MANADOPOST.ID— Kebutuhan perumahan di Sulawesi Utara (Sulut) masih sangat tinggi.
Data backlog menunjukkan daerah ini membutuhkan sekira 100 ribu unit rumah, sebagai selisih antara jumlah kebutuhan dan ketersediaan rumah saat ini.
Di tengah tantangan tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti pedagang, tukang bakso hingga tukang ojek tetap memiliki peluang yang sama untuk memiliki rumah.
Hal ini menjadi penekanan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Sulut dalam beberapa hari terakhir.
Dalam arahannya, Menteri yang akrab disapa Ara itu meminta asosiasi pengembang perumahan agar lebih aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Ada APERSI, HIMPERA dan lain-lain, undang semua,” tegas Ara saat meninjau sejumlah lokasi perumahan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berbagai kendala yang dihadapi pengembang, yang turut dibahas dalam kunjungan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Sulut Yulius Selvanus.
Bahkan, di hadapan gubernur, Ara langsung meminta agar segera dijadualkan audiensi dengan para pengembang.
“Diskusi datang. Ulet. Jangan cengeng,” tegasnya, menyemangati para developer.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyatakan kesiapannya untuk bertemu dengan para asosiasi pengembang.
“Selasa,” singkat gubernur.
Sekretaris DPD REI Sulut Benigno Polii mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas berbagai persoalan, mulai dari distribusi rumah MBR hingga kendala perizinan yang selama ini dihadapi pengembang.
Ia mengungkapkan, kebutuhan rumah di Sulut memang masih tinggi, namun capaian pembangunan Tahun 2025 hampir memenuhi target.
“Tercapai 3.300 dari target 3.500 unit,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat berharap adanya fleksibilitas dari pihak perbankan dalam penyaluran kredit bagi MBR, terutama untuk mengatasi kendala klasik yang kerap muncul dalam proses pengajuan pembiayaan.
Sementara itu, dalam rangkaian kunjungan di Sulut, Menteri Ara juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat, termasuk melalui program perbaikan rumah tidak layak huni.
Pemerintah mengalokasikan 1.000 unit bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kepulauan Sitaro, sekaligus meninjau langsung kondisi warga terdampak banjir bandang.
“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat terdampak banjir, juga melalui program rumah tidak layak huni. Tahun ini Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujar Tito dalam siaran pers.
Diketahui, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI sebelumnya mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara.
Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan ditambah 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan mencapai 1.000 unit.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah warga terdampak banjir di atas lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sitaro. (*)
Editor : Gregorius Mokalu