MANADOPOST.ID — Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Mayjen TNI Pur Yulius Selvanus SE menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKOREV) Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) hingga Triwulan III Tahun 2025 bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulut.
Menariknya Gubernur saat membuka Rakorev, tidak lagi membaca isi sambutan. Selesai menyapa yang terhormat kepada Forkopimda, Bupati Walikota, Staf Khusus, dan undangan lainnya, Gubernur langsung tutup lembar sambutan tertulisnya. Gubernur langsung evaluasi satu persatu angka-angka capaian hasil kinerja pembangunan 15 kabupaten/kota di hadapan para bupati wali kota yang hadir.
Di awal evaluasi, Gubernur menegaskan lagi posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. "Pelaksanaan Rakorev ini merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Dalam regulasi tersebut, salah satu tugas gubernur adalah menyelaraskan perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota serta antara provinsi dengan kabupaten/kota," ujar Gubernur.
"Ketentuan ini kembali diperkuat melalui Pasal 181 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa gubernur memiliki kewenangan melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di lingkup provinsi, kabupaten/kota, dan antar kabupaten/kota. Karena itu, RAKOREV menjadi forum strategis untuk membahas capaian, hambatan, dan arah pembangunan hingga akhir tahun berjalan," jelas Gubernur Sulut Yulius Selvanus.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, harus evaluasi dan memastikan kepala daerah tingkat dua bekerja selaras dengan pemerintah pusat.
"Saya harus evaluasi dan pastikan bahwa kita semua sama sama bekerja mensukseskan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang visinya: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”,’’ tegas Gubernur kepercayaan Presiden Prabowo tersebut.
Gubernur pun memulai evaluasi satu persatu. Mulai dari pertumbuhan ekonomi. Gubernur memperlihatkan target pertumbuhan ekonomi nasional itu 7 – 8 persen. Tapi capaiannya baru di angka 5,04 persen. Syukur capaian pertumbuhan ekonomi Sulut di atas nasional yaitu 5,39 persen. Sehingga Sulut masuk salah satu provinsi yang menopang atau menarik dari atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Gubernur puji Walikota Bitung yang menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulut. "Terimakasih walikota Bitung. Diam diam tahu tahu pertumbuhan ekonominya tertinggi di Sulut," puji Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan terimakasih atas kerja keras para bupati walikota lainnya sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi Sulut sehingga bisa mencapai 5,39 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Tetapi menurut Gubernur itu belum cukup. Sebab target pertumbuhan ekonomi Sulut itu 6 sampai 7 persen.
Gubernur pun mengajak bupati walikota yang masih di bawah pertumbuhan ekonominya, agar kerja lebih keras lagi. ‘’Dari 15 daerah, ada 8 daerah yang pertumbuhan ekonominya di bawah PE Sulut. Seperti PE Kabupaten Bolmong yang hanya 4,12 persen. Sehingga memberatkan atau menjadi beban. Sebaliknya ada 7 daerah yang PE di atas provinsi, seperti PE Kota Bitung yang mencapai 7 persen. Sehingga menarik angka PE Sulut bisa naik ke atas dan dirata ratakan PE Sulut 5,39 persen,’’ ujar Gubenur di hadapan para bupati walikota.
Gubernur juga ingatkan agar kepala daerah genjot serapan anggaran. Agar anggaran bisa terserap di masyarakat. Perhatikan juga Silpa atau sisa dana yang belum terpakai. Pastikan terserap ke masyarakat sehinga bisa membantu gerakkan ekonomi rakyat.
Setelah PE, Gubernur evaluasi angka kemiskinan. Gubernur pastikan tingginya angka PE itu harus berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Jangan sampai seperti ada beberapa provinsi lain yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi di atas Sulut, tapi angka kemiskinan juga tinggi.
Dari data Badan Pusat Statisktik (BPS), angka kemiskinan Sulut 6,71 persen. Kendati angka kemiskinan Sulut paling rendah dibanding provinsi provinsi lain di Pulau Sulawesi bahkan terendah se-Indonesia Timur, tapi menurut gubernur angka kemiskinan 6,71 Sulut itu masih tinggi.
Gubernur juga mengaku bingung kenapa angka kemiskinan Sulut masih tinggi. "Di mana keluarga keluarga miskin itu? Sulut nomor satu daerah yang membuang limbah makanan tertinggi. Tapi heran juga kalau masih banyak penduduk miskin. Kami juga butuh penjelasan BPS soal pendataan dan perhitungannya. Sehingga kita tahu bagaimana menurunkan angka kemiskinan ini. Jangan sampai kita sudah capek capek kerja, tahu tahu BPS mendata masih banyak penduduk miskin," ujar Gubernur.
Tapi Gubernur juga maklumi angka kemiskinan Sulut masih di atas 6 persen, karena ada sebanyak 8 kabupaten di Sulut yang angka kemiskinannya sangat tinggi. Sehingga memberatkan dan menjadi beban sehingga menarik angka kemiskinan Sulut menjadi rata rata 6,71 persen.
"Seperti angka kemiskinan Kabupaten Sangihe yang dua digit mencapai 10,91 persen," kata Gubernur sambil meminta penjelasan Bupati Sangihe. Tetapi sayangnya Bupati Sangihe dan Wakil Bupati Sangihe tidak hadir. Kendati evaluasi kinerja pembangunan ini sangat penting. Agar daerah yang masih rendah kinerjanya bisa dievaluasi bersama dan dicarikan solusi bersama. Agar triwulan keempat 2025 semua sudah selaras menopang visi Sulut Maju Sejahtera Berkelanjutan dan visi Presiden, Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 20145.
"Target untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat ini sangat berat. Tapi seberat apapun kerja kita, kalau kita semua bergandengan tangan satu komando, pekerjaan akan jadi ringan dan semua target mensejahterakan rakyat bisa kita capai bersama," kata Gubernur kepada perwakilan Sangihe dan darah lain yang bupati walikotanya hanya mengutus orang lain.
Dari 15 kabupaten kota, Kota Tomohon menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah.
Gubernur kemudian evaluasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Gubernur apresiasi Kota Manado yang menjadi daerah dengan PDRB tertinggi. Dan memang wajar PDRB Manado tertinggi, karena Manado pusat ekonomi Sulut. Semua aktifitas ekonomi terpusat di Manado. Biar walikota hanya tidur tidur, tetap PDRB Manado tertinggi.
PDRB sendiri adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Angka ini merupakan indikator penting untuk mengukur kondisi dan kinerja ekonomi di tingkat regional, mirip dengan PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP di tingkat nasional.
Gubernur juga memuji Walikota Manado karena juara umum Porprov 2025. Tetapi Gubernur juga mengatakan Manado hari hati, nanti Minahasa kalahkan di Porprov berikut.
Sementara itu PDRB terendah adalah Kabupaten Bolmong Selatan diikuti Talaud. Tapi gubernur sudah punya beberapa solusi untuk meningkatkan perputaran uang di daerah daerah seperti di Bolmong dan Sangihe. Salah satu solusinya adalah Gubernur memperjuangkan izin wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Sudah ada dukungan Presiden dan Kementrian. Tinggal daerah akan secepatnya buat Pergub. Gubernur yakin, ketika WPR ini jalan, daerah daerah yang tadinya angka kemiskinannya tinggi dan PDRB rendah, tahun depan sudah membaik. Karena banyak uang dari WPR lewat koperasi yang bisa mensejahterakan rakyat.
Gubernur kemudian evaluasi gini ratio. Gini ratio adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan atau ketimpangan pembagian pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Kota Manado gini ratio tertinggi di angka 0,382 persen. Rasio gini Sulut sendiri di angka 0,347 persen.
Setelah itu Gubernur evaluasi tingkat pengangguran terbuka (TPT). Di mana Manado juga tertinggi tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,51 persen. "Wajar karena Manado punya penduduk yang paling banyak," kata Gubernur.
Kemudian Gubernur evaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gubernur berterimakasih kepada seluruh bupati walikota karena IPM Sulut kategori tinggi.
IPM Sulut berada di kategori "tinggi" dan termasuk dalam lima besar provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Dan IPM Sulut selalu di atas IPM nasional. Sehingga Sulut menopang IPM nasional.
"Terimakasih rekan rekan bupati walikota, karena IPM kita baik. Selalu di atas nasional. Memang ada kabupaten Bolmong Selatan paling rendah. Tapi IPMnya masih di angka 70,54 persen. Masih kategori baik. Ada 8 daerah yang IPM di bawah IPM provinsi. Semoga ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi," harap Gubernur.
IPM sendiri adalah Indikator untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.
Tujuannya, memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau daerah.
Ada tiga dimensi sebagai ukurannya. 1. Umur panjang dan hidup sehat: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir.
