MANADOPOST.ID–Kementerian Pertanian dibawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman, akan memberikan bantuan berupa 2 juta bibit pohon kelapa untuk petani di Sulawesi Utara (Sulut).
Bibit ini baru tahap pertama dan pertama ini akan ditanam di lahan seluas 20 ribu hektare yang berada di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Tahap kedua akan diberikan ke kabupaten lainnya di Sulut.
Hal ini disampaikan langsung Kementerian Pertanian RI saat menjadi pembicara dalam FGD yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-39 Manado Post, pekan lalu. Membahas soal kelapa sebagai tulang punggung ekonomi rakyat di daerah Nyiur Melambai ini, dipandu Direktur Manado Post Tommy Waworundeng.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman lewat Staf Kementerian Pertanian, Dedi Aminita menyebutkan, sejak tahun 2025 hingga 2027 mendatang pihaknya fokus pada peremajaan dan perluasan lahan termasuk lahan perkebunan kelapa yang ada di Sulut. Ia memaparkan Sulut merupakan daerah dengan sentra penghasil kelapa kedua terbesar di Indonesia. "Untuk Sulut kami memberikan bantuan berupa 2 juta bibit kelapa dengan luas lahan sekira 20 ribu hektare di Wilayah Minsel dan Minahasa. Ini adalah bagian dari hilirisasi," bebernya, saat menjadi narasumber di acara FGD dengan tema " Pengembangan Industri Pengolahan Produk Turunan Kelapa dan Peluang Ekspor Berbasis KUR" yang digagas Manado.Post, Selasa (3/2) lalu.
Ia memastikan, Kementerian Pertanian misi utamanya adalah mensejahterakan petani. Ia memaparkan secara nasional kelapa di Indonesia 98 persen dikelola oleh petani rakyat. "Sehingga kami mendorong agar industri melakukan kemitraan dengan para petani ini untuk memenuhi bahan baku. Misal di Sulut ada pabrik yang khusus mengelolah kelapa mereka harus menjalin kemitraan dengan petani kalau perlu bangun kebun kelapa. Agar produksi kelapa ini berlanjut dan hilirisasi produk perkebunan juga jalan dengan baik," katanya.
FGD itu juga menghadirkan pembicara dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di China, menjelaskan peluang ekspor kelapa ke China. Dan hilirisasi kelapa yang akan dibangun di Morowali Sulteng. Dan bukan tidak mungkin dibangun juga di Sulawesi Utara untuk mensejahterakan petani di Sulut.
Hilirisasi perkebunan di Sulut sendiri bukan lagi sekadar wacana. Program ini pelan tapi pasti mulai diwujudkan. Selain bantuan bibit kelapa, Sulut juga mendapat sokongan dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Hilirisasi senilai Rp139 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk pengembangan hilirisasi Kelapa dan komoditas unggulan lainnya seperti, kakao, dan pala (selengkapnya lihat grafis).
Kepala Biro Perekonomian Sulut, Reza Dotulong, menuturkan hilirisasi kini menjadi fokus pemerintah karena dinilai mampu mendorong peningkatan devisa ekspor sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ia mengakui, selama ini ekspor Sulut masih didominasi produk olahan kelapa sawit, padahal daerah ini tidak memiliki perkebunan sawit. Kondisi tersebut menjadi alasan kuat pemerintah daerah mendorong hilirisasi komoditas unggulan lokal, terutama kelapa dalam.
“Dari data BPS, sekitar 75 persen ekspor Sulut masih didominasi produk olahan kelapa sawit, padahal Sulut tidak punya sawit. Karena itu, kita fokus pada hilirisasi industri perkebunan, pertanian, dan perikanan agar aktivitas ekspor benar-benar menghasilkan nilai tambah yang dinikmati di daerah,” ujarnya saat menghadiri BRS Pertumbuhan Ekonomi, pekan lalu.
Terpisah, Direktorat Hilirisasi Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Ani Rahayuni, menegaskan, hilirisasi sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin kelima. Direktorat Perkebunan terus mendorong setiap daerah untuk melakukan hilirisasi komoditas unggulan. Ia menilai, Sulut memiliki posisi strategis karena dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.
“Kami optimistis, melalui hilirisasi, Sulut dapat meningkatkan nilai tambah produk perkebunan sekaligus mengurangi ekspor bahan mentah. Karena itu, produk olahan kelapa harus diproses di dalam negeri terlebih dahulu sebelum diekspor,” tegasnya.
Ani juga menyebutkan pemerintah pusat secara rutin memberikan berbagai bantuan, termasuk dukungan anggaran ABT Hilirisasi untuk Sulut. Ia berharap dukungan tersebut dapat dimaksimalkan agar berdampak langsung pada penguatan ekonomi daerah.
“Tinggal bagaimana ini dimanfaatkan secara optimal, sehingga ke depan ekonomi Sulut semakin kuat,” ujarnya saat menghadiri FGD Manado Post.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam masa pemerintahannya terdapat 18 proyek hilirisasi prioritas nasional. Proyek tersebut antara lain industri smelter aluminium (bauksit), stainless steel slab (nikel), oleoresin (pala), filet tilapia, modul surya terintegrasi, DME (gasifikasi batu bara), hingga industri copper rod, wire, dan tube.
Selain itu, terdapat pula industri oleofood (kelapa sawit), carrageenan (rumput laut), bioavtur (minyak jelantah), aspal buton, besi baja (pasir besi), nata de coco, MCT dan tepung kelapa, mangan sulfat, chemical grade alumina, chlor alkali plant (garam), oil storage tanks, hingga kilang minyak.
Dari keseluruhan proyek prioritas tersebut, pemerintah menargetkan terbukanya 276.000 lapangan kerja dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun.
“Sebanyak 18 proyek ini akan menciptakan 276.000 lapangan kerja berkualitas. Tahun ini akan kita mulai,” pungkas Presiden Prabowo. (*)
Editor : Tommy Waworundeng