam penguatan layanan, literasi, serta penyiapan tenaga kerja migran Indonesia yang lebih profesional dan berdaya saing global," kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, saat meresmikan Migrant Service Centre (MSC) Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Kamis (13/11).
Mukhtarudin memaparkan bahwa kebutuhan pasar tenaga kerja global sangat besar dan harus diisi oleh SDM Indonesia yang memiliki keterampilan sesuai standar negara tujuan.
Target Penempatan 500 Ribu – 1 Juta Pekerja Migran.
Mukhtarudin menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi perhatian khusus terhadap penempatan tenaga kerja migran sebagai salah satu sektor strategis pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
“Presiden meminta kami menyiapkan 500 ribu bahkan kalau bisa 1 juta pekerja migran terampil. Setiap kunjungan kerja ke luar negeri, beliau selalu menyinggung peluang kerja sama penempatan tenaga kerja,” ujarnya.
Program nasional KIKKUIN (Kompetensi, Inklusi, Kolaborasi untuk Upgrading dan Intervensi Migran) menjadi motor utama kebijakan tersebut. Untuk tahun 2026, targetnya adalah 500.000 pekerja migran:
300.000 lulusan SMK,
200.000 tenaga umum.
Negara akan menyiapkan seluruh kapasitas pelatihan, sementara penempatan dilakukan melalui skema private to private maupun jalur mandiri yang telah legal.
“Lulusan SMK kita ada 1,6 juta yang belum terserap kerja. Ini potensi besar untuk kita siapkan memasuki pasar global,” kata Mukhtarudin.
Permintaan Tinggi di Sektor Prioritas.
Menurut Menteri P2MI, permintaan terbesar tenaga kerja berasal dari sektor:
-Caregiver/Coreworker,
-Welder/pengelas,
-Hospitality,
-Nurse,
-Truck driver,
dan sejumlah industri teknis lainnya.
Dari total permintaan sekitar 994 ribu pekerja, pemerintah memetakan angka realistis 500 ribu untuk tahap awal.
“Angka ini fleksibel, tetapi itulah peta kebutuhan pasar yang saat ini sudah bisa kita respons,” jelasnya.
Dorong Peran Pemerintah Daerah Sesuai UU 18/2017.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Komjen Pol. Dr. Dwiyono, S.IK., M.Si menambahkan, bahwa perlindungan pekerja migran bukan hanya urusan pemerintah pusat, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU 18 Tahun 2017 pasal 39–42.
“Saya senang hari ini hadir wali kota, pemerintah kabupaten, serta perwakilan dari gubernur. Namun jujur, sebagian besar daerah masih belum siap menjalankan amanat undang-undang,” tegas Sekjen KP2MI Komjen Pol. Dr. Dwiyono.
Staf Khusus Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Bidang Transformasi Digital dan Penguatan Pelayanan Publik, Ilham Akbar Mustafa, menegaskan bahwa penguatan ekosistem penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia harus dilakukan secara kolaboratif oleh banyak sektor, baik pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, media, hingga pemangku kepentingan lainnya.
"Pekerja migran Indonesia saat ini tidak hanya berkontribusi dalam bentuk remitansi, tetapi sudah banyak yang terlibat dalam sektor-sektor berdaya saing tinggi. Bahkan, berdasarkan data dan pengamatan P2MI, sudah ada pekerja migran Indonesia yang mampu menembus pasar ekspor dengan omzet antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar per bulan," kata Ilham yang juga putra Sulut
Sementara itu Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara Syahrul Afriadi menambahkan, peluang emas ini harus ditangkap oleh Sulut.
Ia mendorong agar semua kepala daerah bergerak bersama dalam membangun ekosistem pekerja migran, mulai dari penyiapan SDM, pelatihan, fasilitas layanan, hingga perlindungan keluarga pekerja migran.
“Ekosistem pekerja migran ini hanya bisa berhasil jika pusat dan daerah bergerak dalam satu sistem,” ujar Syahrul Afriadi, Kepala BP3MI yang membawahi 4 provinsi (Sulut, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara).
Menarik dikatakan Kepala BP3MI Sulut, bahwa pemerintah dan perusahaan perusahaan di Jepang suka dengan tenaga kerja dari Sulawesi Utara. (*)
Editor : Tommy Waworundeng