2. Pengetahuan: Diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
3. Standar hidup layak: Diukur dengan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.
Daerah dgn IPM tertinggi yakni Kota Manado, diikuti Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Bitung, Kotamobagu, dan Minahasa Selatan.
Gubernur kemudian evaluasi PDRB per kapita. PDRB per kapita sendiri adalah nilai Product Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Angka ini mencerminkan rata-rata pendapatan setiap penduduk dalam satu tahun dan menjadi indikator tingkat kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Cara menghitung atau rumusnya adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk.
PDRB Per Kapita Sulut sendiri ada di angka Rp69,3 juta. Ada 3 daerah PDRB di atas Sulut. Kota Manado tertinggi Rp115 juta. Ada 12 daerah yang PDRBnya di bawah provinsi atau di bawah angka Rp69 juta.
PDB per kapita Indonesia sendiri telah mencapai Rp78,62 juta atau setara dengan $4.960,33 USD. Berarti 12 kabupaten kota di Sulut harus tingkatkan lagi PDRBnya agar PDRB per kapita Sulut secara keseluruhan bisa di atas nasional.
"Kabupaten kota harus banyak promosi ke luar untuk menarik investasi. Sulut kaya akan sumber daya. Kita banyak kelapa cengkih dan pala. Saya dengar walikota Manado juga akan ke China untuk promosi. Silahkan semua daerah promosi keluar untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah kita sehingga akan banyak uang beredar di daerah kita masing masing yang akan membuat pendapatan per kapita masyarakat naik yang pada gilirannya rakyat akan sejahtera," ujar Gubernur.
Kabupaten yang paling rendah PDRB perkapita atau paling tidak makmur adalah Kabupaten Talaud. Pendapatan per kapita rakyatnya hanya Rp31,5 juta per tahun atau Rp2,6 juta per bulan. Diikuti Kota Kotamobagu yang hanya Rp40,4 juta pendapatan perkapita rakyatnya.
Tapi terkait realisasi investasi yang masuk ke Sulut sampai Triwulan III 2025, cukup menggembirakan. Karena sudah mendekati target. Target tahun 2025 Rp9,31 Triliun. Capaian sampai Triwulan III sudah sekitar Rp8 Triliun. Terdiri dari capaian Triwulan I Rp3 Triliun, capaian Triwulan II Rp2,3 Triliun, dan capaian Triwulan III Rp2,7 Triliun. Tinggal Rp1 Triliun yang harus dicari di Triwulan IV sehingga target investasi Sulut tahun 2025 ini bisa tercapai.
Dari Rp2,7 Triliun investasi yang masuk di Triwulan III, masih didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) 65 persen atau sebanyak Rp1,8 Triliun. PMA atau penanaman modal asing hanya menyumbang 35 persen atau hanya Rp969,4 milira. Tidak sampai Rp1 Triliun. Karena itu Gubernur mendorong Bupati Walikota promosi dan cari investasi asing.
Untuk 5 besar subsektor realisasi investasi di atas, tertinggi investasi Pertambangan menyumbang Rp1,74 Triliun. Diikuti investasi listrik gas dan air Rp301 miliar dan perumahan, hotel restoran, serta jasa lainnya masing masing rendah hanya sekitar Rp100-an miliar.
Tak terasa sudah hampir 2 jam gubernur evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah triwulan III 2025. Gubernur pun mendelegasikan Wakil Gubernur Victor Mailangkay untuk melanjutkan evaluasinya.
Karena Gubernur masih akan melanjutkan rapat khusus dengan Bupati Walikota di ruang kerjanya lantai 6 kantor gubernur.
Wagub Victor Mailangkay pun didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Elvira Katuuk melanjutkan pimpin Rakorev yang berlangsung pada Selasa, 25 November 2025, di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulut..
Sebelumnya di awal Rakorev, Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk menjelaskan Pelaksanaan Rakorev ini merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018.
"Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi seluruh pemda dalam memastikan target pembangunan yang tertuang dalam RKPD dapat tercapai secara selaras dan terukur. Pemerintah Provinsi Sulut menegaskan pentingnya kehadiran seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota, mengingat RAKOREV akan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan ke depan," harap Katuuk.
Dengan digelarnya Rakorev Triwulan III Tahun 2025 ini, Pemprov Sulut berharap sinergi pembangunan di seluruh daerah dapat semakin kuat dan selaras dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang maju sejahtera dan berkelanjutan. (*)
Editor : Tommy Waworundeng