MANADOPOST.ID-Tim Khusus (Timsus) Gubernur Percepatan Pembangunan Sulawesi Utara menegaskan kehadiran tim akselerasi ini bukan untuk membatasi ruang gerak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan memperkuat sinergi daerah dengan pemerintah pusat dalam mengawal program prioritas nasional dan prioritas pembangunan daerah.
Sekretaris Timsus Gubernur Percepatan Pembangunan, Ivanry Matu, mengatakan tim dibentuk untuk mempercepat tindak lanjut berbagai usulan program dan proposal yang disusun OPD agar lebih efektif diproses di kementerian dan lembaga (K/L) di Jakarta.
Menurutnya, pola kerja tim dilakukan bersama OPD melalui pembaruan data dan monitoring progres secara rutin. Ivanry menilai OPD memiliki keterbatasan karena padatnya rutinitas pelayanan dan pekerjaan di daerah, sehingga perlu penguatan pendampingan agar agenda prioritas Gubernur untuk rakyat dapat diurus lebih fokus dan cepat.
“Tim bersama OPD saling sinergi dalam hal update data dan progress. OPD terbatas dengan rutinitas di daerah, supaya lebih fokus mengurus program-program Gubernur untuk rakyat,” katanya.
Ivanry juga menepis anggapan bahwa pembentukan tim percepatan akan menambah beban anggaran. Ia menyebut keberadaan tim justru berpotensi menghemat perjalanan dinas OPD ke pusat, karena fungsi pengawalan dan koordinasi intensif di Jakarta dapat dibantu oleh tim percepatan.
“Justru timsus ini mengefisiensi anggaran perjalanan dinas OPD ke pusat. Kalau dibilang pemborosan, malah sebaliknya,” tegasnya.
Ia menambahkan, tim percepatan tersebut tidak membebani APBD karena tidak digaji. “ Meskipun tak digaji, sebagai putra-putri Sulut tentu sudah menjadi keharusan kami untuk memberi diri dalam pembangunan Sulawesi Utara,” ujar Ivanry.
Menanggapi dinamika opini publik di media sosial, Ivanry menyatakan pro dan kontra adalah hal yang wajar.
“Pro-kontra di media sosial itu hal yang biasa. Untuk saat ini kami akan fokus bekerja saja, karena bagi kami ada tugas utama yang lebih penting untuk Sulut,” katanya.
Ivanry memaparkan, kerja tim langsung berjalan sejak hari pertama menerima SK.
“Hari pertama kami menerima SK, selang 10 menit setelah itu bertempat di Wisma Negara Rudis Gubernur kami langsung menggelar rapat dengan Sekprov, Bappeda, dan BKAD sebagai OPD strategis,” ujar Ivanry.
“Dalam sepekan ke depan kami sudah terjadwal dengan beberapa OPD untuk membahas Matriks Penyelarasan Usulan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional yang sudah disusun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ivanry mengungkapkan sebelum tim terbentuk secara resmi, upaya pendampingan dan pengawalan program sudah dilakukan. Ia menyebut terdapat peningkatan signifikan pada sejumlah alokasi anggaran pusat yang semula kecil namun terdongkrak melalui koordinasi dan lobi intensif, dan datanya dapat ditelusuri pada beberapa OPD.
Ivanry menegaskan kualitas personalia dalam tim tidak perlu diragukan. Ia menyebut tim memang tidak besar, namun diisi figur-figur yang memiliki jejaring dan pengalaman relevan, baik pada level nasional maupun sektor strategis.
“Tim kami memang hanya kecil, tapi memiliki personel dengan kapasitas dan jaringan yang kuat,” katanya.
Ia menyebut Kordinator Tim, Susi F. Sigar, yang dinilai memiliki jejaring nasional dan pengalaman relevan dalam proyek-proyek strategis. Susi Sigar disebut sebagai President Direktur PT Elshadai Servo Cons yang menangani sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan SMA Taruna Nusantara di Malang, serta paviliun yang direncanakan menjadi tempat tinggal Presiden dan Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ivanry menyebutkan “ Saat ini Ibu Susi Sigar sedang menangani proyek prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan di berbagai wilayah Indonesia”
Fanny A. Wulur sebagai salah satu unsur penting tim, yang juga menjabat Wakil Ketua I INKINDO Pusat, organisasi konsultan resmi dan terbesar yang memiliki jejaring pelaku usaha dan konsultan tersebar di 38 provinsi, serta relasi yang luas dalam ekosistem kementerian dan lembaga.
“Pak Fanny seorang arsitek perencana strategis yang banyak merancang-bangun proyek strategi dan monumental di level Nasional memiliki rekam jejak pengalaman puluhan tahun dengan portofolio skala nasional”
Selain itu, Ivanry menyebut Julius Jems Tuuk, yang berpengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi dua periode, dinilai memiliki rekam jejak pengawasan pembangunan yang kuat.
“Pak Jems Tuuk sangat serius mengawal pembangunan Sulut agar tepat sasaran. Integritasnya teruji, dekat dengan masyarakat, dan konsisten memperjuangkan kepentingan wong cilik,” ujar Ivanry.
Sementara itu, Ivanry juga menyampaikan peran Elisabeth Lihiang, yang disebut pernah menjadi anggota DPRD Provinsi dan memiliki jejaring pengusaha nasional maupun internasional, sebagai bagian dari upaya memperluas akses investasi.
“Ibu Elisabeth memiliki jaringan pengusaha nasional dan internasional yang kami harapkan dapat membantu menarik investasi besar ke Sulut,” katanya.
Ivanry menegaskan Gubernur menugaskan tim untuk mengawal usulan proyek-proyek strategis nasional dan prioritas daerah, di antaranya *Jalan Tol Manado–Amurang, Jembatan Pulau Lembeh, jalur Kereta Api Sulawesi, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, SMA Unggulan, pembangunan rumah sakit, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), lanjutan Ring Road 3, Revitalisasi Stadion Klabat, Universitas di Bolmong, pembangunan Rumah Susun ASN, penguatan kampus dan sekolah, sport center, normalisasi banjir Manado, jalan lingkar Pulau Salibabu dan Bandara Miangas, akses listrik 24 jam untuk desa terpencil dan terluar, KEK Bitung, revitalisasi jaringan irigasi, serta sejumlah program lainnya.•*
“Tentu ini bukan tugas mudah. Namun semakin banyak pihak berkolaborasi, tentu akan semakin cepat terealisasi,” katanya.
“Kami memohon doa dari masyarakat Sulawesi Utara agar semua usulan proyek strategis nasional ini dapat terwujud karena dampaknya pasti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mengharapkan masukan yang konstruktif dan ide-ide dari masyarakat. Itu menunjukkan partisipasi aktif untuk turut terlibat membangun Sulut yang kita cintai,” pungkasnya. (*)
Editor : Tommy Waworundeng