MANADOPOST.ID— Di tengah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) yang mulai melambat dan kini berada di bawah rata-rata nasional, kemampuan melobi anggaran ke pemerintah pusat dinilai menjadi kunci penting demi mendorong percepatan ekonomi daerah.
Contohnya sudah terlihat di Gorontalo. Melalui pendekatan dan lobi intensif ke pemerintah pusat, Provinsi Gorontalo berhasil mendatangkan program hilirisasi nasional bernilai lebih dari Rp3 triliun di era Presiden Prabowo Subianto.
Bila dibandingkan, Sulut pada triwulan I Tahun 2026 hanya tumbuh 5,54 persen atau berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen, Gorontalo justru sukses mengamankan proyek hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang kini mulai dibangun di Kabupaten Gorontalo Utara.
Program strategis nasional tersebut ditandai dengan ground breaking pembangunan kawasan integrated poultry modern di Desa Tolongio pada 6 Februari 2026.
Nilai investasinya mencapai Rp2,4 triliun hingga lebih dari Rp3 triliun.
Pemerintah pusat bahkan mengalokasikan dana awal sebesar Rp1,2 triliun untuk mendukung ekosistem peternakan terintegrasi tersebut.
Tak hanya itu, proyek tersebut mencakup pembangunan 40 Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), 17 pabrik pengolahan, silo pakan, gudang penyimpanan hingga pengembangan industri ayam modern dari hulu ke hilir.
Keberhasilan Gorontalo disebut bukan datang tiba-tiba. Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan lobi hampir satu tahun penuh ke pemerintah pusat agar daerah tersebut dipilih menjadi lokasi tahap pertama program nasional.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bahkan disebut aktif melakukan pendekatan strategis hingga akhirnya Gorontalo mampu mengungguli 13 provinsi pesaing lainnya.
Situasi yang terjadi menjadi perhatian serius. Sebab selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi bumi nyiur melambai dikenal sangat progresif dan hampir selalu berada di atas rata-rata nasional.
Karena itu, turunnya pertumbuhan ekonomi Sulut di bawah nasional dinilai menjadi “lampu kuning” yang perlu segera direspons dengan langkah konkret, termasuk memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga (KL) di Jakarta.
Apalagi di tengah pemangkasan dana transfer daerah akibat efisiensi anggaran, sementara belanja APBN di kementerian dan lembaga masih sangat besar.
Sebelumnya, sempat mengemuka pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Lampu Kuning Ekonomi Sulut: Membedah Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Sulut Triwulan I 2026 Turun di Bawah Nasional dan Merumuskan Solusinya” yang digelar Manado Post, belum lama ini.
Ekonom Sulut Dr Vecky Masinambow menilai Sulut sebenarnya masih berada dalam posisi baik.
“Malah lebih dari cukup. Sesuai prediksi masih dalam jalur. Hanya memang nasional saat ini masih lebih tinggi pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Menurutnya, Sulut masih memiliki sektor-sektor unggulan yang bisa menjadi modal besar untuk menarik dukungan pusat.
“Tapi ada kebanggaan di sektoral. Pertumbuhan industri kita meyakinkan. Ini yang perlu ditonjolkan. Menarik juga bahwa sektor keuangan kita meningkat tajam, 11 persen.
Ini merupakan sesuatu yang memberikan harapan kebaikan, sebagai aktifitas pengembangan sektor lain,” tambahnya.
Namun Vecky menegaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah membangun komunikasi dengan pusat menjadi faktor yang sangat menentukan.
“Tugas pemerintah bagaimana mengkonsolidasikan ke pemerintah daerah secara keseluruhan. Gubernur juga punya hak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengkomunikasikan, supaya belanja KL, perlu ada penguatan dan kerjasama sesama pemerintah,” tegasnya lagi.
Pandangan juga disampaikan Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Reynold Asri. Menurutnya, perlambatan ekonomi Sulut bukan karena seluruh sektor melemah.
“Melainkan adanya perbedaan kinerja antar komponen. Sulut menunjukkan sektor produksi riil unggul, sementara sektor yang bergantung stimulus fiskal tertinggal,” katanya.
Karena itu, BI Sulut merekomendasikan penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mempercepat implementasi program strategis nasional di Sulut.
“Percepat implementasi program prioritas nasional di daerah melalui koordinasi KL dan Pemda yang lebih intensif,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Tim Khusus Gubernur Sulut Ivanry Matu menegaskan bahwa peluang mendapatkan dukungan APBN sebenarnya sangat terbuka.
“Uangnya ada. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengakses itu,” katanya.
Menurutnya, Tim Khusus Gubernur dibentuk untuk mempercepat akses dan komunikasi dengan kementerian dan lembaga di pusat.
