MANADOPOST.ID — Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026).
Forum strategis tersebut menjadi wadah penting untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus merumuskan prioritas pembangunan Sulawesi Utara pada tahun 2027.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan tahun 2027 merupakan fase penting dalam periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr J Victor Mailangkay SH MH.
Tahun tersebut menjadi tahun ketiga pemerintahan mereka dalam meletakkan fondasi pembangunan jangka menengah daerah.
“Tema pembangunan tahun 2027 adalah percepatan peletakan fondasi transformasi Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Yulius Selvanus di hadapan para peserta Musrenbang.
Menurutnya, arah pembangunan daerah akan difokuskan pada delapan misi utama pemerintah provinsi. Misi tersebut mencakup pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penanggulangan narkoba, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, hingga peningkatan daya saing Sulawesi Utara di tingkat internasional.
Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian besar terhadap ketahanan pangan, energi, dan air sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda prioritas daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika global maupun nasional yang terus berubah.
Ia menyinggung perlambatan ekonomi dunia serta ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Di tingkat nasional, tantangan yang dihadapi antara lain ketimpangan struktur ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia serta kebutuhan mitigasi bencana yang semakin kompleks.
Sementara di tingkat daerah, pemerintah Sulawesi Utara juga menyoroti sejumlah isu strategis seperti penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius hingga delapan persen pada tahun 2029.
Gubernur Yulius menyinggung dinamika kondisi keuangan daerah yang harus diantisipasi secara serius dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah daerah diperkirakan semakin terbatas dalam beberapa tahun ke depan akibat penurunan pendapatan daerah serta perubahan struktur pembiayaan dari surplus menuju defisit pada periode 2025 hingga 2027.
“Ke depan diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan fiskal tersebut, pemerintah provinsi juga mendorong pemanfaatan sumber pendanaan alternatif seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta berbagai bentuk dana hibah yang dapat mendukung pembangunan daerah.
Dalam Musrenbang tersebut, pemerintah provinsi juga menetapkan sejumlah target indikator makro pembangunan untuk tahun 2027.
Di antaranya target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7 persen. Sementara angka kemiskinan ditargetkan turun hingga berada pada kisaran 5,02 hingga 5,42 persen.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia serta nilai survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan mencapai angka 80.
Dari sisi lingkungan hidup, pemerintah daerah juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 61,78 sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.
Musrenbang RKPD 2027 ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Tito Karnavian MA PhD serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait.
Kehadiran para pejabat pemerintah pusat tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal berbagai program pembangunan serta proyek strategis nasional di Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius Selvanus menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara merata,” ujarnya.(gel)
Editor : Angel Rumeen