MANADOPOST.ID —Petani kelapa di Sulawesi Utara (Sulut) meminta agar bantuan 2 juta bibit kelapa dari Kementerian Pertanian untuk disalurkan langsung kepada petani tanpa melalui pihak pengelola maupun perusahaan perantara.
Artinya setiap petani yang memiliki lahan resmi, dapat menerima langsung anggaran untuk bantuan pembibitan, pemeliharaan sampai bibit tersebut siap ditanam. Namun tetap diawasi pemerintah daerah.
Roberto Rikumahu, petani kelapa asal Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang, berharap bantuan bibit diberikan langsung kepada petani agar penyalurannya tepat sasaran.
“Kami para petani berharap bantuan bibit kelapa dari pemerintah benar-benar disalurkan langsung kepada petani tanpa harus melewati pihak ketiga. Jika banyak perantara, sering kali bantuannya lambat, tidak merata, bahkan rawan disalahgunakan. Petani yang benar-benar membutuhkan justru kadang hanya jadi penonton,” sorotnya.
Roberto meyakini, distribusi bantuan akan lebih terbuka apabila dilakukan melalui pemerintah desa maupun kelurahan. "Kalau bibit disalurkan langsung dan pengambilannya di kantor lurah atau kantor hukum tua, itu jauh lebih baik. Petani bisa tahu kapan bantuan datang, berapa jumlahnya, dan siapa saja penerimanya. Jadi lebih terbuka dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan sektor perkebunan kelapa merupakan sumber penghidupan utama masyarakat khususnya di Minahasa Selatan (Minsel). “Kelapa ini bukan sekadar tanaman biasa bagi masyarakat Amurang. Ini sumber ekonomi keluarga, biaya sekolah anak, sampai penopang kehidupan sehari-hari. Karena itu distribusi bibit harus benar-benar menyentuh petani di lapangan, bukan hanya habis dalam data dan laporan,” tegasnya.
Senada, Livi Borang, petani kelapa asal Desa Ranoketang, Kecamatan Amurang, juga berharap hal yang sama.
“Saya menilai bantuan bibit kelapa akan lebih tepat sasaran kalau pengembangannya langsung dipercayakan kepada petani. Karena petani sendiri yang paling memahami kualitas bibit yang baik dan cocok untuk ditanam di daerahnya,” ungkapnya.
Menurut Livi, petani memiliki pengalaman dalam memilih bibit unggulan yang layak tanam dan produktif.
“Kalau petani diberikan kepercayaan langsung, pasti mereka akan menyiapkan bibit yang berkualitas. Karena itu untuk kebun mereka sendiri, untuk masa depan mereka sendiri. Petani tahu mana kelapa yang unggul, mana yang produktif, dan mana bibit yang tidak layak tanam,” tambahnya lagi.
Sendra Runtuwene, petani lain juga mengaku selama ini mereka cuma tahu terima kelapa dari penampung kelapa dan pengusaha. Padahal faktanya, petani merupakan pihak yang paling memahami kualitas kelapa yang baik untuk dijadikan bibit unggulan.
“Kami petani yang paling tahu kualitas kelapa yang bagus. Jangan sampai buahnya banyak tapi isinya kosong. Atau sebaliknya bibit buah besar tapi jumlah buahnya sedikit. Ini akan merugikan petani apalagi dengan lamanya masa tanam dan lain-lain. Jadi alangkah baiknya memang proses pembibitan itu diserahkan saja ke petani," pintanya.
Terpisah, Welly Kapoh , petani asal Minahasa juga meyakini, bantuan kelapa jika langsung disalurkan ke petani perawatan dan pembibitan akan lebih terjamin. "Bantuan bibit kelapa, kalau langsung disalurkan ke petani seperti kami ini. Pastinya akan ditanam dan diurus sehingga bisa menghasilkan juga bibit-bibit unggul. Hasil kelapanya juga apsti bagus. Dan kedepan hasil kami lebih membaik," jelasnya.