“Kami dibentuk untuk percepatan, untuk membantu mempercepat akselerasi itu. Itu perintah pak Gubernur kepada kami. Bahwa kita buka atasan OPD atau memerintah dinas, tapi posisi kami adalah bagaimana mengakses dan mempercepat, suapay yang selama ini terkendala dimana, supaya membuka akses tersebut,” tegasnya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa akses komunikasi Gubernur Sulut di tingkat kementerian cukup terbuka.
“Kami sering berkoordinasi dengan pihak kementerian. Kebetulan pak Gubernur kita ini punya akses yang luar biasa di Kementerian. Ketika kami datang bertemu dengan pejabat terkait, itu pintu dibuka lebar-lebar,” tambahnya.
Kini tantangan terbesar Sulut bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil, tetapi bagaimana mampu memenangkan persaingan merebut proyek strategis nasional di tengah ketatnya perebutan anggaran pusat antar daerah.
Sebab pengalaman Gorontalo menunjukkan, daerah yang aktif melobi dan menjemput anggaran pusat bisa bergerak lebih cepat dibanding daerah yang hanya menunggu distribusi anggaran datang sendiri.
Hal senada juga menjadi rekomendasi Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara yang disampaikan langsung Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Reynold Asri dalam FGD tersebut.
Namun sebelumnya, Reynold menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Sulut triwulan I Tahun 2026 yang berada di bawah nasional bukan disebabkan pelemahan secara menyeluruh.
"Melainkan adanya perbedaan kinerja antar komponen. Sulut menunjukkan sektor produksi riil unggul, sementara sektor yang bergantung stimulus fiskal tertinggal," katanya.
Menurutnya, prospek pertumbuhan ekonomi Sulut tahun 2026 masih berpeluang lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 yang berada di angka 5,66 persen.
Meski begitu, dibutuhkan langkah percepatan dan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar target tersebut bisa tercapai.
Karena itu, BI Sulut memberikan sejumlah rekomendasi agenda akselerasi pertumbuhan ekonomi Sulut Tahun 2026.
Salah satu poin penting yakni memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong transmisi program-program strategis nasional.
"Percepat implementasi program prioritas nasional di daerah melalui koordinasi KL dan Pemda yang lebih intensif," terangnya.
Selain itu, peningkatan kualitas investasi juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
"Arahkan investasi ke area nilai tambah tinggi dengan disertai insentif pemerintah, baik KEK dan Kawasan Berikat, optimalisasi KPBU, investasi BUMN atau BUMD dan peran aktif Pemprov melalui RIRU Sulut," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Tim Khusus Gubernur Sulut Ivanry Matu menegaskan bahwa peluang mendapatkan dukungan anggaran dari APBN sebenarnya masih sangat besar, asalkan daerah mampu membangun akses dan komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat.
"Uangnya ada. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengakses itu," katanya.
Dirinya menegaskan bahwa hal itulah yang menjadi tujuan dibentuknya Tim Khusus Gubernur Sulut.
"Kami dibentuk untuk percepatan, untuk membantu mempercepat akselerasi itu. Itu perintah pak Gubernur kepada kami. Bahwa kita buka atasan OPD atau memerintah dinas, tapi posisi kami adalah bagaimana mengakses dan mempercepat, suapay yang selama ini terkendala dimana, supaya membuka akses tersebut" tegasnya.
Menurut Matu, komunikasi dengan kementerian dan lembaga di pusat terus dilakukan untuk membuka peluang masuknya program strategis nasional ke Sulut.
"Kami sering berkoordinasi dengan pihak kementerian. Kebetulan pak Gubernur kita ini punya akses yang luar biasa di Kementerian. Ketika kami datang bertemu dengan pejabat terkait, itu pintu dibuka lebar-lebar," tambahnya.
Ia kembali menekankan bahwa di tengah pemotongan dana transfer daerah, kemampuan daerah mengakses anggaran kementerian menjadi sangat penting.
Bahkan paling tidak, kata Matu, langkah konkret kedepan adalah bagaimana memanfaatkan bantuan-bantuan APBD.
"Yang dananya begitu besar. Sudah dijelaskan bagaimana dananya kita (APBD) di potong, sekarang paling banyak di Kementerian. Dan duitnya ada. tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengakses itu," tegasnya.
Adapun FGD Manado Post dimoderatori Direktur Tommy Waworundeng dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kalangan.
Yakni Kepala BPS Sulut Dr Watekhi Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulut Reza Dotulung, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lucky Mangkey, Robert Najoan dari DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sulut, Dekan FEB Unsrat Dr Victor Lengkong, Ekonom Dr Oldy Rotinsulu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Utara Prof Joy Elly Tulung dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Dr Elvira Katuuk. (*)
Editor : Gregorius Mokalu