MANADOPOST.ID—Program Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) harus mendapat topangan lintas sektor. Hal ini terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Manado Post, pekan lalu.
FGD yang dibuka langsung Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Letjen TNI (HOR) Lodewyk Pusung ini, mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan. Dibahas penuh mengenai kesiapan dan penguatan tata kelola SPPG di Sulawesi Utara.
Diskusi mengerucut pada tiga isu utama yakni lemahnya rantai pasok pangan, standar keamanan, dan higiene dapur, serta kompetensi juru masak untuk mencegah keracunan.
Hadir dalam forum tersebut antara lain Kepala Regional BGN Sulut Devenia Mokodongan, Kepala Dinas Kesehatan dr Rima Lolong bersama Jenne Mandu, SKM, M.MKes, Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Sulut Aswin LW Mewengkang SP MSi didampingi PMHP Ahli Muda/PIC MBG Liesmond Satigi STP M.Si, Direktur LPK Pariwisata Bunaken Indonesia Prof. Dr. Bet El Silisna Lagarense, MM.Tour bersama Hartini Mochtar, Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Sulut Merlinda Mamesah, S.Pd, MAP didampingi Fera Karungu, akademisi Faperta Unsrat Ir Erny Nurali MS. Para mitra BGN yakni Peggy Mekel dan Vecky Palit.
Mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Aswin L.W Mewengkang menegaskan bahwa rantai pasok pangan untuk menyuplai SPPG masih belum memadai.
“Jadi memang rantai pasok (pangan) kita kurang. Paling banyak diambil dari luar. Jadi bagaimana kita mengatasi itu, menurut kami dari Dinas Ketahanan Pangan, jadi kita harus hitung kebutuhan,” katanya. Ia menjelaskan, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengetahui kebutuhan riil.
“Jadi kita harus ketahui dulu berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan. Kalau di Dinas Ketahanan Pangan ada bidang yang membuat neraca bahan pangan. Bagaimana ketersediaan yang ada,” tambahnya.
Setiap komoditas dicatat dan dihitung secara sistematis. “Semua tiap komoditi tercatat dan dihitung. Jadi nanti dihitung penerima manfaat di Sulawesi Utara saat ini berapa. Maka akan ketahuan berapa banyak komoditi yang dibutuhkan di seantero Sulawesi Utara,” terangnya.
Selain ketersediaan, pengawasan keamanan pangan menjadi perhatian serius. “Juga terkait ada pengawasan keamanan pangan melalui pengujian. Laboratorium kalau diperlukan, atau rapid test kit. Untuk memastikan kandungan pestisida yang terkandung di pangan segar asal tumbuhan, sayur-sayuran. Kami melakukan uji formalin juga pada ikan dan daging,” tegasnya lagi.
Ia mengungkapkan, pada Oktober dan November 2025 lalu pihaknya telah melakukan pengawasan di kabupaten/kota. “Data dari SPPG kami melakukan koordinasi dengan kepala kantor KPPG di Manado untuk melakukan pengawasan. Ini bersifat inspeksi,” katanya.
Aswin juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas dinas. “Kalau forum ini berlanjut, sekiranya diundang juga dinas terkait lainnya. Karena Dinas Ketahanan Pangan hanya mengurus sesudah pasca panen. Berapa sebenarnya kebutuhan yang ada, kami tetap berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan lainnya,” terangnya lagi.
Dari sisi kompetensi dapur, Direktur LPK Pariwisata Bunaken Indonesia Prof. Dr. Bet El Silisna Lagarense, MM.Tour menegaskan bahwa jumlah juru masak tersertifikasi di Sulut masih sangat terbatas.
“Jadi untuk okupasi demi chef kami sudah ada skema dan sudah melakukan sertifikasi itu. Paling tidak kini kami sudah melakukan sertifikasi di 107 orang dari berbagai dapur,” katanya.
Ia menyebut, hingga kini sertifikasi Demi Chef di Sulut hanya melalui LPK Pariwisata Bunaken Indonesia, dengan sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP Pariwisata Bunaken Indonesia.
“Contohnya sudah ada 2 chef dari Kaima yang kami sertifikasi. Sertifikasi itu diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dibawahnya ada LSP. Seperti kami bidang pariwisata, ada LSP Pariwisata Bunaken Indonesia,” tambahnya.
Menurutnya, keberadaan Demi Chef penting untuk menjamin standar profesional di dapur, termasuk pemahaman terhadap zat berbahaya dan risiko keamanan pangan.
“Nah pada saat sertifikasi, ada training sampai di dapur untuk mengajarkan seperti zat berbahaya yang berisiko tinggi dan lainnya, yang standar chef profesional. Jadi berlaku dua hari. Training dan uji kompetensi, dengan penilaian objektif. Hasilnya kompeten atau tidak kompeten, hanya dua itu,” tegasnya. Namun, jumlah 107 orang dinilai masih jauh dari cukup.
“Bayangkan dari banyaknya dapur, baru 107 chef yang tersertifikasi di tempat kita,” ungkapnya. Ia juga menegaskan kehati-hatian dalam proses sertifikasi.
