MANADOPOST.ID—Tahun 2026 pemerintah daerah menghadapi tantangan dipotongnya dana transfer pusat yang cukup signifikan. Pemerintah pun ditantang berinovasi tanpa membebani masyarakat.
Dorongan menuju kemandirian fiskal semakin relevan. Mengingat Sulawesi Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. “Potensi tambang emas, sumber daya kelautan, pertanian, serta pariwisata dinilai belum sepenuhnya dikelola secara optimal untuk memperkuat keuangan daerah. Publik berharap pemerintah daerah berani mengambil langkah strategis agar potensi tersebut memberikan nilai tambah langsung bagi daerah, bukan hanya menjadi sumber ekonomi bagi pihak luar,” ujar sejumlah masyarakat.
Berkurangnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 memunculkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat Sulawesi Utara. Salah satu dampak yang paling disorot adalah terhambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan provinsi serta jalan kabupaten dan kota yang hingga kini banyak dikeluhkan rusak dan belum kunjung diperbaiki.
Keluhan masyarakat soal kondisi jalan tidak hanya muncul di wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah pinggiran dan sentra produksi. Jalan berlubang, permukaan rusak, serta minimnya pemeliharaan dinilai mengganggu aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga keselamatan pengguna jalan. Di sisi lain, masyarakat memahami bahwa ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas akibat pemangkasan dana transfer dari pusat.
Kondisi ini mendorong munculnya masukan publik agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera menyiasati tekanan fiskal dengan strategi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Salah satu opsi yang banyak disorot adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selama ini, kontribusi BUMD terhadap PAD dinilai masih sangat terbatas dan cenderung bergantung pada sektor tertentu.
Masyarakat mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tidak hanya mengandalkan Bank SulutGo (BSG), tetapi juga mengembangkan BUMD di sektor strategis lain seperti energi, pertambangan, logistik, pangan, dan pengelolaan aset daerah.
Terkait hal tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menekankan pihaknya sudah melakukan penyesuaian strategis dalam struktur anggaran, menata kembali prioritas pembangunan secara lebih selektif, serta memastikan efisiensi pada setiap program dan kegiatan.
“Pemerintah Provinsi harus semakin kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mengoptimalkan belanja agar tetap memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Tantangan ini bukan untuk melemahkan semangat kita, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal dan membangun tata kelola anggaran yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap berkomitmen menjaga pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk fasilitas olahraga dan kebudayaan serta perlindungan sosial, sambil memastikan gaji dan tunjangan PNS maupun PPPK terpenuhi melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja.
Pemerintah, menurut gubernur, terus meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak, optimalisasi aset, dan kinerja BUMD seperti PT Bank SulutGo, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan earmarking dan alokasi untuk pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) serta mandatory spending.
Kebutuhan operasional yang mengikat dan kewajiban pihak ketiga tetap diprioritaskan, termasuk pemenuhan UHC (Universal Health Coverage) dan UCJ (Universal Coverage Jamsostek), disertai dorongan kolaborasi lintas sumber pendanaan seperti KPBU dan CSR.
“Selain itu, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran bagi sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk hibah, bantuan sosial, belanja barang untuk masyarakat, dan dukungan layanan sosial lainnya,” papar gubernur, ketika memberikan penjelasan mengenai APBD 2026 di gedung DPRD beberapa waktu lalu.
Diketahui, lebih dari Rp 500 miliar anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk Pemprov Sulut dipotong. Meski begitu Gubernur menyatakan optimismenya menghadapi tahun 2026. Di rapat paripurna DPRD Sulut, gubernur menjawab langsung keresahan ini. Gubernur menyatakan jika pihaknya meyakini Pemprov tidak berjalan sendiri. “Kita tidak berjalan sendiri. Ada teman-teman instansi vertikal. Banyak anggaran yang diturunkan ke Sulut melalui instansi vertikal,” sebutnya.
Bahkan lanjut dia, berkat lobi-lobi Pemprov di sejumlah kementerian, proyek-proyek pembangunan tetap akan dilakukan tahun depan. “Kita dikurangi sekitar 500 miliar tapi yang diturunkan dari pusat banyak. Ada satu bidang saja anggarannya sampai 1,2 triliun,” tukasnya.
Editor : Angel Rumeen