MANADOPOST.ID— Aktivitas penambangan ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menjadi perhatian publik Sulawesi Utara.
Sorotan muncul setelah beredarnya informasi mengenai keterlibatan sejumlah publik figur dalam koperasi yang disebut mengelola aktivitas tambang di wilayah tersebut.
Koperasi yang dimaksud diketahui bernama Mahamu Hebat Sejahtera. Dalam dokumen OSS, sejumlah nama tercatat sebagai pengurus koperasi tersebut.
Mereka di antaranya RS, eks pejabat bupati dan pernah menjabat sejumlah posisi eselon II.
Nama lain yang tercantum adalah JT yang saat ini dipercaya sebagai Staf Khusus.
Selain itu terdapat pula nama EL, mantan legislator Sulut, kemudian CM, serta DM putra almarhum mantan bupati.
Kasus ini mencuat di tengah hebohnya keberadaan warga negara Tiongkok yang diduga melakukan aktivitas penambangan ilegal di Sangihe.
Informasi beredar menyebut, aktivitas tambang skala besar mulai berlangsung setelah pertemuan dengan Menteri ESDM pada 4 November lalu.
Dalam pertemuan, disebutkan perjuangan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di sejumlah kabupaten di Sulawesi Utara. Namun, wilayah Sangihe tidak termasuk karena area tersebut berada dalam konsesi Kontrak Karya milik PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS).
Meski demikian, setelah pertemuan itu, aktivitas penambangan ilegal mulai marak terjadi di wilayah Tanah Merah, Sangihe.
Puluhan alat berat dilaporkan masuk melalui jalur laut dan darat. Sejumlah kapal pengangkut alat berat juga disebut terlihat membawa ekskavator ke lokasi tambang.
Pada periode yang sama, warga negara Tiongkok mulai berdatangan ke Tahuna. Aktivitas tersebut disebut telah berlangsung selama berbulan-bulan dan diduga diketahui aparat maupun pejabat daerah.
Namun perhatian publik semakin besar setelah video yang memperlihatkan keberadaan WN Tiongkok di lokasi tambang beredar luas di media sosial.
Di sisi lain, pihak Imigrasi Tahuna sebelumnya membantah keberadaan warga negara Tiongkok yang bekerja di area pertambangan tersebut.
Kasus dugaan tambang ilegal di Sangihe kini terus menjadi sorotan masyarakat yang meminta adanya investigasi dan penegakan hukum secara terbuka terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Sejumlah pemerhati mempertanyakan realita ini. “Pertumbuhan ekonomi Gorontalo telah melewati Sulut. Sebab banyak yang ilegal dan tidak bayar pajak beroperasi,” sebut salah satu pengamat pertambangan.(*)
Editor : Tanya Rompas