MANADOPOST.ID– Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan pentingnya optimalisasi serapan anggaran belanja daerah sebagai instrumen utama dalam menopang indikator makro dan mikro ekonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Clay Dondokambey pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Serapan Anggaran Belanja Daerah untuk Menopang Indikator Makro dan Mikro Ekonomi Sulawesi Utara 2026” yang digelar di Lantai 5 Grha Pena Manado Post, Selasa (21/4/2026).
Dalam forum yang diinisiasi Manado Post tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan FGD yang dinilai sangat strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan ini sangat relevan dalam upaya kita bersama menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Selvanus.
Kinerja Fiskal 2025 Positif
Gubernur memaparkan, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian positif. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36 persen.
Selain itu, kebijakan efisiensi belanja yang dijalankan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 turut memperkuat efektivitas pengelolaan fiskal, melalui pengendalian belanja operasional dan penajaman program prioritas.
Secara konsolidatif, Pemprov bersama kabupaten/kota juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp1,09 triliun, yang mencerminkan keseimbangan antara efektivitas program dan efisiensi penggunaan anggaran.
Ekonomi Sulut Tumbuh di Atas Nasional
Dari sisi makro ekonomi, Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66 persen (year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Inflasi juga terkendali di angka 1,23 persen, jauh di bawah nasional 2,92 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan berada di angka 6,62 persen, lebih rendah dibandingkan nasional 8,25 persen, sekaligus menjadi yang terendah di kawasan Sulawesi.
Pada sektor mikro, daya beli masyarakat tetap terjaga, aktivitas UMKM terus bergerak, serta konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Realisasi APBD 2026 Perlu Didorong
Hingga 17 April 2026, realisasi APBD Sulut menunjukkan progres awal yang cukup baik, dengan pendapatan daerah mencapai Rp794,43 miliar atau 25,07 persen dari target, dan belanja daerah sebesar Rp613,99 miliar atau 20,13 persen.
Namun demikian, Gubernur menekankan perlunya percepatan serapan anggaran, terutama pada triwulan II dan III.
Strategi Percepatan Serapan Anggaran
Untuk meningkatkan kualitas dan percepatan serapan anggaran, Pemprov Sulut telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya:
-Percepatan pengadaan barang dan jasa
-Penajaman program prioritas dan efisiensi belanja
-Penguatan monitoring dan evaluasi
-Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan
-Digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah
-Penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara APBD dan APBN, khususnya melalui Transfer ke Daerah (TKD), belanja kementerian/lembaga, serta program perlindungan sosial.
Harapan Lahir Rekomendasi Strategis
Gubernur menegaskan bahwa optimalisasi serapan anggaran tidak semata soal besaran realisasi, melainkan bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum FGD ini, ia berharap lahir berbagai pemikiran dan rekomendasi strategis guna memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Optimalisasi serapan anggaran harus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur secara resmi membuka kegiatan FGD yang dipandu Tommy Waworundeng tersebut. (*)
Editor : Tommy Waworundeng