MANADOPOST.ID- Stekholder bumi nyiur melambai berkolaborasi menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Merumuskan bersama untuk pembangunan Sulawesi Utara kian baik kedepannya. Terlebih dalam representasi angka di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Terjabarkan dalam Rapat Koordinasi Reviu Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, Selasa (26/5) kemarin, di Ruang FJ Tumbelaka kantor Gubernur.
Dilangsungkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, dihadiri seluruh pihak. Baik BPS Sulut, Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Staf Khusus Gubernur, Tim Khusus Gubernur Percepatan Akses Program Prioritas Nasional dan daerah, Akademisi, Media dan pihak terkait lainnya.
Nampak disepakati beberapa hal dalam evaluasi dan reviu target indikator makro Sulut tahun 2026. Ada yang mengalami perubahan, ada yang tetap sesuatu target RKPD 2026.
Seperti disampaikan Kepala Bappeda Elvira Katuuk. Menurutnya ini sesuatu amanat Permendagri untuk dilakukan evaluasi. "Kami mengevaluasi, kemudian mereviu pencapaian indikator kinerja makro di RKPD 2026 yang telah ditetapkan melalui peraturan Gubernur," katanya
Lanjutnya hal ini dilaksanakan, melihat perkembangan aktual dinamika global yang berpengaruh sampai ke daerah. "Maka perlu melakukan rapat koordinasi, sampai semua stekholder melihat kondisi pencapaian indikator makro pembangunan di Sulawesi Utara," ungkapnya.
"Sehingga dengan menggunakan pemantik, narasumber dari BPS, Bank Indonesia, akademisi dengan kajian akademik dan diskusi semuan peserta," tambahnya.
"Jadi ada 3 indikator yang direviu, ada juga yang tetap menggunakan target dalam RKPD 2026. Ada beberapa yang dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang berkembang saat ini di Sulawesi Utara," sambungnya.
Ditegaskannya untuk mencapai target yang telah disepakati bersama ini, harus dilaksanakan kolaborasi semua pihak di Sulut. "
"Provinsi, pak Gubernur, tidak akan mencapai target ini kalau hanya Pemprov sendiri. Harus ada sinergi 15 kabupaten/kota dan yang paling penting adalah dari dunia usaha," katanya menambahkan terlebih di bidang investasi.
"Karena investasi yang akan masuk paling besar itu dari pihak swasta. 17 lapangan usaha pembentuk pertumbuhan ekonomi harus benar-benar digerakkan bersama oleh stekholder di Sulut," tegasnya.
Diketahui dalam rapat koordinasi tersebut, dimoderatori akademisi FEB Unsrat Manado Agus Tony. Yang dibuka oleh Sekprov Tahlis Gallang diwakili Kepala Bappda Elvira Katuuk.
Dalam pengantarnya, Katuuk menegaskan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan memperhatikan RPJMD. "Ini untuk mereviu indikator Makro 2026 yang telah kita tetapkan, namun begitu banyak dinamika saat ini. Maka kita perlu reviu untuk mempertajam dengan mengacu pada visi misi Gubernur dan Wagub," tegasnya.
Lanjutnya dalam pembahasan memperhatikan 8 klaster program kerja prioritas Presiden yang harus diperhatikan dalam RKPD 2026. "Ini yang harus kita internalisasikan dalam perubahan RKPD 2026. Juga 8 prioritas daerah masih sejalan dengan 8 klaster prioritas nasional," ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala BPS Sulut Dr Watekhi menjabarkan hasil potret timnya terkait kondisi sosial ekonomi di Sulut.
"Ini hasil potret kami untuk kondisi sosial ekonomi di Sulawesi Utara. Tetap sebagai pelayan masyarakat, terus diselimuti dengan sikap berintegritas. Untuk bisa memotret kondisi sebenarnya, bagus disampaikan bagus, kurang bagus jangan disampaikan bagus," katanya.
Untuk capaian indikator Makro di Sulawesi Utara, menurutnya masih menunggu angka di tahun 2026 sebagai hasil akhir 2025. Pun secara umum PDRB terus meningkat. "Mudah-mudahan kedepan semakin meningkat agar target terealisasikan dengan baik," ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi secara umum semenjak 2020 selalu meningkat, bertumbuh 5,04-5,06. Untuk struktur dan pertumbuhan PDRB menurut langapan usaha, pertanian masih mendominasi struktur ekonomi Sulawesi Utara.
