MANADOPOST.ID — Kemunculan dan aktivitas penerbangan internasional di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dinilai merugikan posisi strategis Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik.
Bandara Sam Ratulangi selama ini ditetapkan sebagai hub utama yang membuka akses Indonesia, khususnya wilayah Timur, terhadap arus masuk wisatawan, tenaga kerja, dan investasi dari kawasan Asia Pasifik.
Namun, keberadaan penerbangan langsung dari China menuju Morowali membuat fungsi strategis bandara kebanggaan Sulawesi Utara tersebut tergerus.
Billy Ratulangi SE menilai, idealnya seluruh pesawat dan penumpang dari China yang masuk ke Indonesia bagian Timur harus melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerbangan dari China kini mendarat langsung di Morowali untuk kepentingan aktivitas industri di kawasan IMIP. Begitu pula sebaliknya, penerbangan dari Morowali dapat langsung terbang kembali ke China tanpa transit di Manado.
"Kondisi ini dikhawatirkan akan mematikan potensi Bandara Sam Ratulangi sebagai simpul penerbangan internasional yang telah dibangun pemerintah pusat dan daerah sejak lama. Selain itu, peluang ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat Sulawesi Utara, seperti pergerakan wisatawan, jasa transportasi, perdagangan, hingga multiplier effect lainnya, justru teralihkan ke daerah lain," ujar Ratulangi.
Ratulangi pun mengusulkan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap operasional internasional Bandara IMIP.
"Seluruh penerbangan internasional dari China ke wilayah Indonesia Timur semestinya tetap menggunakan Bandara Internasional Sam Ratulangi sebagai pintu masuk resmi, demi menjaga fungsi geostrategis bandara tersebut sebagai gerbang Asia Pasifik," ujar Ratulangi.
Selain itu, para pemangku kepentingan di Sulawesi Utara berharap pemerintah segera menegakkan kembali regulasi penerbangan internasional sesuai penetapan bandara internasional yang telah ada, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat kembali optimal dan tidak terganggu oleh praktik yang dinilai menyimpang dari aturan tersebut. (*)
Editor : Tommy Waworundeng