MANADOPOST.ID — Penguatan tata kelola keuangan desa dan pengawasan program strategis nasional menjadi sorotan utama dalam agenda pemerintahan di Sulawesi Utara (Sulut).
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Prof Dr Reda Manthovani, secara tegas menekankan pentingnya integritas pengelolaan Dana Desa (Dandes) serta efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS, Selasa (7/4/2026), yang menjadi panggung konsolidasi peran kelembagaan desa dalam mendukung agenda nasional.
Menurut Prof Reda Manthovani, pengelolaan Dana Desa dan implementasi MBG merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yang harus dikawal secara serius dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa peran intelijen kejaksaan tidak lagi sekadar bersifat reaktif, melainkan proaktif melalui pendekatan pembinaan terhadap kepala desa dan perangkatnya.
“Peran intel adalah pembinaan kepala desa dan perangkat desa, dengan melibatkan anggota BPD sebagai partner kasi intel dalam pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.
Pendekatan ini dinilai sebagai strategi preventif untuk meminimalisir potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan anggaran.
Prof Reda Manthovani juga mengungkapkan bahwa tingkat kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait Dana Desa di Sulut tergolong rendah.
Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, pada tahun 2026 tercatat hanya 1 kasus pada tahap penyidikan dan 3 kasus pada tahap penuntutan.
“Cukup segini saja, jangan ditambah. Jadi kepala desa jangan membandel,” tegasnya dengan nada lugas.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat penegak hukum tidak hanya mengedepankan pembinaan, tetapi juga siap bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
Dalam konteks pengawasan program MBG, Kejaksaan kini mengembangkan sistem kolaboratif bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melalui platform digital yang mampu memantau secara real-time.
“Dengan jaga dapur MBG, kita bisa melihat visualisasi data laporan masuk, status investigasi, hingga indeks kepuasan. Ini pengawasan berbasis teknologi,” jelas Prof Reda Manthovani.
Lebih jauh, sistem ini memungkinkan masyarakat khususnya penerima manfaat untuk terlibat langsung dalam pengawasan melalui platform jagadapurmbg.id.
“Penerima manfaat di sekolah-sekolah kita libatkan langsung. Mereka bisa melaporkan kualitas makanan, kesesuaian harga, hingga distribusi. Semua kita awasi,” ungkapnya.
Tak hanya aspek keuangan, Kejaksaan juga memperluas pengawasan pada kualitas produk dan kesesuaian regulasi dalam program MBG.
“Kita akan menjaga agar produk dan regulasi bisa sesuai. Anggota BPD juga ikut memonitor tata kelola anggaran desa serta dapur MBG,” tambahnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak lagi parsial, melainkan mencakup seluruh rantai kebijakan dari perencanaan anggaran, produksi, hingga distribusi kepada masyarakat.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Kejaksaan juga mendorong kolaborasi strategis dengan sektor swasta, termasuk Salim Group.
Langkah ini bertujuan membuka peluang kemitraan bagi pelaku usaha lokal di Sulut agar dapat menawarkan produk unggulan daerah dan menarik investasi.
“Kita melibatkan Salim Group agar pelaku usaha di Sulut bisa membangun kemitraan dan mendapatkan investasi. Ini penting agar ekonomi daerah bisa bergerak,” jelasnya.
Prof Reda Manthovani menegaskan bahwa Kejaksaan akan melakukan pengawasan langsung terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
“Apakah pertanggungjawabannya benar, setengah benar atau tidak benar, itu akan kita kroscek langsung. Itu agar tata kelola keuangan desa jadi tertata,” tegasnya.
Di sisi lain, ABPEDNAS Sulut didorong untuk mengambil peran aktif sebagai pengawas internal di tingkat desa.
Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai krusial dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan masyarakat.
Dengan sinergi antara Kejaksaan, pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta, pengelolaan Dana Desa dan program MBG diharapkan tidak hanya bersih dari penyimpangan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat.
Di tengah kompleksitas tata kelola anggaran dan program sosial, pendekatan pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi menjadi kunci dalam menjaga integritas sekaligus mendorong akselerasi pembangunan desa di Sulut. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight