ManadoPost.id – Asisten Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Sulut, Denny Mangala, akhirnya angkat bicara terkait beredarnya isu di media sosial yang menuding adanya percakapan intim antara dirinya dengan Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Femmy Suluh.
Isu tersebut mencuat setelah sebuah unggahan di Facebook viral dan memicu perhatian publik di Sulawesi Utara, khususnya di Manado.
Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya tangkapan layar percakapan bernuansa pribadi antara dua pejabat tersebut. Namun, unggahan itu tidak disertai bukti konkret berupa screenshot percakapan sebagaimana diklaim.
Menanggapi hal itu, Denny Mangala dengan tegas membantah seluruh tuduhan yang beredar. Ia menyebut informasi tersebut tidak benar dan masuk dalam kategori hoaks yang merugikan banyak pihak.
“Postingan ini sudah merugikan nama baik saya dan juga Kadis Pendidikan. Ini jelas hoaks, dan saya siap memberikan bukti bahwa tidak ada chat seperti yang dituduhkan. Kami akan memproses secara hukum pihak yang menyebarkan fitnah ini,” tegas Mangala.
Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut tidak hanya berdampak secara personal, tetapi juga mencoreng nama baik institusi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ia menilai, narasi yang dibangun dalam unggahan tersebut cenderung sensasional dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Mangala juga menegaskan kesiapannya untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap reputasi dirinya dan pihak lain yang turut dirugikan, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Sulut.
Sementara itu, reaksi publik terhadap isu ini terbilang beragam. Sejumlah warganet mempertanyakan validitas informasi yang beredar, mengingat tidak adanya bukti kuat yang menyertai tuduhan tersebut. Banyak yang menilai bahwa unggahan itu belum layak dipercaya dan cenderung bersifat spekulatif.
Tidak sedikit pula yang menduga bahwa isu tersebut sengaja dihembuskan untuk tujuan tertentu, mulai dari mencari perhatian di media sosial hingga upaya menjatuhkan reputasi pejabat di lingkungan Pemprov Sulut.
Fenomena ini kembali menyoroti pentingnya literasi digital di tengah masyarakat. Di era arus informasi yang begitu cepat, publik diingatkan untuk lebih bijak dalam menyaring dan membagikan informasi, terutama yang menyangkut nama baik seseorang.
Pakar komunikasi digital menilai, penyebaran konten yang tidak terverifikasi dapat berujung pada konsekuensi hukum, sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.
Kasus yang melibatkan nama Denny Mangala dan Femmy Suluh ini menjadi contoh nyata bagaimana informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat dengan cepat menyebar luas dan menimbulkan dampak signifikan.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu viral tanpa dasar yang jelas, serta mengedepankan prinsip verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu informasi.(*)
Editor : Angel Rumeen