MANADOPOST.ID – Ketua Majelis Keluarga Besar Permesta (MKBP) Philip Pantouw menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi Benteng yang digagas ekonom Indonesia Prof. Sumitro Djojohadikusumo tahun 1950-an, dua dekade kemudian tahun 1970-an ditiru lewat kebijakan reformasi ekonomi yang dilakukan pemimpin China Deng Xiaoping.
Prof Sumitro tahun 1950-an, Deng Xiaoping dua dekade setelahnya yaitu tahun 1970-an. Jika Indonesia berlakukan kebijakan ekonomi pembangunan Sumitronomics, tahun 1950-an Indonesia sudah duluan maju dibanding China.
Hanya saja China sukses terapkan kebijakan ekonomi liberal itu, karena dukungan bentuk negara sistim satu partai dan kebijakan hukum yang ketat terhadap koruptor.
Hal tersebut disampaikan Pantouw saat memberikan penjelasan dalam diskusi terkait pemikiran ekonomi pembangunan yang mengaitkan konsep Sumitronomics dengan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diskusi tersebut dihadiri antara lain Prof. Dr. Ir. Zetly E. Tamod, SP, M.Si, Drs. Ferry Raymond Mawikere, M.Hum., M.A., Dr. Valentino Lumowa, S.S., M.A., Steven Voges, SH, MH, Joy Elly Tulung, SE., MSc., PhD, Dr. Drs. Elisa Regar, Johanis Budiman, SH, MH, Regina Mangkey, serta wartawan Tommy Waworundeng.
Menurut Pantouw, banyak pihak sering melihat kebijakan ekonomi Benteng hanya sebagai kebijakan proteksi ekonomi nasional pada masa awal kemerdekaan. Padahal, secara substansi gagasan tersebut memiliki kesamaan dengan pendekatan pembangunan yang dilakukan Deng Xiaoping ketika membangun kekuatan ekonomi China.
“Konsep ekonomi Benteng dari Prof. Sumitro pada dasarnya menekankan peran negara dalam membangun kekuatan ekonomi nasional. Menariknya, pendekatan seperti ini juga terlihat dalam reformasi ekonomi yang dilakukan Deng Xiaoping di China,” jelas Pantouw.
Ia menilai, kebijakan reformasi ekonomi yang dilakukan China sejak 1978 memperlihatkan kesamaan prinsip, yaitu negara tetap memegang kendali strategis, namun membuka ruang bagi investasi, teknologi, dan industrialisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Pantouw, pemikiran Sumitro yang dikenal dengan konsep Sumitronomics pada awal kemerdekaan memiliki beberapa prinsip utama, di antaranya negara harus melindungi dan membangun pengusaha nasional, sumber daya strategis harus dikuasai negara, serta pembangunan ekonomi harus memperkuat kemandirian bangsa.
Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, gagasan tersebut dinilai masih relevan dan tercermin dalam berbagai kebijakan strategis seperti hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri nasional, serta upaya mencapai kedaulatan pangan dan energi.
Di sisi lain, Deng Xiaoping melakukan reformasi besar terhadap perekonomian China dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Prinsip yang terkenal dari Deng adalah bahwa ideologi bukan hal utama selama kebijakan yang diambil mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Melalui kebijakan tersebut, China membuka investasi asing, membangun industri manufaktur besar-besaran, menciptakan zona ekonomi khusus, serta mempercepat industrialisasi nasional.
“Hasilnya sangat nyata. China yang sebelumnya dikenal sebagai negara agraris berhasil berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” kata Pantouw.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang sering disebut sebagai Prabowonomics dapat dipahami sebagai sintesis dari dua pendekatan tersebut.
Prabowonomics, menurutnya, berupaya menggabungkan nasionalisme ekonomi ala Sumitro Djojohadikusumo dengan pragmatisme pembangunan seperti yang dilakukan China di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping.
Dalam konsep ini, negara tetap memainkan peran kuat sebagai penggerak pembangunan ekonomi, namun tetap terbuka terhadap teknologi, investasi, dan perdagangan global.
Pendekatan tersebut tercermin dalam sejumlah kebijakan strategis seperti hilirisasi mineral, swasembada pangan, penguatan industri pertahanan, serta pembangunan infrastruktur nasional.
Pantouw menilai strategi tersebut diarahkan untuk menjawab tiga tantangan besar ekonomi Indonesia saat ini, yakni deindustrialisasi, ketergantungan impor, serta ketimpangan ekonomi.
“Jika dirumuskan secara sederhana, Sumitronomics membangun kekuatan ekonomi nasional, model Deng Xiaoping mempercepat pembangunan melalui industrialisasi dan keterbukaan, sementara Prabowonomics berusaha menggabungkan keduanya,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, dengan memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus memanfaatkan peluang dalam ekonomi global.
Sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, dan praktisi mengemukakan berbagai pandangan kritis mengenai arah pembangunan Sulawesi Utara dalam sebuah diskusi yang menghadirkan Ketua Majelis Keluarga Besar Permesta (MKBP) Philip Pantouw bersama sejumlah narasumber lainnya.
Diskusi tersebut dihadiri antara lain Prof. Dr. Ir. Zetly E. Tamod, SP, M.Si, Drs. Ferry Raymond Mawikere, M.Hum., M.A., Dr. Valentino Lumowa, S.S., M.A., Steven Voges, SH, MH, Joy Elly Tulung, SE., MSc., PhD, Dr. Drs. Elisa Regar, Johanis Budiman, SH, MH, Regina Mangkey, serta wartawan Tommy Waworundeng.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis pembangunan Sulawesi Utara menjadi sorotan, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Ketua MKBP Philip Pantouw menyoroti rencana bantuan dua juta bibit kelapa untuk Sulawesi Utara. Ia mempertanyakan kesiapan lahan untuk penanaman bibit tersebut, mengingat izin pertambangan di sejumlah wilayah dinilai semakin masif.
“Kalau ada bantuan dua juta bibit kelapa, mau ditanam di mana? Sementara izin tambang semakin banyak. Belum ada uji tanam yang jelas, jangan sampai gagal seperti pengalaman penanaman kelapa hibrida dulu,” kata Pantouw.
Selain itu, Pantouw bersama sejumlah peserta diskusi juga mempertanyakan keberadaan dana abadi yang pernah dijanjikan oleh perusahaan tambang PT Newmont ketika beroperasi di wilayah Ratatotok. Hal ini juga disoroti oleh Prof. Zetly Tamod dan Dr. Elisa Regar.
Isu pembangunan Port Hub yang masuk dalam program prioritas pemerintahan daerah juga mendapat perhatian. Pantouw menilai rencana menjadikan Bitung sebagai pusat pelabuhan internasional tidak mudah diwujudkan.
Ia mengungkapkan pernah melakukan survei bersama tim dari Jepang dan Korea terkait potensi pelabuhan internasional tersebut.
“Hasil analisa mereka menyebutkan Bitung kurang layak. Menurut mereka yang lebih cocok adalah Morotai yang memang sudah diproyeksikan menjadi Port Hub,” ujarnya.
Menurut Pantouw, Manado seharusnya diarahkan berkembang menjadi kota jasa dan pusat transaksi bisnis seperti Singapura. Dalam konteks itu, kinerja Bank SulutGo (BSG) juga menjadi sorotan.
“BSG harus berbenah. Jangan hanya sibuk dengan perebutan jabatan, tetapi harus benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Isu strategis lain yang dibahas adalah revitalisasi Danau Tondano. Pantouw menilai upaya revitalisasi tidak boleh hanya berorientasi pada sektor pariwisata, tetapi harus memiliki visi ekonomi yang lebih besar.
Ia mengusulkan agar Danau Tondano dikembangkan sebagai sumber energi bagi Sulawesi.
“Sedimentasi danau bisa disedot dengan teknologi yang ada sekarang. Jika dikelola dengan baik, Danau Tondano bisa menjadi pemasok energi untuk Sulawesi dan berpotensi mendatangkan nilai ekonomi hingga triliunan rupiah bagi Sulut,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Zetly Tamod menyoroti kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah yang dinilai masih rendah.
Ia mencontohkan Taman Laut Bunaken yang pada tahun 2025 hanya menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp1,5 miliar, meskipun jumlah wisatawan yang datang mencapai ribuan orang.
“Potensi besar, tetapi kontribusi ekonominya belum maksimal,” katanya.
Dalam bidang sejarah dan kajian akademik, Dr. Ferry Raymond Mawikere mendorong agar dilakukan pengumpulan dokumen terkait Permesta yang tersimpan di Arsip Nasional.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk menyusun kembali sejarah Permesta dari perspektif Sulawesi Utara.
Sementara itu, Philip Pantouw juga mengingatkan potensi dampak pembangunan jalur kereta api menuju Sulawesi Utara terhadap aktivitas Pelabuhan Bitung.
Menurutnya, jalur logistik bisa bergeser ke Makassar karena faktor kedekatan ekonomi dan ikatan emosional kawasan, terutama bagi wilayah Bolaang Mongondow dan Gorontalo.
“Kalau tidak diperhitungkan dengan baik, kargo bisa berpindah ke Makassar dan aktivitas Pelabuhan Bitung justru berkurang,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga diungkapkan bahwa Prof. Sumitro Djojohadikusumo merupakan pendiri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), organisasi profesi ekonomi pertama di Indonesia yang masih eksis hingga saat ini.
Sementara itu, Dr. Valentino Lumowa menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang dinilai semakin masif di Sulawesi Utara. Salah satu contoh terjadi di Kotamobagu, di mana dalam setahun luas lahan pertanian disebut mengalami penurunan hingga 50 persen.
Di sisi lain, Philip Pantouw menegaskan pentingnya mendorong kemandirian pangan, bukan sekadar swasembada pangan.
Ia menilai selama ini terdapat narasi yang menyebutkan tanaman seperti gandum tidak dapat tumbuh di Indonesia sehingga harus diimpor.
“Padahal faktanya gandum bisa tumbuh di Indonesia. Kita jangan terus dibodohi dengan narasi bahwa kita harus bergantung pada impor,” tegasnya.
Diskusi juga menyinggung kondisi Danau Tondano yang semakin mengalami pendangkalan. Pantouw mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki perhatian besar terhadap upaya penyelamatan danau tersebut.
Menurutnya, kawasan Danau Tondano seharusnya tidak lagi dipenuhi keramba maupun pemukiman di beberapa wilayah seperti Tanggari.
Ia mengingatkan bahwa usulan untuk membuat peraturan daerah terkait perlindungan kawasan danau sebenarnya pernah disampaikan oleh tokoh masyarakat Minahasa, almarhum Om Ile, namun tidak pernah ditindaklanjuti.
“Akibatnya sekarang sedimentasi semakin parah, dan banjir mulai mengancam pemukiman warga. Relokasi bukan solusi. Yang harus dilakukan adalah revitalisasi total Danau Tondano,” ujarnya.. (*)