Ia mengaku, saat ini kualitas kelapa di Minahasa sudah tidak seperti dulu lagi. "Kami harap, pemerintah akan lebih fokus untuk mencari cara agar industri kelapa tetap menjadi nomor satu," harapnya.
Harapan yang sama juga disampaikan Ferry, Petani asal Minut. "Sejak dulu kami inginnya seperti itu. Langsung ke petani tanpa kontraktor," kata lelaki berusia 67 tahun tersebut.
Pun dengan Ronny , petani asal Airmadidi yang mengimbau, jika bantuan dari Mentan itu sudah ada, kasih saja ke petani. " Kami tidak menuduh, tapi mungkin saja ada indikasi permainan sehingga yang dirugikan itu petani kecil seperti kami karena pihak ketiga akan mencari untung lebih, " katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembibitan di Kelurahan Bengkol, Kota Manado, Sulut pada Jumat (1/5/2026) lalu.
Namun dalam sidaknya itu, Mentan menemukan sejumlah kejanggalan. Temuan pertama adalah kualitas bibit yang tidak layak. Amran menunjukkan bibit berukuran kecil yang menurutnya tidak memenuhi standar untuk ditanam. "Itu dari benihnya aja sudah tidak layak. Kami suruh ganti," ujarnya. Temuan kedua jauh lebih serius. Laporan yang ia terima sebelum berangkat ke Manado menyebutkan jumlah bibit di lokasi mencapai 48 ribu. Setelah dicek langsung di lapangan, jumlahnya hanya sekitar 17 ribu bibit. "Ini harus ditambah. Dan kami minta kepada reskrim, polres, ini diperiksa bersama dengan kejaksaan. Kita harus berani membuka diri. Di mana lebih itu salahnya," katanya dengan nada tinggi.
Kejanggalan ketiga terkait perawatan. Mentan mendapati kondisi lahan yang tidak terawat dengan rumput liar yang tingginya hampir sama dengan bibit. Ia menegaskan seluruh temuan ini akan diperbaiki dan sidak serupa akan dilakukan di seluruh Indonesia.
"Jangan kita lagi mau pencitraan. Itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya, apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki. Tidak ada yang sempurna. Tapi jangan sampai salahnya lebih besar daripada benarnya," ucap Amran.
Terkait pengawasan, Mentan mengaku sudah menanyakan langsung ke Petugas Penyuluh Lapangan. PPL disebut sudah menegur soal rumput dan kondisi bibit, tetapi pelanggaran tetap terjadi. Amran pun turut menegur PPL tersebut. Yang membuatnya kecewa, Balai Riset dan direkturnya disebut tidak pernah turun ke lokasi. "Nah itu internal saya nanti," tegasnya. Atas seluruh temuan ini, ia memastikan akan ada sanksi. "Kalau ada yang menyimpang, bawa saya, aku pecat. Bukan mutasi, bukan peringatan, tapi saya pecat dia jadi pegawai. Ini sering kami lakukan," katanya.
Dalam Sidak itu, Amran bahkan mengungkap, dirinya pernah mengirim seorang direktur ke penjara dan meminta pengembalian dana Rp27 miliar yang diselewengkan. "Bukan intervensi, aku yang kirim. Saya tanda tangan, saya berhentikan, saya pecat, suruh kembalikan dana yang sudah diambil," tukasnya.
Sebelumnya juga, Kementerian Pertanian mengatakan berencana menyalurkan bantuan 2 juta bibit pohon kelapa untuk petani di Sulut. Program tersebut disampaikan dalam FGD yang digelar Manado Post Februari 2026 lalu.
Dimana, bantuan tahap pertama akan difokuskan untuk penanaman di lahan seluas 20 ribu hektare yang berada di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Selanjutnya, tahap kedua direncanakan akan menyasar kabupaten lainnya di Sulut.
Editor : Ayurahmi Rais