MANADOPOST.ID — Beberapa hari sebelum meninggal, almarhum Ferry Raymond Mawikere masih memperjuangkan beberapa hal terkait pahlawan.
Yakni bersama sama dengan Majelis Keluarga Besar Permesta dan Universitas Sam Ratulangi, memperjuangkan Prof Sumitro Djojohadikusumo sebagai pahlawan nasional.
Kedua yang paling terakhir, yakni almarhum masih sempat mempertanyakan realisasi pemberian nama B.W. Lapian pada Museum Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam keterangannya semasa hidup, Mawikere yang juga menjabat Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sulut mengungkapkan, sekitar empat bulan sebelumnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Kebudayaan, Jany Lukas, telah meminta MSI Sulut untuk menyusun studi kelayakan terkait penamaan museum tersebut.
“Permintaan itu cepat kami selesaikan. Bahkan sempat didiskusikan bersama sejumlah komponen masyarakat sejarah dan budaya di Sulawesi Utara,” ungkap Mawikere.
Dalam prosesnya, sempat muncul sejumlah alternatif nama seperti “Merah Putih” hingga “Bohusami”.
Namun, menurut Mawikere, usulan-usulan tersebut tidak melalui kajian akademik yang komprehensif sebagaimana yang dilakukan MSI Sulut.
Meski kajian telah rampung, Mawikere menilai hingga kini belum ada perkembangan signifikan terkait realisasi penamaan tersebut.
“Setelah lewat waktu yang cukup, gema ke arah itu masih belum terdengar. Entah apa masalahnya,” ujarnya.
Padahal, lanjut Mawikere, persetujuan secara lisan telah diperoleh dari Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan, Agus Mulyono.
Selain itu, optimisme persetujuan juga diyakini akan datang dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang diketahui merupakan murid dari A.B. Lapian, putra dari B.W. Lapian.
Kajian akademik MSI Sulut sendiri telah mempertimbangkan berbagai aspek historis hingga akhirnya mengerucut pada nama B.W. Lapian. Beberapa alasan utama antara lain peran sentralnya dalam Peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946, yang mengantarkannya ke penjara hingga pengakuan kedaulatan pada akhir 1948.
Selain itu, B.W. Lapian juga pernah menjabat sebagai Acting Gubernur Provinsi Sulawesi pada periode 15 Agustus 1950 hingga 4 Juli 1951, serta berperan penting dalam proses pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT) dan Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tak hanya itu, kontribusinya juga terlihat dalam pembangunan daerah, termasuk pembukaan sekitar 32.000 hektare lahan di Dumoga yang kemudian berkembang menjadi lumbung pangan Sulawesi Utara, serta perintisan lembaga DPRD pada masa awal.
“Pemberian nama museum ini sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur Sulawesi Utara. Tinggal persoalannya, apa dan mengapa langkah ke arah itu belum juga dilakukan,” tutup Mawikere, didampingi Wakil Sekretaris MSI Sulut, Roger Kembuan. (*)
Editor : Tommy Waworundeng