MANADOPOST.ID - Ketersediaan pupuk bagi petani di Sulawesi Utara (Sulut) kembali menjadi perhatian serius legislator Senayan asal Tanah Nyiur Melambai.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr (HC) Christiany Eugenia Paruntu S.E S.Th MA memastikan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan turun langsung bersama PT Pupuk Indonesia untuk melakukan sosialisasi sekaligus pengawasan distribusi pupuk di daerah-daerah sentra pertanian Sulut.
Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan pupuk yang selama ini kerap memantik keresahan petani, kini mulai mendapat pengawalan serius dari tingkat pusat.
CEP sapaan akrab mantan Bupati Minsel 2 periode tersebut menegaskan, masyarakat dan petani tidak perlu panik ataupun terprovokasi dengan isu kelangkaan pupuk, sebab pihaknya sedang membangun sistem pengawasan distribusi yang lebih ketat, transparan, dan tepat sasaran.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, BUMN, dan pengawasan sektor industri strategis nasional, CEP menyampaikan bahwa dirinya bersama jajaran PT Pupuk Indonesia akan menyambangi sedikitnya tiga kabupaten/kota di Sulut.
Agenda tersebut bukan sekadar seremoni sosialisasi, melainkan menjadi forum terbuka untuk menjelaskan kuota pupuk, pola distribusi, hingga mekanisme penyaluran kepada petani.
“Kami ingin memastikan masyarakat tenang. Dalam waktu dekat kami akan turun langsung bersama PT Pupuk Indonesia untuk melakukan sosialisasi mengenai kuota pupuk dan bagaimana sistem penyalurannya di Sulut,” ujar CEP.
Tak hanya itu, politisi perempuan yang dikenal vokal memperjuangkan kepentingan daerah tersebut juga menegaskan akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah titik distribusi pupuk.
Sidak itu dilakukan guna memverifikasi langsung kondisi di lapangan, termasuk memastikan tidak ada praktik permainan distribusi yang merugikan petani kecil.
Menurut CEP, distribusi pupuk tidak boleh menjadi ruang abu-abu yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.
Karena itu, dirinya ingin memastikan pupuk bersubsidi benar-benar tiba di tangan petani yang berhak, bukan bocor di rantai distribusi ataupun diperjualbelikan dengan harga yang melampaui ketentuan pemerintah.
“Kami akan melakukan sidak di beberapa tempat untuk memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran dan tidak menyulitkan petani,” tegasnya.
Dalam wawancara, CEP juga menggarisbawahi bahwa sektor pertanian merupakan salah satu fondasi strategis perekonomian Sulut.
Karena itu, keberlangsungan distribusi pupuk menjadi faktor vital dalam menjaga produktivitas lahan, ketahanan pangan, hingga stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan.
Ia mengaku saat ini sedang berjuang keras di tingkat pusat agar kebutuhan petani Sulut mendapat perhatian maksimal, termasuk dalam hal kuota dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
Menurutnya, petani tidak boleh terus dibebani persoalan klasik berupa kelangkaan pupuk, harga yang melonjak, ataupun birokrasi distribusi yang berbelit.
CEP bahkan memastikan dirinya akan mengawal secara ketat setiap proses distribusi agar tidak terjadi markup ataupun permainan harga yang membebani petani.
Baginya, pupuk merupakan instrumen vital produksi pertanian yang harus dijaga integritas tata kelolanya.
“Saya memastikan akan terus mengawal agar tidak ada markup dalam pembelian pupuk dan petani Sulut bisa benar-benar merasakan kesejahteraan. Semua harga pupuk harus sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET),” tandas CEP.
Komitmen tersebut disambut positif berbagai kalangan, terutama masyarakat tani yang selama ini berharap adanya keberpihakan nyata terhadap sektor pertanian.
Kehadiran langsung wakil rakyat bersama BUMN strategis seperti PT Pupuk Indonesia dinilai dapat mempersempit ruang praktik penyimpangan distribusi sekaligus memperkuat pengawasan publik. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight