MANADOPOST.ID— Kementerian Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara mengungkapkan masih ada sekitar Rp5 triliun anggaran APBN di Sulut yang belum terserap hingga akhir Oktober 2025.
Dari Rp22,92 Triliun anggaran yang disalurkan Kementerian Keuangan buat Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara serta Kementrian Lembaga, yang terserap baru Rp17,31 Triliun (75 persen). Atau masih ada sekira Rp5,6 Triliun yang belum tergarap.
Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemkot 15 Kab/Kota, serta Kementerian/Lembaga, diminta mempercepat realisasi belanja agar manfaat APBN bisa segera dirasakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut. Perhatikan silpa. Bayar semua hutang. Jangan sampai anggarannya hangus dan dikembalikan ke kas negara. Itu sangat merurigan daerah. Mengeluh anggaran 2026 dipangkas, tapi anggaran 2025 tidak mampu dihabiskan.
Hal itu terungkap dalam forum bacirita wartawan dan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulut sekaligus Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut Eureka Putra, bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut Hari Utomo, dalam Konferensi Pers Kinerja APBN – Bacirita APBN Sulut, Jumat (28/11/2025).
Sebelumnya Eureka Putra menjelaskan, total penerimaan negara di Sulawesi Utara mencapai Rp3,80 triliun atau 73,63 persen dari target. Penerimaan tersebut terdiri dari:
-Penerimaan Perpajakan: Rp2,58 triliun
-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp1,21 triliun
Sepanjang Oktober 2025, terdapat tambahan penerimaan Rp462,91 miliar atau tumbuh 13,86 persen month to month (mtm).
Sementara total realisasi belanja negara di Sulut mencapai Rp17,31 triliun atau 75,51 persen dari pagu. Belanja tersebut terdiri dari:
-Belanja K/L: Rp6,02 triliun (64,61 persen)
-Transfer ke Daerah (TKD): Rp11,29 triliun (82,96 persen)
Hari Utomo menjelaskan, kontraksi penyerapan masih terlihat pada Belanja Barang yang turun 28,53 persen (year on year), serta Belanja Modal yang terkontraksi 59,56 persen yoy. Kondisi ini dipicu lambatnya penyelesaian sejumlah pekerjaan kontraktual, khususnya pada Kementerian Perhubungan.
Realisasi belanja pegawai mencapai Rp3,08 triliun atau 83,54 persen dari pagu, tumbuh 8,17 persen yoy dan 10,11 persen mtm. Penyerapan terbesar terjadi pada:
Kementerian Pertahanan: Rp788,83 miliar
Polri: Rp618,37 miliar
Kemendikbudristek: Rp433,37 miliar
Belanja ini didominasi pembayaran gaji serta tunjangan kinerja.
Belanja barang tercatat Rp2,35 triliun (56,42 persen pagu). Realisasi terbesar berada di:
Kementerian Kesehatan: Rp459,02 miliar (pelayanan kesehatan & program IKN Rp407,93 miliar)
Polri: Rp294,35 miliar (pemeliharaan keamanan & ketertiban Rp109,77 miliar)
Meski sempat terkontraksi karena kebijakan efisiensi, belanja barang mulai melesat pada Oktober 2025 dengan pertambahan realisasi Rp315,58 miliar atau tumbuh 15,47 persen mtm seiring pembukaan blokir anggaran.
Belanja Modal Masih Rendah, Banyak Pekerjaan Fisik Belum Selesai
Belanja modal pada Oktober 2025 tercatat Rp552,59 miliar (38,92 persen pagu). Secara bulanan, realisasi tumbuh 36,14 persen.
Proyek dengan realisasi terbesar:
Kementerian PUPR: Rp282,84 miliar (termasuk pembangunan Pengaman Pantai Amurang, Minahasa Selatan)
Kementerian Perhubungan: Rp73,61 miliar (termasuk replacement fasilitas laut di Pelabuhan Kotabunan, Boltim)
Namun rendahnya realisasi belanja modal hingga Oktober turut disebabkan tingginya outstanding kontrak yang mencapai Rp290,75 miliar atau 20,49 persen pagu.
Selain itu, Belanja Bansos telah terserap Rp247,7 miliar (69 persen pagu) untuk penguatan perlindungan sosial di Sulut.
DAU dan Dana Desa Jadi Penopang Penyaluran TKD.
Total realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp11,29 triliun (82,98 persen) dari keseluruhan pagu untuk Sulut. Rinciannya:
DAU: Rp7,82 triliun (87,77 persen)
DAK Nonfisik: Rp1,25 triliun (69,75 persen)
Dana Desa: Rp9,14 triliun (82,25 persen)
DBH: Rp695,37 miliar (78,49 persen)
DAK Fisik: Rp517,24 miliar (65,56 persen)
Insentif Fiskal: Rp87,21 miliar (88,48 persen)
Kemenkeu Minta Percepatan.
Menutup konferensi pers, Kemenkeu menegaskan agar seluruh Pemda dan K/L di Sulut mempercepat proses belanja, terutama pada kegiatan-kegiatan fisik, agar sisa pagu sekitar Rp5 triliun dapat terserap optimal sebelum akhir tahun.
“Belanja pemerintah adalah motor penggerak ekonomi. Semakin cepat direalisasikan, semakin cepat dampaknya dirasakan masyarakat,” kata Eureka Putra.
Ikut memberikan presentasi juga:
- Kepala Bidang Keberatan dan Banding Kanwil DJP Suttenggo Malut: Joga Saksono
- Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN, Awalludin Ikhwan dan
-Plt. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai a.N Slamet Pramono. (*)
Editor : Tommy Waworundeng