MANADOPOST.ID –Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan tidak bekerja secara parsial, melainkan bergerak agresif, terukur, dan saling terintegrasi.
Penegasan itu disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) lima tim strategis daerah, Senin (23/2).
Forum ini mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Acara ini diprakarsai langsung Bank Indonesia Sulut.
Hadir dalam pertemuan ini Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Joko Supratikto, Kepala OJK SulutGo Robert Sianipar, Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Dr Radlyah Hasan Jan, para bupati dan wali kota se-Sulut, perwakilan Forkopimda, pimpinan BUMN dan BUMD, perbankan, media, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa YSK itu memaparkan empat fokus strategis sebagai fondasi penguatan ekonomi Sulut ke depan. Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah diminta mempercepat realisasi APBD, mendorong investasi PMA dan PMDN, serta mempercepat proyek infrastruktur strategis. Tujuannya jelas, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, dan memperkuat industri manufaktur serta hilirisasi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak bisa terus bertumpu pada konsumsi. Struktur ekonomi Sulut harus diperkuat melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan agar lebih produktif dan bernilai tambah.
Kedua, transformasi digital. Digitalisasi pendapatan dan belanja daerah harus dipercepat, termasuk integrasi sistem pembayaran digital dalam pelayanan publik. Penguatan QRIS di UMKM, pasar tradisional, dan sektor pariwisata menjadi prioritas. Bahkan, digitalisasi distribusi pangan dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menjaga stabilitas harga.
Ketiga, akses keuangan yang inklusif. YSK meminta TPAKD memperluas pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, serta kelompok rentan. Literasi dan edukasi keuangan termasuk pemanfaatan teknologi digital harus diperluas, disertai penguatan pelindungan konsumen agar inklusi tidak memunculkan risiko baru.
Keempat, penguatan ekonomi dan keuangan syariah. Pengembangan industri halal, UMKM halal, ekspor produk halal, serta optimalisasi dana sosial syariah harus terintegrasi dengan sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM. Ekonomi syariah dipandang sebagai peluang pertumbuhan baru yang belum tergarap optimal di Sulut.
“Kita harus kompak dan solid dalam koordinasi, baik antara kabupaten/kota dengan provinsi maupun provinsi dengan pusat. Semua program akan dievaluasi. Apa yang kita bahas hari ini harus berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Joko Supratikto memaparkan kinerja ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Sulut tercatat 5,95 persen pada triwulan IV 2025 dan 5,66 persen secara keseluruhan tahun 2025. Dari sisi stabilitas harga, inflasi Sulut sepanjang 2025 berada di angka 1,23 persen (year on year), termasuk yang terendah secara nasional.
Capaian ini menunjukkan efektivitas koordinasi TPID. Namun, struktur inflasi masih didominasi kelompok volatile food, sehingga risiko gangguan pasokan dan distribusi tetap tinggi. Karena itu, strategi 4K ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif harus dijalankan secara konsisten. Optimalisasi peran BUMD pangan, sinkronisasi kalender tanam, penguatan cadangan pangan, serta perbaikan konektivitas antarwilayah menjadi agenda lanjutan agar stabilitas harga tidak bersifat sementara.
Pada aspek digitalisasi, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Sulut telah mencapai 94,23 persen. Namun, realisasi implementasinya baru sekitar 67,50 persen. Artinya, kesiapan sistem sudah tinggi, tetapi pemanfaatannya belum maksimal.
TP2DD dan TP2ED didorong memastikan digitalisasi benar-benar meningkatkan transparansi fiskal, efisiensi belanja, serta optimalisasi pendapatan daerah. "Digitalisasi juga harus menyentuh sektor riil melalui perluasan QRIS di UMKM, pasar tradisional, hingga destinasi wisata guna memperkuat ekosistem ekonomi digital," paparnya.
Sementara itu, Kepala OJK SulutGo Robert Sianipar memaparkan roadmap TPAKD 2026–2030 yang berfokus pada penguatan titik akses layanan keuangan, peningkatan literasi dan inklusi, serta pelidungan konsumen. Sejumlah praktik baik pada 2025 telah berjalan, seperti pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif di Minahasa Utara serta Program Pengembangan Ekonomi Daerah berbasis komoditas di Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow.
Namun, OJK mengingatkan perluasan kredit harus diikuti pendampingan usaha dan penguatan model bisnis. "Tanpa penguatan kapasitas, peningkatan akses pembiayaan berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah," katanya mengingatkan.
Di sisi lain, Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Dr Radlyah Hasan Jan menegaskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulut harus selaras dengan arah pembangunan jangka panjang 2025–2045.
Penguatan industri halal, pengembangan UMKM halal, ekspor produk halal, serta optimalisasi dana sosial syariah memiliki potensi besar jika diintegrasikan dengan sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM. Peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan KDEKS, tetapi juga integrasi program dalam dokumen perencanaan daerah serta fasilitasi sertifikasi dan akses pembiayaan halal.
HLM ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi, percepatan pertumbuhan, transformasi digital, inklusi keuangan, dan ekonomi syariah bukan agenda yang berdiri sendiri. Kelimanya saling terkait dalam membangun fondasi ekonomi Sulawesi Utara yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Inflasi yang rendah menjadi modal stabilitas. Digitalisasi menjadi instrumen efisiensi. Inklusi keuangan memperluas partisipasi ekonomi. Sementara ekonomi syariah membuka peluang pasar baru. Tantangannya kini bukan lagi pada perumusan rekomendasi, melainkan pada konsistensi eksekusi dan kualitas koordinasi lintas sektor agar arah besar transformasi ekonomi Sulut benar-benar terwujud dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Misi pemerintahan.
Editor : Ayurahmi Rais