"Pertumbuhan didominasi oleh akomodasi dan makan minum, karena kemajuan sektor pariwisata. Pertumbuhan 5,54 terbesar menurut langan usaha. Pertanian, industri pengolahan, transportasi, perdagangan, akomodasi, jasa keuangan dan lainnya," terangnya.
"Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur PDRB pengeluaran dengan 44,26. Pertumbuhan PDRB didiominasi oleh konsumsi pemerintah. Sementara impor barang dan jasa masih minus," tambahnya.
Juga dijabarkan untuk inflasi. "Yoy tahun 2020 sampai 2025 masih berada pada posisi dan pola yang hampir sama dengan nasional. Mudah-mudahan kedepan stabil dan terkendali, sehingga kaitan dengan konsumsi rumah tangga tetap terjaga dengan baik," tegasnya.
Lanjutnya ada 2 kali laju inflasi Sulut tidak searah dengan inflasi nasional. "Mudah-mudahan kedepan terjaga agar Harga tetap stabil," katanya lagi menambahkan komoditi yang sering mempengaruhi inflasi adalah emas, beras, ikan, daun bawang, cabe rawit, tomat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulut yang diwakili Sigit Setiawan menyampaikan bahwa proyeksi perekonomian global memiliki tantangan akibat perang. "Sehingga meningkat harga, terutama minyak. Bisa terlihat di harga minyak, emas dan komoditi pendukung seperti pupuk," katanya.
Maka berdampak ke perekonomian nasional. "Mempengaruhi tenakan nilai tukar rupiah yang semakin hebat. Berbagai macam impor, terutama harga minyak mendapatkan subsidi pemerintah, sehingga dukungan ruang gerek ke perekonomian terbatas yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Dirinya menegaskan Bank Indonesia berusaha menjaga momentum PE nasional. "Perekonomian nasional yang berpengaruh ke Sulawesi Utara. Pertama untuk sektor kredit. Di Sulut PE tertinggi dari pertanian. Disisi lain kreditnya baru 4 persen. Maka berpeluang besar ditingkatkan untuk memperoleh nilai tambah yang berkontribusi ke sektor pengolahan," tegasnya.
Akademisi dan Ekonom Sulut Dr Vecky Masinambow turut menyampaikan pendapatnya. Juga dengan akademisi Valentino Lumowa yang turut merekomendasikan reviu target Indikator Makro bersama dengan segi pertimbangannya.
Kemudian Direktur Manado Post Tommy Waworundeng, Jems Tuuk dan Recky Langie juga memberikan pendapat, saran dan masukan untuk reviu Indikator Markro Pembangunan Daerah 2026.
Koordinator Staf Khusus Gubernur Ferdinand Mewengkang pun menutup dengan pernyataannya. "Setelah kita membicarakan kini adalah komitmen untuk merealisasikan apa yang kita tetapkan bersama," katanya.
"Apa yang disepakati bersama, kita dukung. Para pemikir kita sudah memberikan sumbangsih pemikiran, eksekutor ada di eksekutif. Kalau tidak dieksekusi sama juga bohong. Kita bersyukur bisa memutuskan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Utara kedepan," tegasnya.(*)
Kesepakatan Reviu Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026//
Reviu Pertumbuhan Ekonomi: 5,2-6,3 persen
Capaian 2025: 5,66 persen
RKPD 2026: 6,05 - 7,05 persen
Reviu Tingkat Kemiskinan: 6,22-6,47 persen
Capaian 2025: 6,62 persen
RKPD 2026: 5,42-5, 82 persen
Reviu Tingkat Pengangguran: 5,20-5,90 persen
Capaian 2025: 5,75 persen
RKPD 2026: 4,86-5,53 persen
Reviu Gini Ratio: 0,338-0,351
Capaian 2025: 0,341
RKPD 2026: 0,338-0,351
Reviu IPM: 0,53
Capaian 2025: 0,50 (2024)
RKPD 2026: 0,53 (IMM)
Reviu PDRB Per Kapita: 74,6-81,6 Juta
Capaian 2025: 75,24 Juta
RKPD 2026: 74,6-81,6 Juta
Reviu Kontribusi PDRB Provinsi: 0,8 persen
Capaian 2025: 0,87 persen
RKPD 2026: 0,8 persen
Reviu Penurunan Intensitas Emisi GRK: 58,34 persen
Capaian 2025: 14,7 persen
RKPD 2026: 58,34 persen
Reviu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 78,88
Capaian 2025: 80,93
RKPD 2026: 78,88