MANADOPOST.ID-Kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Perumahan JCHome Koka, Minahasa, tak hanya memuji kualitas hunian subsidi, tetapi juga menjadi momen penegasan keras terhadap pengembang yang tidak bertanggung jawab.
Menteri PKP menekankan, pengembang yang buruk harus tersingkir lewat seleksi pasar oleh masyarakat yang semakin kritis.
Dalam peninjauan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kecamatan Tombulu, Kamis (9/4/2026), Maruarar secara terbuka membandingkan kualitas pengembang yang baik dengan yang bermasalah.
Menurutnya, JCHome Koka menjadi contoh bahwa proyek rumah subsidi tetap bisa dibangun dengan kualitas layak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Ini contoh pengembang yang bisa bertanggung jawab, sehingga perusahaannya untung, tapi masyarakat juga menikmati rumah subsidi yang berkualitas.”
Namun di balik pujian tersebut, Maruarar secara tegas mengingatkan bahwa tidak semua pengembang memiliki komitmen yang sama. Ia bahkan menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam ‘menghukum’ pengembang yang tidak serius.
“Kalau pengembang itu enggak bagus, dia enggak dipilih. Nah, kita edukasi rakyat harus pilih pengembang yang bagus,” tegasnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap berbagai keluhan seperti fasilitas air yang tidak lancar atau kualitas bangunan yang buruk. Pengawasan akan terus dilakukan secara berkala.
Lantas apa ada sanksi bagi pengembang yang fasilitasnya misalnya airnya tidak lancar? "Oh tentu, kita melakukan pengecekan terus-terusan," tegas Menteri PKP.
Diketahui, akhir-akhir ini banyak warga penghuni rumah subsidi di Sulut berteriak di medsos, terkait ketersediaan air di perumahan mereka. Bahkan mereka mengaku ada developer yang baru memperbaiki instalasi air setelah mati dua pekan.
Maruarar juga secara lugas memberi panduan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur harga murah tanpa mengecek kualitas fisik rumah.
“Kalau mau beli rumah, lihat rumahnya, periksa airnya, lihat lantainya retak apa enggak, temboknya lihat, jalannya bagaimana, banjir atau tidak—baru pilih.”
Selain itu, ia turut menyinggung masih adanya persoalan di lapangan, seperti ketimpangan harga air di beberapa perumahan subsidi. Untuk itu, pemerintah akan memfasilitasi dialog lintas pihak.
“Masalah pasti ada. Enggak mungkin ada pengembang, perbankan, masyarakat tanpa masalah. Tapi dengan niat baik dan komunikasi terbuka, saya yakin bisa diselesaikan.”
Di sisi lain, ia juga mendorong media untuk berperan aktif mengungkap fakta di lapangan, termasuk jika ada praktik pengembang yang merugikan masyarakat. “Sampaikan saja kebenaran. Ada korupsi, sampaikan korupsi. Ada yang tidak benar, sampaikan tidak benar.”
Kunjungan ini sekaligus menjadi pesan tegas pemerintah bahwa program rumah subsidi tidak boleh dijadikan ajang mencari keuntungan semata tanpa tanggung jawab terhadap kualitas dan kenyamanan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).(gnr)
Editor : Grand Regar