MANADOPOST.ID — Memasuki tahun 2026, Save the Children Indonesia menegaskan perlunya penguatan perlindungan digital dan adaptasi krisis iklim sebagai langkah strategis untuk menjamin pemenuhan hak anak di Indonesia.
Dorongan ini disampaikan menyusul temuan sepanjang 2025 yang menunjukkan anak-anak menghadapi tekanan serius di ruang digital dan dampak langsung krisis iklim terhadap kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan mereka.
Isu ini mengemuka dalam diskusi media awal tahun 2026 yang digelar Save the Children Indonesia, sebagai refleksi atas pemenuhan hak anak sepanjang 2025 sekaligus penegasan urgensi perlindungan anak di tahun mendatang.
Berdasarkan Studi Save the Children Indonesia 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak, hampir 40 persen anak usia SMP menghabiskan waktu 3 hingga 6 jam per hari di depan gawai, dengan puncak penggunaan terjadi pada pukul 18.00 hingga 21.00.
Studi ini juga mencatat anak perempuan menghabiskan waktu layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki.
Temuan tersebut menegaskan bahwa ruang digital telah menjadi bagian utama kehidupan anak. Bahkan, di tengah kebijakan sekolah yang melarang penggunaan ponsel, banyak anak tetap berupaya mengakses gawai selama jam pelajaran.
Yang mengkhawatirkan, peningkatan literasi digital tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan mental anak. Studi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecanduan digital, semakin buruk kondisi kesehatan mental anak.
Anak-anak sebenarnya telah memahami berbagai risiko di dunia maya, mulai dari penipuan daring, peretasan, pencurian data pribadi, hingga perundungan siber. Namun, pemahaman tersebut belum diikuti dengan kemampuan untuk merespons risiko secara aman dan sehat.
“Anak-anak tahu risiko di ruang digital, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai,” tegas Dessy Kurwiany Ukar, CEO Save the Children Indonesia.
Baca Juga: Terima LHP BPK di Manado, Bupati Oskar Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Boltim
Di luar tekanan digital, anak-anak Indonesia juga menghadapi ancaman serius akibat krisis iklim. Laporan Voluntary National Review (VNR) SDGs Tahun 2025 menunjukkan bahwa perubahan iklim telah secara langsung merenggut hak-hak anak, mulai dari terganggunya pola makan dan kesehatan, menurunnya pendapatan keluarga, hingga meningkatnya risiko kerentanan dan kekerasan dalam situasi bencana.
Temuan tersebut diperkuat oleh kajian bersama Save the Children Indonesia dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) pada Desember 2025, yang mengungkap bahwa ketersediaan air bersih di sejumlah lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Selain itu, banyak fasilitas layanan kesehatan terdampak bencana dan tidak mampu beroperasi secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui belum terpenuhi secara memadai.
Menghadapi krisis ganda ini, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki tahun 2026, sejumlah prioritas mendesak perlu segera dilakukan, di antaranya memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan digital, sistem perlindungan yang lebih kuat, serta pelibatan aktif anak, guru, dan orang tua.
Selain itu, diperlukan peningkatan literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak, serta jaminan pemenuhan hak anak dalam fase transisi pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat, dan tangguh menghadapi krisis dan perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita-cita itu akan sulit tercapai,” ujar Dessy Kurwiany Ukar.
Editor : Ayurahmi Rais