“Kami sangat berhati-hati, kalau sampai terjadi sesuatu, bahaya juga bagi pihak kita yang telah memberikan sertifikat kompeten. Walaupun mungkin penyebabnya dari berbagai faktor-faktor lainnya,” sambungnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Jadi memang kita harus saling kenal betul. Dari pihak kesehatan, mitra BGN dan pihak lainnya. Kita berusaha semua stakeholder untuk berupaya meminimalisir (kesalahan) itu. Untuk menjaga nama baik Indonesia, pak Presiden, maka kita sebagai warganegara perlu mendukung itu,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Sulut, dr Rima Lolong, menjelaskan peran aktif jajaran kesehatan hingga tingkat puskesmas.
Ia menyampaikan Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota bersama puskesmas dapat turun langsung ke dapur untuk melatih penjamah makanan. Pelatihan ini menjadi salah satu syarat penting.
Selain itu, dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan dengan mengamati langsung kondisi dapur. Setiap dapur juga wajib memiliki hasil laboratorium, termasuk pemeriksaan kualitas air, yang prosesnya bisa memakan waktu sekitar dua minggu.
Menurutnya, pengelolaan di SPPG harus sesuai standar, mulai dari penyediaan bahan mentah, pengolahan oleh penjamah makanan yang telah dilatih, hingga penyimpanan bahan makanan. Tim SPPG juga harus memiliki kompetensi yang memadai.
Terkait kasus keracunan, ia menyebut di Sulut sempat ada dua kasus yang viral. Tim terpadu langsung turun ke lapangan, melibatkan tidak hanya Dinas Kesehatan tetapi juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memeriksa sampel makanan.
“Intinya, karena dapur berada di kabupaten/kota, koordinasi dengan puskesmas setempat sangat penting. Puskesmas berperan memberikan edukasi agar kualitas penyiapan makanan tetap terjaga. Ia juga mengakui, belum semua dapur yang beroperasi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ujar Lolong.
Dari sektor pendidikan, Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Sulut Merlinda Mamesah menyoroti kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Di Sulut terdapat 44 SLB yang tersebar di kabupaten/kota.
“Ada anak-anak yang tidak bisa mengonsumsi tepung dan langsung bereaksi ketika mengonsumsinya. Hal ini harus menjadi perhatian serius pihak dapur,” ucapnya.
Dinas Pendidikan juga juga menyoroti kualitas makanan yang diterima sekolah. Pernah ditemukan makanan yang belum terlalu matang saat diterima. Selain itu, ada persoalan porsi yang tidak sesuai standar kebutuhan gizi—baik untuk tingkat SD maupun SMP. Untuk kebutuhan sayur dan daging dinilai sudah agak mendekati, tetapi buah masih minim. Secara fisik, ia juga mengamati sayur sering terlihat terlalu lembek dan terlalu matang.
FGD ini menegaskan penguatan SPPG di Sulawesi Utara tidak bisa berjalan parsial. Mulai dari perhitungan neraca pangan, pengawasan keamanan, peningkatan jumlah chef tersertifikasi, inspeksi kesehatan lingkungan, hingga penyesuaian menu bagi anak berkebutuhan khusus—semuanya membutuhkan koordinasi erat lintas sektor.
Sebagaimana ditekankan para peserta, upaya menjaga kualitas, keamanan, dan kecukupan gizi bukan hanya soal teknis dapur, tetapi juga tanggung jawab bersama demi menjaga kepercayaan publik dan nama baik daerah serta bangsa.
Dari mitra BGN Peggy Mekel menekankan, sebelum beroperasi, setiap dapur wajib memiliki SLHS. Proses ini memang membutuhkan waktu karena ada tiga aspek penting yang harus dipenuhi, pelatihan penjamah makanan, inspeksi kebersihan lingkungan (IKL), serta uji laboratorium makanan dan air.
“Kami sebagai mitra diminta proaktif mengurus semua itu. Memang penting adanya SLHS, karena membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pekerja kami dilatih sesuai modul yang wajib diikuti. Kami menegaskan ke semua pekerja: jika tidak memiliki sertifikat penjamah makanan, mereka tidak boleh bekerja di dapur. Selain itu, sertifikasi chef juga menjadi syarat lain, artinya setiap dapur wajib memiliki chef yang tersertifikasi,” jelas Peggy.
Sementara Vecky Palit menyoroti tantangan terkait ketersediaan bahan baku. “Saya mengamati tren bahan baku yang membuat kami khawatir. Misalnya, mencari susu sekarang cukup sulit, sementara syarat operasional tetap harus dipenuhi. Harga bahan baku di Modoinding naik secara bertahap, dan ada kerja sama dengan Gorontalo yang sudah mengikat kontrak. Hal ini bisa menyebabkan kekurangan pasokan untuk dapur kami,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem rantai pasok yang berkelanjutan dengan dukungan perbankan.
“Peran perbankan bisa membantu petani hortikultura yang terkendala pembiayaan. Dengan mekanisme ini, dapur dapat membayar angsuran setelah hasil panen masuk, petani bisa ekspansi membuka lahan lagi, dan rantai pasok tetap lancar. Kami khawatir, jika semua dapur beroperasi tanpa sistem ini, bahan baku tidak akan cukup, baik untuk sayur, ayam, maupun telur. Mekanisme pasar akan terus bergerak, sehingga koordinasi antara pengelola dapur dan mitra perbankan sangat penting,” tambah.(*)
Editor : Angel Rumeen